Gubernur Bengkulu Dilokkan Dana Rp 5 M untuk Kendaraan Dinas, BPKAD Berikan Penjelasannya

BENGKULU, lowongankerja.asia

– Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam beberapa hari terakhir dikritik pedas di sejumlah akun media sosial karena menganggarkan pembelian mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp 5 miliar.

Mengatasi masalah tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, menyatakan bahwa informasi yang beredar sepenuhnya salah.

“Pembelian mobil dinas tersebut tidak terjadi ketika Helmi Hasan menjadi gubernur, tetapi sewaktu Pemerintah Provinsi Bengkulu diketuai oleh Plt Gubernur Rosjonsyah,” jelas Rizqi lewat pesan tertulis yang diterima.
lowongankerja.asia
, Rabu (7/5/2025).

Menurut dia, dari data anggaran daerah yang ada, tercatat adanya pemesanan melalui BPKAD pada tanggal 5 Februari 2025.

Sementara Berita Acara Pembayaran dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025.

“Selama periode itu, Pak Helmi belum ditetapkan sebagai Gubernur karena pengangkatannya hanya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Setelah itu, beliau segera melanjutkan retret yang berlangsung selama satu minggu di Akademi Militer Magelang. Ia baru mulai menjalankan tugas sebagai Gubernur Bengkulu pada awal Maret 2025,” jelasnya.

Menurut dia, saat itu Pemprov Bengkulu melakukan pengadaan kendaraan dinas lewat BPKAD Provinsi Bengkulu karena mempertimbangkan dukungan terhadap operasional serta peningkatan anggaran belanja modal pemerintahan daerah.

Secara umum, transaksi untuk mendapatkan mobil dinas itu telah dijalankan mengikuti aturan keuangan pemerintah daerah serta berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dokumen presiden tersebut menetapkan bahwa alokasi anggaran yang dikurangi atau dioptimalkan mencakup Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Publikasi, Kegiatan FGD/Seminar, dan Kunjungan Studi Tiru,” jelas dia.

Pembelian kendaraan dinas tersebut dilakukan sebelum terbitnya Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ, tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 tertanggal 23 Februari 2025.

Ia meyakinkan, Gubernur Helmi saat ini fokus pada efisiensi, relokasi, dan
refocusing
APBD 2025 untuk membantu rakyat.

Sehingga berhasil mengefisiensikan belanja daerah menjadi lebih sehat dan produktif.

Di antaranya, dalam bentuk peningkatan belanja modal jalan dan infrastruktur menjadi Rp 583 miliar atau setara dengan 428 persen dari anggaran semula.

Ada pula peningkatan belanja infrastruktur pelayanan kesehatan di RSUD DR M Yunus dan infrastruktur strategis lainnya menjadi sebesar Rp 132 miliar atau sebesar 243 persen dari anggaran semula.

Wujud program Bantu Rakyat lainnya berupa penyediaan ambulans untuk 129 desa di Provinsi Bengkulu, penyediaan anggaran BPJS Kesehatan untuk berobat gratis, serta menghemat anggaran perjalanan dinas sebesar 52,61 persen dari awalnya sebesar Rp 130,7 miliar.

“Penghematan juga dilakukan pada belanja publikasi sebesar 89 persen dari semula Rp 50 miliar menjadi Rp 5 miliar saja. Begitu pula dengan pos-pos belanja lainnya yang dinilai tidak efektif, semuanya dialihkan untuk program Bantu Rakyat,” demikian Rizqi.