Bersama Gubernur Sumut, Menteri ATR/BPN Menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Aset Pemkab Pakpak Bharat

lowongankerja.asia

– Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se-Sumut bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/5/2025).

Rapat ini mengenai pembahasan tentang penyelesaian masalah-masalah pertanahan di Sumatera Utara.

Beberapa masalah utama tentang tanah didiskusikan pada pertemuan tersebut, termasuk terkait dengan area bekas Hak Guna Usaha milik PT Perkebunan Negeri yang mencakup luasan sebesar 5.873 hektare.

Menteri ATR atau Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan bahwa tanah itu bukan lagi menjadi kepemilikan PTPN.

Saati ini lahan tersebut telah terdaftar sebagai tanah negeri yang tidak berhutang, sehingga penyerahan lahan menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan.

“Pastikan bahwa orang yang tidak berhak tidak mendapatkan, namun di sisi lain jangan sampai orang yang berhak menerima tetapi akhirnya tidak mendapat apa-apa,” ujar Nusron Wahid.

Di samping itu, Nusron juga menyebut bahwa dalam rapat tersebut disinggung pula tentang pemecahan masalah sengketa tanah.

Oleh karena itu, Nusron menekankan pentingnya solusi yang saling menguntungkan.

Dia juga akan mengidentifikasi pola pemecahannya.

“Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi,”kata Nusron kemudian.

Rapat tersebut juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumatera Utara.

Pada saat ini, dari keseluruhan area seluas 4 juta hektare, kira-kira 54% atau setara dengan 2 juta hektare masih belum mendapatkan sertifikat.

Dalam waktu empat tahun mendatang, Nusron Wahid bertujuan agar lahan yang telah disertifikasikan bisa meningkat hingga 70 persen.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat mendapat sambutan positif dari dirinya.

Semoga dengan kedatangan Bapak Menteri ATR hari ini, proses pengecerkan sertifikat lahan warga kita di Pakpak Bharat dapat dipercepat.

Ini penting untuk menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan tanak yang sah, mengingat Pakpak Bharat juga menjadi bagian dari progam PTSL dan juga TORA,”ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor.

Pada kesempatan itu, Bupati Franc Tumanggor turut menerima sejumlah sertifikat tanah yang berstatus sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid didampingi Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution.

(*/lowongankerja.asia)