Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDA), tidak setuju dengan pemindahan pasiennya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF). Dia pun melaporkan hal tersebut kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR pada hari Rabu, 7 Mei.

“Lalu perpindahan posisi saya juga terbilang unik. Saat itu hari Jumat (2/5), seorang teman yang kebetulan melihat pengumuman tersebut menelepon saya, padahal saya pribadi masih belum mengetahui isi dari pengumuman itu,” ungkap Piprim memulai penjelasannya.

“Hingga saat ini, saya masih belum mendapatkan surat fisik mengenai pemindahan posisi,” tambahnya.

Piprim menyebutkan bahwa hal lain yang aneh adalah alasan dia dipindahkan ke RS Fatmawati. Padahal di rumah sakit itu tidak tersedia spesialis jantung anak.

“Jika masalahnya ada pada narasinya, hal tersebut berkaitan dengan pendidikan dalam bidang pekerjaan saya. Namun, saat ini saya telah dipindahkan ke RS Fatmawati yang tidak menangani pembelajaran untuk anak-anak atau subspesialis anak,” jelasnya.

Kata dia, dengan mutasi ini, dikhawatirkan akan mengganggu produksi jumlah dokter spesialis jantung anak di Indonesia.

Polemik Mengenai Perubahan Kuasa Kolegium Muncul

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

dr. Piprim Basarah Yanuarso berbicara tentang akar masalah dari kepindahannya ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, perubahan yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan bermula dari kritikannya tentang penyerapan kollegium yang dulunya mandiri namun kemudian menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan. Ini menimbulkan kontroversi antara organisasi profesional dengan pihak pemerintah.

Kolegium merupakan institusi akademik yang mengatur pedoman pendidikan serta kualifikasi untuk dokter spesialis, diisi oleh pakar profesional dan profesor ternama.

Kolegium bertujuan melindungi martabat ilmu pengetahuan agar dapat mempertahankan standar profesional bagi dokter serta mutu layanan medis.

Namun, menurut dia, saat diterapkan, kolegium sudah kehilangan kemandiriannya lantaran anggotanya terpilih melalui votting atau diappoint langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya, kata Piprim, proses seleksinya harus dilakukan lewat konferensi yang telah disetujui oleh organisasi tersebut.

“Menariknya, pengambilan keputusan untuk memilih anggota kolegia di Kementerian Kesehatan dilakukan melalui penunjukkan langsung dari pihak Kementerian atau dengan votting publik, sedangkan proses idealnya harusnya melalui pemilihan saat Kongres,” ungkapnya.

Pada Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak yang diselenggarakan di Semarang tahun 2024, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengumumkan bahwa mereka akan terus melestarikan kolegium sebagaimana telah diputuskan dalam kongres tersebut.

Dari pernyataan tersebut, sejumlah dokter anak di Indonesia mengalami mutasi diantaranya dr. Piprim, dr. Hikari Ambara Sjakti, Sp.A(K), dr.Fitri Hartanto, dan dr.Rizky Adriansyah.

Respons Kemenkes

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan seluruh dokter ASN (Aparatur Sipil Negara) harus bersedia untuk ditempatkan di mana pun. Selain itu, pemindahan tugas (mutasi) seorang dokter ke tempat lain adalah hal yang lumrah.

Hal ini disampaikan Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman terkait pemindahan tugas Ketum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso dari RSCM ke RS Fatmawati Jakarta.

“Kembali kami sampaikan bahwa perpindahan pegawai negeri sipil adalah sesuatu yang normal dan wajar. Sebab dari awal sudah ada kesepakatan untuk dapat ditugaskan ke berbagai tempat. Baik itu di Jakarta maupun di Papua, kami harus siap,” ujar Aji saat berada di Nusantara II, komplek parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (7/5).

“Jika kita benar-benar ingin berbuat curang atau tidak adil, tempat perpindahan tersebut bukanlah di Jakarta. Misalkan ke IKN. Tempat yang sangat jauh seperti itu. Maka wilayah manakah nih? Sebab hal semacam ini mustahil jika dibuat tidak adil,” tambahnya.

Aji menyebutkan bahwa alasan Kemenkes mentransfer sebagian dokter spesialis anak adalah untuk mengejar kesetaraan pada berbagai posisi dokter spesialis yang kosong di rumah sakit vertikal. Ia meyakinkan kita bahwa pihak Kemenkes sudah melalui serangkaian evaluasi dalam penempatan mereka ini.

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Pada saat bersamaan, Staf Khusus Menteri untuk Dukungan Strategis Organisasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rendi Witular memberikan komentar mengenai perpindahan beberapa dokter spesialis anak oleh kementerian tersebut. Sebagai contoh adalah pemindahan Ketua IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menuju Rumah Sakit Fatmawati.

Menurut Piprim, alasan pemindahannya tidak masuk akal. Dia pun mencurigai hal ini berhubungan dengan kritikan tajamnya tentang fakultas yang sekarang menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan.

Rendi menyatakan bahwa sebelumnya UU Kesehatan No. 17 Tahun 2003 berada di bawah naungan organisasi profesi, yang membuat kolegium perlu memiliki kemandirian.

“Tujuan utamanya disini adalah untuk diperdebatkan sedemikian rupa sehingga tampaknya berhubungan dengan kolegium. Kolemium sendiri bertanggung jawab atas penentuan standar kesehatan, sementara sebelum Undang-Undang tentang Kesehatan, hal tersebut berada dibawah naungan organisasi profesional. Kemudian pada akhir bulan Oktober atau awal November, kolegium dialihkan ke pemerintahan, termasuk bagi para anggota muda,” jelas Rendi kepada wartawan, Rabu (7/5).

Rendi menambahkan bahwa salah satu sebab lain adalah untuk mencegah penyalahgunaan keuntungan yang semestinya hanya untuk organisasi dalam pengelolaan kolegia tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pun akhirnya memilih untuk mengambil alih hal ini.

Sejumlah Dokter di Yogya Gelar Doa Bersama, Prihatin Mutasi Mendadak

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Sejumlah dokter lintas keilmuan menggelar doa bersama di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM di Sleman, DIY, Rabu (7/5). Mereka prihatin dengan mutasi mendadak sejumlah dokter yang dilakukan Kemenkes RI.

“Kegiatan ini dipicu ada suatu pemindahtugasan teman-teman terutama dari (dokter) anak,” kata Direktur Utama RSA UGM, Prof. Dr. dr. Darwito, Sp.B-KBD.

“(Yang hadir) ada yang semuanya dari kalangan, dari dokter umum, dokter spesialis, baik spesialis yang pegang pisau, bedah, obgyn, THT, dan yang lain bahkan ada penyakit dalam, ada anak, ada semuanya hampir 16 cabang ilmu,” jelasnya.

Darwito menyebut Menteri Kesehatan memiliki wewenang dan kuasa untuk memindahkan dokter secara sepihak.

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Melalui doa bersama ini, Darwito dan teman-temannya mengharapkan ridho dari Tuhan agar selalu merasa tenang. Dengan demikian, mereka dapat terus melaksanakan tugas dengan baik, mengekspresikan diri, membimbing orang lain, serta menyediakan layanan bagi publik.

“Prihatin, namun jika kita membiarkannya sekali saja, kita tidak akan dapat berbuat banyak, suaranya tidak terdengar, maka mari kita lalui dengan doa,” ungkapnya.

DI Yogyakarta, menurut Darwito, terdapat dua dokter yang digeser dengan cepat. Dokter-dokter tersebut adalah spesialis anak dan kebidanan serta kandungan. Menurut Darwito, pergeseran tiba-tiba seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

IDI Masih Menantikan Undangan Diskusi Dari Kementerian Kesehatan Tentang Permutasian

Yang Perlu Anda Ketahui tentang Kontroversi Mutasi Dokter Anak

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tetap menunggu pertemuan atau diskusi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perubahan tak terduga pada beberapa posisi dokter anak. Mereka menyatakan hingga kini belum menerima undangan untuk membahas hal tersebut.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Utara dr Rizky Ardiansyah menyebutkan bahwa perubahan tersebut tidak dimulai dengan adanya pengumuman verbal terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal ini, dia menuntut agar Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan secara langsung.

“Kami berada pada posisi dimana harus menunggu. Mengapa demikian? Kami tidak mendapatkan informasi secara tiba-tiba tentang adanya surat keputusan mengenai perpindahan jabatan. Begitu juga dengan surat keputusan terkait pemerintahannya. Oleh karena itu, kami benar-benar dalam situasi diskusi dan hanya bisa memastikan bahwa kami sedang menanti hingga batas maksimal kesediaan untuk melakukan dialog,” ungkap Rizky di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Rizky adalah salah satu orang yang di-PHK dari Rumah Sakit Adam Malik Medan.

JOIN CHANNEL KAMI

Dapatkan Notifikasi Update Info Lowongan Terbaru Melalui :

  1. CHANNEL WHATSAPP
  2. CHANNEL TELEGRAM
  3. POSTINGAN INSTAGRAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *