Wamenaker DiSidaki Menahan Ijazah, Sanel Travel Sebut: Kurang Surat Tugas

PEKANBARU, lowongankerja.asia

– Sanel Tour and Travel menyampaikan klarifikasi mengenai tidak adanya keterlibatan mereka dalam kunjugan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025.

Kedatangan pejabat senior itu berkaitan dengan keluhan dari 12 mantan pegawai yang menyatakan bahwa sertifikat mereka disimpan oleh perusahaan.

Pemilik Sanel Tour and Travel, Santi, yang juga dikenal sebagai Tommy Freddy Simanungkalit, mengklaim bahwa kedatangan Wamenaker harus disertai dengan surat tugas.

“Kedatangan mereka harus disertai dengan surat tugas atau surat perintah. Baik itu sebagai wakil menteri ataupun anggota dewan, tetap ada prosedurnya,” jelas Tommy kepada
lowongankerja.asia
melalui sambungan telepon.

Tommy pun meragukan apakah Deputi Menteri Tenaga Kerja dan timnya sudah menyelidiki permasalahan itu secara teliti.

“Ketika mereka tiba di sana (perusahaan), telah diperiksa dengan teliti dan ternyata tidak ada masalah. Lalu apa yang terjadi sesungguhnya,” katanya.

Dia menyebutkan pula bahwa sang pemilik perusahaan mengatakan tidak ada yang menahan ijazah bekas karyawannya.

“12 individu ini bukan pegawai dari Sanel,” terangnya.

Tommy pun menyatakan bahwa kehadiran tim dari Menteri Tenaga Kerja malah menggangu operasional perusahaannya.

“Pendekatan mereka yang berkelompok sangat ganggu. Ada pemaksaan. Mereka meneriaki tempat itu sambil membuat orang takut. Pegawai hingga merasa cemas dan trauma. Beberapa bahkan ingin keluar dari perusahaan ini. Namun kami jelaskan kepada mereka untuk bersabar dahulu, siapa tahu di masa depan memerlukan tenaga kerja,” jelas Tommy.

Insiden pengambilan paksa ijazah oleh mantan karyawan terungkap usai seorang korban mengadu ke anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi.

Insiden itu pun memperoleh perhatian Deputi Menteri Tenaga Kerja, yang lalu mengunjungi pabrik tsb secara tiba-tiba untuk audit.

Akan tetapi, pihak Sanel sama sekali mengabaikan kehadiran sang menteri, dan tak seorangpun dari para pemimpin atau pengurus perusahaan itu keluar untuk menyambut Wakil Menteri Tenaga Kerja beserta rombongannya dari Disnakertrans Riau.

Setelah Menteri Tenaga Kerja pergi dari tempat tersebut, sang pemimpin perusahaan bersedia berjumpa dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau serta beberapa anggota DPRD.

Pada awalnya, ada 12 individu yang menyebut diri mereka mantan pegawai ekspedisi dan mengklaim bahwa sertifikat pendidikan mereka disimpan oleh perusahaan tersebut.

Para korban menyatakan bahwa mereka telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali ijazah mereka yang disimpan oleh perusahaan setelah meninggalkannya.

Menurut data terkini dari wakil DPRD Pekanbaru, Zulkardi, saat ini sudah ada 50 individu yang menderita penahanan ijazah.