Tusuk Gigi Senilai Rp100 Juta, Kue Tart Rp48 Juta Hingga Bobby Nasution Geleng-Geleng Kepala

lowongankerja.asia

Rencana anggaran sebesar Rp100 juta untuk sikat gigi danRp48 juta untuk kue tart sepertinya mirip dengan lelucon yang tidak berhasil.

Namun dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kedua item anggaran ini menyebabkan Gubernur Bobby Nasution menjadi sunyi sejenak dan kemudian menggeliatkan kepalanya.

Menurut kutipan dari Kompas.com, Bobby mengidentifikasi berbagairencana pembelian yang ia anggap sangat tidak logis.

“Beliau (Bobby Nasution) tetap setia pada arahan dari Presiden untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, oleh karena itu dia menyusun ulang seluruh biaya yang kurang penting dan memindahkan dana tersebut kepada pengeluaran-pengeluaran yang lebih bermanfaat serta memiliki dampak langsung terhadap warga,” papar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Porman Mahulae, melalui pernyataannya, Minggu (4/5/2025).

Tindakan Bobby tidak dilakukan begitu saja tanpa alasan.

Berdasarkan data yang diambil dari laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Penghubung Pemprov Sumut telah menetapkan anggaran sebesar Rp48.750.000 untuk membeli 15 buah kue tart dengan dimensi 60×40 cm menggunakan metode pengadaan langsung.

dana itu berasal dari APBD Sumut, dengan kode RUP 55658358.

Hal yang harus ditekankan bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi alasan di balik pembuatannya.

Saat APBD mampu membiayai sebuah tusuk gigi dengan harga setara mobil bekas, atau meriahnya biaya kue tart yang menyamai anggaran UKM seluruh desa, masalah tersebut tidak hanya terkait aspek teknikal, melainkan lebih pada sisi sistematik.

Pembelian seperti ini bukanlah yang pertama kali tercatat dalam dokumen pemerintah.

Akan tetapi, keputusan berani Bobby menunjukkan adanya asa: terdapat pihak-pihak yang tidak mengizinkan Anggaran menjadi seperti daftar belanja tanpa makna yang lepas dari akal sehat masyarakat umum.

“Selain itu, beliau menekankan agar OPD jangan bermain-main dengan anggaran,” tambah Porman Mahulae.

Anggaran ini dirancang untuk mendukung Program Prestasi Unggul dan Cepat (PUC) yang sedang diperluas oleh Bobby. Program tersebut meliputi berbagai layanan masyarakat antara lain:

• PUGB (Program Unggulan BersekolahGratis)
• PROBIS (Program Berobat Gratis)
• JASKOP (Jaminan Stabilitas Harga Barang Pertanian)
• CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik)
• INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi)
• PRESTICE (Perlindungan Warga Lewat Keadilan Pemulihan)

Bobby dengan penuh semangat tidak hanya mengurungkan niat tentang Anggaran yang dianggap aneh, tetapi juga menegaskan bahwa APBD seharusnya tak digunakan sebagai instrumen untuk pengeluaran seremonial ataupun sekadar basa-basi dalam proses birokrasi.

Pada aspek berbeda, Bobby turut berkomentar tentang pembatasan study tour oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, jenis aktivitas tersebut sering kali memberatkan para orangtua dan sebenarnya telah hilang nilai kemanfaatannya.

Bobby mengatakan pada hari Rabu (30/4/2025) bahwa yang perlu ditingkatkan adalah sistem kunjungan studi tersebut. Mungkin armada harus dipastikan dalam kondisi baik, kemudian tujuan dari kegiatan kunjungan studi ini apa saja dan pastinya jangan sampai memberatkan para orang tua.

“Bila hingga memberatkan orang tua, itu buruk, bahkan kesalahan dari sistem studi tur,” tambahnya.

Meskipun demikian, Bobby menyebutkan bahwa dia tak serta-merta menolak ide study tour, sebab aktivitas tersebut dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk mengenal destinasi pariwisata bagi siswa, asalkan syarat-syarat ini dipenuhi: tidak membebani dan pastinya harus memiliki manfaat.

“Bobby mengatakan bahwa mereka tengah merancang konsepnya dan memikirkan cara pelaksanaan studi tur agar tidak menyulitkan,” katanya.

(*)