Tanpa Pemilu, Anggaran Pusat Berkurang 7,6%

Jakarta, IDN Times –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir April 2025 sudah mencapai angka Rp546,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,6% jika dibandingkan dengan capaian pada periode serupa di tahun sebelumnya yaitu Rp591,7 triliun.

Suahasil Nazara, wakil menteri keuangan, menyampaikan bahwa pengurangan anggaran pemerintahan nasional terjadi karena absennya agenda pemilihan umum yang biasanya memicu pembelanjaan tambahan. Karena itu, realisasi belanja pemerintah di tingkat nasional hanya sebesar 20,2% dari total sasaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2.701,4 triliun.

“Meskipun angka pada tahun 2024 tampak lebih rendah jika dibandingkan dengan saat ini, hal itu disebabkan adanya pengeluaran khusus untuk pemilihan legislatif yang terjadi pada bulan Februari 2024 senilai Rp22,5 triliun. Namun, di tahun ini tidak ada dana semacam itu,” jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (23/5/2025).

1. Detail pencapaian anggaran K/L

Suahasil menyatakan bahwa belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) telah mencapaiRp253,6 triliun atau setara dengan 21,9% dari target Anggaran Pendanaan Negara-Belanjaa (APBN). Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 16,6% jika dibandingkan dengan jumlah pada masa yang sama di tahun sebelumnya yaitu Rp304,2 triliun.

Kegiatan pembelanjaan ini terpengaruh oleh pengeluaran untuk gaji karyawan serta kebutuhan bahan-barang, termasuk juga distribusi bansos seperti PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi empat kategori utama. Yang pertama adalah pengeluaran untuk gaji pegawai yang nilainya mencapai Rp102 triliun dan menyumbang sekitar 15,7% dari anggaran penerimaan negara tahun tersebut. Terkhusus di bulan April 2025, capaian pengeluaran untuk membayar gaji pegawai telah mencapai Rp22,5 triliun.

Menurut dia, pelaksanaan anggaran untuk gaji karyawan berjalan dengan baik.
on track
Dari segi bukan PNS, terdapat peningkatan jumlah guru yang dialokasikan menjadi 301.968 guru pada tahun 2025.

“Pengeluaran tenaga kerja di tahun 2025 meningkat 6 persen karena biaya tenaga kerja bagi sejumlah K/L yang berpindah ini naik guna menarik karyawan baru,” jelasnya.

2. Pembenahan data bantuan sosial mengakibatkan penurunan dalam pelaksanaan programnya.

Selanjutnya adalah pengeluaran untuk bantuan sosial senilai Rp43,6 triliun yang mencakup 32,3% dari total anggaran pemerintah pusat.

Apabila dibandingkan dengan masa serupa pada tahun sebelumnya, terdapat pengurangan sebanyak Rp55,5 triliun. Hal ini disebabkan karena pemerintah tengah melaksanakan proses penyamaman dan validasi data sesuai dengan informasi sosioekonomi nasional tunggal yang ada.

Ketiga, yakni pengeluaran Modal senilai Rp36,6 triliun atau setara dengan 15,7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk periode khusus di bulan April tahun 2025, capaian dalam hal pengeluaran Modal mencapai angka Rp10,7 triliun.

Peningkatan pengeluaran ini dialokasikan untuk pembiayaan peralatan dan mesin senilai Rp28,1 triliun dengan tambahan di bulan April 2025 sebanyak Rp5,8 triliun; pembangunan jalan, sistem irigasi, dan infrastruktur lainnya mencapai total Rp6,1 triliun dimana jumlah spesifik untuk April 2025 adalah Rp3,6 triliun; serta konstruksi gedung dan bangunan yang nilainya Rp1,9 triliun termasuk anggaran khusus bagi periode April yaitu Rp1,07 triliun.

“Akselerasi pengeluaran untuk pembangunan dimulai pada bulan Maret dan akan terus berlangsung hingga April 2025. Ini dicapai dengan cara peresmian serta kemajuan fisik dari konstruksi proyek-proyek infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” jelas Suahasil.

Keempat adalah pengeluaran untuk pembelian barang senilai Rp71,4 triliun yang menyumbang 14,7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk periode khusus pada bulan April, realisasinya mencapai Rp19,6 triliun.

Pada kasus ini, pembelanjaan untuk barang masih menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan bagi publik. Lebih detailnya lagi, dana yang dialokasikan untuk biaya operasional Kementerian dan Lembaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat mencapai angka Rp37,7 triliun; sementara itu penggunaan jasa BLU atau Badan Layanan Umum guna mendukung layanan terhadap masyarakat adalah sekitar Rp23,2 triliun; alokasi budget untuk perawatan aset milik negara berjumlah Rp5,8 triliun; dan jumlah uang yang digunakan untuk penyampaian langsung barang-barang ke tangan warga setempat yaitu senilai Rp4,7 triliun.

3. Realisasi belanja bukan K/L adalah sebesar Rp293,1 triliun

Lebih detail lagi, untuk belanja di luar K/L capaiannya sebesar Rp293,1 triliun. Capaian tersebut meliputi berbagai pembayaran seperti tunjangan hari tua dan subsidi.

“Pensiun telah membayar total sebesar Rp70,8 triliun yang disesuaikan dengan jadwal pembayaran dan terdapat kenaikan dalam jumlah peserta yang mendapatkan benefit pensiun jika dibandingkan dengan tahun lalu, tambahan penerimanya mencapai sekitar 55 ribu orang,” ungkapnya.

Selanjutnya, realisasi pembayaran yang telah disalurkan oleh pemerintah mencapai Rp47,4 triliun.

“Berdasarkan fakta, penggunaan subsidi tidak terbatas pada bagian yang telah diambil, melainkan keseluruhan jumlah dalam komponen subsidi nantinya akan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.