Supian Suri Inginkan Pelajar di Barak Militer Kostrad Cilodong Jadi Pemimpin Masa Depan

Laporan wartawan Hironimus Rama

, PANCORAN MAS

– Walikota Depok, Supian Suri, berkeinginan agar para anak yang dipindahkan ke barak militer tersebut dapat menjadi pendorong transformasi dalam lingkungan mereka.

Sebagaimana dikenal, Pemkot Depok mengirimkan 90 siswa tingkat SMP guna berpartisipasi dalam program Pengembangan Karakter dan Patriotisme Nasional yang diselenggarakan di markas Tentara Kostrad 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada hari Sabtu (31/5/2025).

Pelajar-pelajar tersebut secara resmi dilepaskan oleh Walikota Depok, Supian Suri, yang diiringi dengan Dandim 0508 Kota Depok, Kolonel Infanteri Iman Widhiarto, serta Asisten Teritorial Divisi 1 Kopassus, Kolonel Infanteri Wira Muharoma.

“Kami memiliki harapan besar bahwa Indonesia Emas akan direalisasikan pada tahun 2045. Ini merupakan salah satu bentuk investasi dalam bidang pendidikan untuk generasi penerus kami,” ungkap Supian Suri.

Supian Suri juga menyatakan telah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang keputusan untuk menempatkan siswa yang memiliki masalah di barak militer Kostrad Cilodong.

Supian menyampaikan hal tersebut setelah mengekspektasi sebanyak 90 siswa yang ikut dalam Program Penguatan Karakter dan Patriotisme Nasional di markas Tentara Strategis Cadangan 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada hari Sabtu (31/5/2025).

“Saat itu, KPAI memberikan beberapa saran. Kami sadar akan adanya ketidaknyamanan, namun kami percaya bahwa langkah ini pada dasarnya tak jauh beda dari proses pembelajaran di sekolah,” ujar Supian.

Dia menyebutkan bahwa waktu belajar para siswa dan siswi yang terlibat dalam program tersebut tetap utuh meskipun sedang menerima pendidikan tambahan di Kostrad Cilodong.

“Pelajaran tersebut tetap berjalan tanpa adanya pengganti. Namun, waktu di luar jam belajar yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan lain akan kami isi,” jelas Supian.

Dia menyebutkan bahwa para peserta akan diberikan pelatihan disiplin yang mencakup berbagai kegiatan seperti bangun tidur,olahraga, makan bersama, menyerap materi pembelajaran, hingga waktu istirahat.

“Kami menuntut agar mereka beristirahat pada waktu istirahat dan tidak membolehkan penggunaan perangkat elektronik atau ponsel,” jelas Supian.