Sembilan Langkah Ekonomi Berjalan Bulan Juni: Pemerintah Dorong Insentif untuk Lindungi Kemampuan Masyarakat Membeli, Hapuskan Diskon Listrik

PRMEDAN

— Menghadapi ancaman perlambatan ekonomi dunia serta menjelang masa liburan sekolah, pemerintah Indonesia telah merilis serangkaian kebijakan ekonomi baru yang akan memberikan manfaat kepada seluruh kelompok masyarakat sejak bulan Juni tahun 2025 mendatang.

Tanpa setengah-setengah, jumlah dana yang disalurkan secara keseluruhan mencapai

Rp24,44 triliun

, bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri serta melindungi kemampuan masyarakat dalam berbelanja, terutama bagi kelompok yang rentan.

Kebijakan ini diumumkan Presiden

Prabowo Subianto

pada pertemuan tertutup di Istana Presiden Jakarta tanggal 27 Mei 2025. Menghadiri bersama antara lain adalah Menteri Keuangan

Sri Mulyani

, Menteri BUMN

Erick Thohir

, dan Menteri Sosial

Saifullah Yusuf

.

“Langkah ini tidak sekadar menjadi pengaman untuk jangka pendek, melainkan sebagai elemen penting dalam skema yang lebih luas untuk mempertahankan kemajuan perekonomian Indonesia,” tandas Sri Mulyani.

1. Angkutan Hemat, Perjalanan Makin Terjangkau

Kemudahan pergerakan masyarakat saat masa libur sekolah akan meningkat seiring dengan adanya diskon besar-besaran pada beragam jenis sarana transportasi.

• 
  Potongan harga 30% untuk karcis kereta api
  
  menyasar sekitar 2,8 juta penumpang.
• 
  PPN 6% ditanggung pemerintah
  
  Untuk tiket penerbangan kelas ekonomi, membantu sekitar 6 juta calon penumpang udara.
• 
  Harga tiket kapal laut berkurang sampai 50%.
  
  menyasar sekitar 500 ribu wisatawan laut.

Jumlah total dana yang dialokasikan untuk proyek ini sampai sejauh ini adalah hingga

Rp940 miliar

Dan akan berlangsung selama dua bulan lengkap.

2. Jalur Cepat dengan Potongan Harga, Tak Membebani Anggaran Pemerintah

Kreatif dan teratur— begitulah strategi pemerintah dalam mengelola sektor jalan tol. Dengan tidak menambah beban keuangan negara,

Diskon biaya jalan bebas hambatan sebanyak 20%

akan diberikan kepada sekitar

110 juta kendaraan

pada bulan Juni dan Juli tahun 2025.

Kebijakan ini terbentuk melalui kerjasama antara Kementerian PUPR dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dengan jumlah insentif yang mencapai

Rp650 miliar

.

3. Bantuan Sosial Diperbesar: Uang dan Makanan

Bagi

18,3 juta rumah tangga yang mendapat manfaat (RTM)

, musim liburan kali ini terasa jauh lebih ringan. Dalam waktu dua bulan ke depan, mereka akan mendapatkan:

• 
  Rp200 ribu per bulan
  
  dalam bentuk tunai,

• 
  10 kg beras setiap bulan
  
  ,

  membawa total bantuan menjadi
  
  Rp400 ribu serta 20 kilogram beras
  
  per KPM.

Pemerintah mengalokasikan

Rp11,93 triliun

Untuk program ini, uang tunai akan dikeluarkan melalui Kemensos, sedangkan bantuan berupa makanan akan diproses oleh Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian.

4. Tidak Mendapatkan Diskon Listrik, Pemerintah Menyalurkan BSU

Rencana awal pemberian

diskon 50% tarif listrik

Untuk 79 juta pelanggan yang tidak terwujud, namun pemerintah dengan sigap menyesuaikan diri: alokasi dana dipindahkan ke sektor lainnya.

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

yang sudah lebih siap dari segi administrasi.

Sebanyak

17,3 juta karyawan yang bekerja secara resmi memiliki pendapatan kurang dari 3,5 juta rupiah.

, termasuk

3,4 juta guru honorer

, akan menerima

Rp300 ribu

Langsung pada bulan Juni. Dana yang dicairkan:

Rp10,72 triliun

.

“Kita sudah punya data BPJS Ketenagakerjaan yang bersih. Program ini langsung bisa dieksekusi,” ujar Sri Mulyani.

5. Potongan Biaya JKK bagi Tenaga Kerja yang Banyak Dikerjakan

Dari Agustus sampai Januari 2026, pihak berwenang berencana untuk mengurangi subsidi tersebut.

iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

sebesar 50% bagi para pekerja di sektor padat karya. Ini bukan beban baru bagi APBN karena bersumber dari skema non-anggaran negara.

Dengan anggaran

Rp200 miliar

, kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi biaya produksi serta mempertahankan jumlah pekerja di bidang industri.

Mengelola Ekonomi Saat Menghadapi Ribut

Kelima langkah ini bukan sekadar respons musiman. Pemerintah menggarisbawahi bahwa menjaga

konsumsi rumah tangga

—pilar utama Produk Domestik Bruto nasional—adalah kuncinya dalam menyelesaikan tekanan ekonomi global.

Liburan tidak hanya tentang istirahat, namun juga merupakan kesempatan penting untuk memacu roda perekonomian orang banyak. Kami ingin menjamin bahwa warga terus aktif, melanjutkan pengeluaran mereka, dan tetap berkarya,” demikian penjelasan Menteri Keuangan.