Ribuan Pekerja dan Pensiunan PT Pos Gelar Demonstrasi di Depan DPR dan Istana (Note: The word “hingga” which means ‘until’ or ‘up to’ was removed as it wasn’t essential for the core message in Bahasa Indonesia.)

Ribuannya pekerja dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja beserta dengan mantan karyawan PT Pos Indonesia akan melaksanakan demonstrasi di hadapan Istana Negara dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta pada hari Selasa (3/6).

Presiden Partai Buruh serta Ketua KSP Said Iqbal menyampaikan bahwa jumlah peserta demonstrasi diperkirakan mencapai kira-kira 3.000 orang yang datang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Mayoritas peserta adalah tenaga kerja kontrak dan mantan pegawai yang telah lama merasakan ketidakadilan dalam perlakuan mereka oleh PT Pos Indonesia beserta dengan keputusan pemerintah.

Iqbal Said menyatakan bahwa terdapat tiga tuntutan pokok dalam demonstrasi yang akan dilangsungkan minggu depan tersebut.
Pertama
, para pensiunan PT Pos mengajukan tuntutan untuk mencabut tunjangan makan, tambahan tunjangan pendapatan, kontribusi iuran BPJS Kesehatan, serta pembatalan uang dukacita.

“Ini bukanlah suatu pemberian, tetapi hak yang telah diraih melalui perjuangan dan dedikasi selama bertahun-tahun. Mencabut hal tersebut sama saja dengan menghinakan jasa para pekerja lansia,” ujar Said Iqbal pada hari Jumat (30/5) dalam penjelasannya.

Kedua
, massa aksi menuntut pencabutan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Mereka berpendapat bahwa sistem tersebut hanyalah alasan bagi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas hak-hak pekerjanya.

Buruh meminta semua pekerja mitra ditransfer sebagai karyawan tetap. Menurutnya, skema kerja sama ini hanya merupakan versi terbaru dari perbudakan modern. “Kami mendesak para pekerja mitra dinaikkan statusnya menjadi karyawan tetap dengan berbagai hak yang sesuai di PT Pos,” tegasnya.

Tuntutan
ketiga
, massa aksi menuntut pemerintah agar berhenti menerapkan sistem tersebut
outsourcing
Yang dianggap merugikan karyawan dan penolakan terhadap sistem Ruangan Perawatan Standar (RPS) BPJS Kesehatan.

Tuntutan penghapusan
outsourcing
menurutnya, ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidatonya pada hari pertama Mei kemarin di acara May Day.