Reformasi Pendidikan Jabar 2025: Siswa Nakal Ditata Ulang, Guru Berperan Utama

PR GARUT —

Komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk meningkatkan sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada kebijakan besar, namun juga memiliki pengaruh langsung kepada semua pihak yang terlibat dalam sektor ini, termasuk murid-murid, guru-guru, bahkan sampai lembaga pendidikan swasta. Saat memberi arahan bersama dengan tim Disdik provinsi dan daerah serta perwakilan Kementerian Agama, KDM menggarisbawahi pentingnya transparansi, keseimbangan, dan nilai-nilai etika dalam lingkup pendidikan Jawa Barat mulai tahun 2025.

Perubahan signifikan lainnya yang bakal dialami berkaitan dengan proses pendaftaran murid baru. KDM menggarisbawahi bahwa mereka berkeinginan untuk tak lagi menyaksikan keriuhan pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di jenjang sekolah menengah atas dan madrasah aliyah.

“Bila kapasitas sekolah negeri kurang memadai, para murid perlu dialihkan ke sekolah swasta yang telah disetujui. Pemprov berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut,” tandasnya.

Kebijakan ini memberikan kesempatan luas kepada sekolah-sekolah swasta agar dapat berperan sebagai mitra penting dalam mendistribusikan pendidikan secara merata. Melalui bantuan dana dari Pemdaprov, sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya kurang populer karena minim siswa saat ini mampu menjawab permasalahan tersebut dengan menyeimbangkan beban di sekolah negeri, asalkunyamereka mempunyai tempat dan standar mutu yang baik.

Guru Tidak Lagi Menjadi Prioritas Kedua

Di samping murid-murid dan institusi pendidikan, KDM juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan mutu serta kesejahteraan para pengajar. Dia menganjurkan agar seleksi perekrutan berjalan dengan terbuka dan efektif. Tambahan lagi, guru-guru di Jawa Barat mendatang dituntut untuk memiliki kepribadian luhur dan mengikutsertakan diri dalam program pelatihan kepribadian yang sudah disusun standarnya.

“Pendidikan bukan sekadar soal nilai kelulusan. Sikap dan perilaku guru memiliki peranan penting dalam membentuk sifat siswa,” katanya.

Ini dianggap sebagai langkah strategis yang dapat meninggikan martabat profesor gurusementara juga menyelesaikan masalah kualitas pendidikan yang rendah di berbagai wilayah.

Terobosan Barak Karakter: Solusi bagi Pelajar yang Mengalami Kesulitan

Salah satu program paling menuai pro-kontra sekaligus kreatif adalah rancangan implementasi pembentukan karakter bersama dengan TNI serta Polri. Dimulai dari tanggal 2 Mei 2025, para murid yang dinilai mempunyai kendala dalam tingkah laku bakal mendapat latihan intensif di barak selama setengah tahun lamanya, sementara itu mereka tidak akan menghadiri proses belajar-mengajar reguler di sekolah.

TNI dipersiapkan untuk menjemput murid secara langsung hingga ke rumah mereka, sedangkan kurikulum pengembangan karakter diatur ulang sesuai dengan metode disiplin dan nasionalisme.

Walaupun mengundang berbagai kritik dan dukungan, kebijakan tersebut dinilai sebagai opsi alternatif untuk murid-murid yang sukar dikelola melalui metode tradisional.

Pembatasan Aktivitas yang Bersifat Konsumptif serta Pemberesan Bantuan Keuangan

KDM dengan jelas mengharamkan aktivitas semacam studi tur dan upacara kelulusan yang memberatkan beban orangtua. Menurutnya, pendidikan seharusnya terbebas dari tekanan biaya tambahan yang tak perlu.

Pada saat bersamaan, pemberian subsidi berupa dana hibah untuk lembaga pendidikan pun akan ditangguhkan sementara. Tindakan ini diimplementasikan akibat adanya temuan terkait penyaluran yang tak sesuai dengan tujuan awal, meliputi organisasi baru yang belum dicek namun telah mendapatkan jumlah uang mencapai miliaran rupiah.

“dukungan di masa mendatang akan ditentukan oleh keperluan dan pengembangan, bukan karena ambisi politik,” tandasnya.

Tujuan: Pendidikan Sama Rata, Partisipansi Seratus Persen

Menggunakan pendekatan yang melibatkan semua pihak mulai dari murid, pengajar, sampai fasilitas sekolah, KDM percaya bahwa Jawa Barat dapat mengejar ambisi untuk meraih angka 100% dalam hal keterlibatan sekolah pada tingkat SMA dan MA.

Bukan hanya itu saja, dia juga menawarkan dukungan dalam membangun madrasah yang dikelola oleh Kemenag. Syaratnya adalah ada kejelasan mengenai jumlah murid dan tempat konstruksinya, selain itu lokasinya haruslah agak jauh dari sekolah-sekolah lain supaya tidak timbul persaingan merugikan.

Reformasi pendidikan di bawah kepemimpinan KDM menggambarkan jalur baru: lebih bersinergi, lebih terbuka, serta lebih menyasar kebutuhan sebenarnya di lapangan. Sekolah-sekolah swasta, para guru, dan murid-murid yang dulunya berada di pinggiran dari pengambilan keputusan saat ini diposisikan sebagai pilar utama dalam transformasi tersebut.

Apakah hal ini bakal jadi metode terbaru dalam sistem pendidikan lokal? Durasi serta tingkat kekonsistenannya saat dijalankan akan memberi jawaban. ***