Program Sekolah Rakyat Bali: Disdik Mencari Lahan, Tim Ini Segera Rancang di Karangasem

lowongankerja.asia, DENPASAR

– Presiden Prabowo bersama beberapa Menteri dari Kabinet Merah Putih sudah mengadakan pembicaraan spesifik tentang hal tersebut dalam rapat tertutup pada tanggal 24 Maret 2025 kemarin.

Program Sekolah Rakyat adalah komponen dalam usaha untuk menyamakan kesempatan pendidikan di setiap wilayah.

Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa implementasi sekolah rakyat sudah termasuk dalam anggaran pendidikan di APBN tahun 2025.

Pihak berwenang nasional bakal menghadirkan bantuan lengkap, mencakup penyiapan guru serta kerjasama bersama otoritas lokal.

Terkait masalah ini, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menyebut bahwa saat ini sedang diajukan untuk memiliki satu Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Karangasem.

“Saat ini kami mengajukan untuk mendirikan sebuah Sekolah Rakyat. Semoga hal tersebut dapat terwujud pada akhirnya. Jika direview oleh pihak pusat, kemungkinan besar akan disetujui dan menjadi Sekolah Rakyat. Kami saat ini tengah menyusun perencanaannya di wilayah Karangasem,” paparnya, Kamis 8 Mei 2025.

Sebelum mencapai kemandirian sepenuhnya, ada serangkaian proses pengecekan yang perlu dilalui untuk memastikan bahwa Pembangunan Sekolah Rakyat betul-betul dijamin.

Bocah itu menginginkan agar pada tahun 2026 nanti, Sekolah Rakyat dapat berfungsi dengan baik di Bali.

Rencana untuk Asrama Sekolah Rakyat akan diterapkan di masa depan.

Disebutkan bahwa saat bersekolah di Sekolah Rakyat, biaya konsumsi murid akan dibayar, sedangkan Sekolah Rakyat ini dirancang khusus bagi anak-anak dan siswa yang kurang mampu.

Sekolah Rakyat adalah sebuah lembaga pendidikan asrama yang mencakup tingkatan SD, SMP, dan SMA, sepenuhnya tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan sangat tidak mampu.

“Kehadiran Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan bagian dari program oleh Bapak Presiden kami, khusus bagi anak-anak dengan kondisi ekonomi terbatas. Ini bertujuan agar pendidikan dapat diberikan secara gratis. Sementara anggarannya belum jelas apakah berasal langsung dari pusat atau daerah, namun uang tersebut akan segera dicairkan,” paparnya.

Disebutkan tentang tempat spesifik sekolah tersebut di Karangasem, Boy mengaku bahwa hal itu belum diputuskan.

Karena menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali masih dalam proses pencarian tanah sekitar 5 hingga 10 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat.

“Semoga saja nantinya anak-anak murid yang kurang mampu itu dapat diterima di tempat tersebut,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum berencana untuk mengconstruct fasilitas sekolah dasar tahap pertama di 65 tempat berbeda.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa Kementerian PU sudah bekerjasama erat dengan Kementerian Sosial dan beberapa kementerian atau lembaga yang relevan guna memacu proses pembangunan di 65 titik Lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1.

“Sebanyak 65 titik untuk Sekolah Rakyat Tahap 1 sudah menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan teknisnya di pekan ke-4 bulan April 2025, dengan target pembangunan akan dimulai pada pekan ke-3 bulan Mei 2025,” katanya dalam laporan resmi yang dikutip dari Kompas.com.

Implementasi Sekolah Rakyat pada tahap pertama di 65 tempat akan mengadopsi Metode 1, yang mencakup pemugaran atau perbaikan struktur gedung bekas dari berbagai pihak seperti Kementerian Sosial, Institusi Pendidikan Tinggi, Pemda, Badan Usaha Milik Negara serta sektor swasta.

“Saati ini telah tersedianya Keputusan Menteri PUPR mengenai penetapan sebanyak 65 titik untuk sekolah rakyat tahap pertama, serta saat ini sedang berlangsung persiapan tender bagi penyedia jasa konstruksi dan juga penyedia jasa konsultansi,” ungkap Dody.

Lokasi-lokasi untuk membangun Sekolah Rakyat diberikan prioritas pada daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi serta tanahnya sudah siap digunakan.

Berdasarkan postingan di akun X Departemen Pekerjaan Umum per Jumat, 2 Mei 2025, pembagian 65 tempat untuk membangun Sekolah Rakyat yang direncanakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: Aceh dengan 2 titik, Sumatra Utara memiliki 3 titik, Sumatera Barat juga mendapat 3 titik, Riau diberikan 1 titik, Jambi menerima 1 titik, Bengkulu mengantongi 1 titik, dan Sumatera Selatan diproyeksikan dengan 2 titik.

Selanjutnya, untukDKI Jakarta terdapat 3 lokasi, Jawa Barat memiliki 10 titik, Jawa Tengah mencatatkan 7 titik, D.I. Yogyakarta mempunyai 2 titik, dan Jawa Timur mengalami 12 titik.

Di samping itu Bali 1 titik, NTB 1 titik, NTT 1 titik, Kalimantan Tengah 1 titik, dan Kalimantan Selatan 2 titik.

Juga Sulawesi Tengah 1 titik, Sulawesi Selatan 4 titik, Sulawesi Tenggara 1 titik, Sulawesi Utara 2 titik, Maluku Utara 2 titik, serta Papua 1 titik dan Papua Pegunungan juga 1 titik. (sar/ali)

Kumpulan Artikel
Bali