Prabowo Panggil Menteri dan Kapolri, Seskab Teddy Tegas Bantah Isu Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk datang ke Istana Kepresidenan secara beruntun selama dua hari. Terdapat spekulasi bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan kemungkinan perombakan di kabinet.

Seksie Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah berita tentang panggilan keduanya yang berkaitan dengan reshuffle di dalam Kabinet Merah Putih.

Teddy menyebut bahwa pertemuan antara Prabowo dan Budi Gunadi pada hari Selasa (3/6) fokus pada diskusi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan untuk memperluas jumlah tenaga medis serta meningkatkan kondisi finansial para dokter.

“Pembicaraan antara Pak Presiden Prabowo bersama Menteri Kesehatan menyinggung tentang penebalan jumlah dokter serta meningkatkan kondisi kehidupan para dokter, bukanlah soal reshuffle,” ungkap Teddy ketika dijangkau di Jakarta, pada hari Rabu (5/6).

Rapat tertutup antara Presiden dengan Menteri Kesehatan bertahan sekitar 2,5 jam. Teddy turut serta dalam pertemuan itu.

Setelah rapat berakhir, Budi Gunadi pun menjawab pertanyaan para jurnalis terkait spekulasi tentang perombakan kabinet.

“Wah memang benar beliaunya. Silakan tanyalah kepada Beliau (Presiden, red.),” ujar Menteri Kesehatan merespons pertanyaan para jurnalis.

Kabar Pergantian Kapolri

Seksangkatan Teddie menyangkal pemberitaan tentang niat Kepala Polisi Nasional Jenderal Listyo Sigit Prabowo diusulkan untuk dipindahkan. Menurut Teddy, pertemuan antara Listyo dan Prabowo bertujuan agar Listyo dapat menyampaikan laporannya secara rutin pada hari Rabu (4/6).

“Baru kemarin (Kapolri Listyo) bertemu dengan Pak Presiden untuk melaporkan hal-hal rutin sebagaimana kebiasaannya,” jelas Teddy saat berbicara dengan para wartawan.

Listyo juga akan ikut serta dalam perjalanan dinas Prabowo ke Kalimantan Barat pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Nantinya, Prabowo berencana untuk mengamati proses panen jagung yang ada di Kalimantan Barat.

Kabarnya, perselisihan untuk posisi Kapolri mulai ramai diperbincangkan lagi baru-baru ini. Sigit telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Januari 2021 sebagai pengganti Jenderal Idham Aziz. Lahir di Maluku pada 5 Mei 1969, dia adalah alumni Akademi Polisi tahun 1991 dan merupakan perwira dengan pangkat tertinggi empat bintang.

Sisa jabatan Sigit tinggal dua tahun saja, yaitu karena batas usia pensiun di kepolisian sebesar 58 tahun. Walaupun begitu, bila beliau digantikan, secara otomatis Jenderal Sigit pun akan mencapai tahap pensiunnya.

Saatin ada sebanyak 11 perwira tinggi (pejabat atasan) dari kepolisan dengan pangkat Komisaris Jenderal atau biasa disebut juga Komjen dan setara dengan jenderal bintang tiga. Peluang untuk promosi menjadi jenderal bintang empat muncul bagi para jenderal bintang tiga tersebut ketika mereka diangkat sebagai penanggung jawab utama dalam operasi Trilokakarya yang dikenal pula sebagai Tribrata.

Kemungkinan: Rencana Reformasi Kabinet di Istana Bisa Berlangsung

Terkait berita tentang kemungkinan perombakan kabinet, kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yaitu Hasan Nasbi mengungkap bahwa hal tersebut bisa jadi akan terwujud. Presiden mempunyai wewenang untuk menilai lagi performa dari setiap menteri yang ada di bawah kendali beliau.

“Reshuffle tersebut adalah suatu kemungkinan yang bisa terwujud. Namun, mengenai waktu serta siapa yang bakal terpengaruh oleh reshuffle ini, memang sepenuhnya menjadi wewenang dari Presiden,” ungkap Hasan ketika menyampaikan klarifikasi di Gedung PCO, Jakarta, pada hari Selasa.

Hasan menyebutkan bahwa seluruh kabar terkait reshuffle saat ini masih dianggap sebagai spekulasi. Sampai tidak ada pernyataan resmi dari Presiden tentang reshuffle, data dan komentar yang muncul adalah hanya asumsi belaka atau sekadar masukan publik.

Dia menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo memberikan evaluasi yang komprehensif dan adil tentang performa seluruh menteri, meliputi aspek positif, negatif, serta persyaratan di dalam kabinetnya.

“Apakah ada manfaatnya? Adakah kelemahan-kelemahannya? Bisakah hal tersebut tetap diperlukan? Apakah kita dapat mempertahankannya? Tentunya presiden memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif, dan hanyalah presiden yang mengetahui bahwa ini adalah wewenang pribadi beliau,” jelas Hasan.

Selanjutnya, Hasan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sudah memperingati siapapun yang tak dapat melaksanakan kewajibannya, gagal mensupport pemerintah yang jujur, atau terjerumus ke dalam kasus suap untuk mundur secara sukarela sebelum dipecat.

“Jadi pernyataan tersebut adalah dari Presiden kemarin. Ini merupakan sebuah peringatan yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Hal ini tidak ditargetkan pada individu atau nama spesifik,” demikian penjelasan Hasan.

Sekarang ini, Presiden Prabowo dengan tegas mengingatkan kepada para petugas yang kurang mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya supaya berhenti dari posisinya sebelum dipecat.

“Setiap pelanggaran dan bocornya informasi harus diakhiri. Setiap pejabat yang tak dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik, lebih baik mengundurkan diri sebelum mereka ditendang keluar olehku,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).