Prabowo: Menghapus Outsourcing, Namun Tetap Realistis dalam Menjaga Kepentingan Investor

JAKARTA, lowongankerja.asia

– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niatnya untuk menghilangkan sistem kontrak kerja lepas di Indonesia tetapi ia juga menganjurkan agar tindakan itu dilakukan dengan berhati-hati sambil memperhitungkan manfaat bagi investor.

Presiden menyampaikan hal tersebut ketika berpidato pada acara perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.

“Kami berharap untuk menghilangkan sistem outsourced. Namun saudaraku, kita perlu bersikaprealistis dan mempertimbangkan kebutuhan para investor juga. Jika mereka enggan menanamkan modalnya, maka tak akan ada pabrik dan akhirnya Anda pun tidak memiliki pekerjaan,” ungkap Prabowo sambil berbicara kepada kerumunan pekerja yang turut serta dalam acara itu, seperti dilansir.
Antara.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyebutkan bahwa ide untuk menghapus sistem outsourcing saat ini masih dalam proses penelaahan yang cermat oleh pihak berwenang.

Dia menyoroti adanya elemen teknis yang rumit yang perlu dianalisis sebelum membuat keputusan.

“Itu tentunya melibatkan banyak tugas yang sangat teknis,” ujar Noel ketika ditemui di kampus Universitas Pertamina Jakarta, pada hari Kamis (1/5).

Saat dimintai pendapat tentang peluang klaim pekerja itu dipenuhi, Noel menggarisbawahi bahwa kesimpulan terakhir masih ada di tangan Presiden Prabowo selaku penentu kebijakan eksekutif.

“Jika hal tersebut merupakan kebijakan dari eksekutif, maka harus dijalankan. Apabila itu telah menjadi suatu putusan atau instruksi dari eksekutif, tentunya harus dipatuhii. Nantikan saja hasil peninjauan kami,” terangnya.

Dia juga menggarisbawahi kepentingan merayakan Hari Buruh Internasional Mei sebagai titik fokus kerjasama bersama antara pemerintah, tenaga kerja, dan pengusaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Menurut dia, kolaborasi antar berbagai pihak sangat dibutuhkan supaya kebijakan terkait tenaga kerja dapat berfungsi dengan baik menghadapi tantangan global.

“Ini adalah saat ketika seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama secara sinergis. Lebih dari itu, ini merupakan kesempatan di mana perang harga memiliki pengaruh yang sangat besar,” ungkap Noel.

“Bagian terakhir ini dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan di antara kita dalam membicarakan cinta tanah air, serta merubahnya menjadi peluang kerjasama antara sektor industri, para pekerja, dan pihak berwenang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung tentang rencana penataan Dewan Kemajuan Tenaga Kerja Nasional. Dewan ini bertugas untuk menciptakan formula perubahan dalam pemberantasan kontrak kerja di tempat kerja, dengan mempertimbangkan aspek kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Tindakan ini mencerminkan janji pemerintah dalam melindungi hak-hak karyawan, sambil tetap memprioritaskan kelangsungan hidup ekonomi negara.