Politik Minggu Ini: Prabowo Tuduh LSM Lokal Jadi Boneka Asing, Serta Penyegaran Kepemimpinan PKS

,


Jakarta


– Beberapa kejadian politik menghiasi berita nasional dalam seminggu terakhir. Di awal minggu, Presiden
Prabowo
Subianto menimbulkan polemik dengan mengulang lagi tuduhan agen luar negeri terhadap organisasi kemasyarakatan.

Pekan lalu, pada Selasa, organisasi mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia menulis sebuah proposal yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dibahas.
pemakzulan Gibran
Rakabumbing Raka menjadi wakil presiden.

Partai Keadilan Sejahtera juga baru-baru ini mengesahkan pengurusannya pada hari Rabu minggu ini. Sohibul Iman telah dipilih menjadi Ketua Majelis Syuro.
PKS
Selanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan para pemimpin senior dari partai Gerindra saat adanya spekulasi tentang perombakan kabinet. Inilah ringkasan berita politik dalam negeri seminggu terakhir.

1. Prabowo Mengkritik LSM sebagai Agen Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menduga adanya pihak luar negeri yang membayar organisasi non-pemerintah atau ONG guna menciptakan konflik dalam negeri. Hal ini disampaikannya pada kesempatan pidato dalam acara peringatan Ulang Tahun Ke-78 Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, tanggal 2 Juni 2025.

Pada awalnya, Prabowo mendorong semua warga negara Indonesia untuk bersatu dan tidak terpecah agar tak menimbulkan pertikaian antar sesama. Dia menjelaskan bahwa hal ini malahan menjadi harapan bagi bangsa lain sebab kekuatan luar lebih senang jika Indonesia tidak berkembang pesat.

“Selama beratus-ratus tahun mereka tiba, selama beratus-ratus tahun pula mereka mencoba memecah belahkan kami hingga saat ini. Menggunakan uangnya, mereka mensponsori lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk terus memecah belahkan kami. Mereka menyebut dirinya sebagai pemelihara demokrasi, hak asasi manusia, dan kemerdekaan media massa, namun yang mereka maksudkan hanyalah definisi menurut pandangan mereka,” ungkap Prabowo.

Meskipun demikian, Prabowo bersikeras bahwa ia tidak mendorong rasa curiga dalam negeri terhadap negara lain. Dia menegaskan bahwa Indonesia harusnya tak bisa dimanfaatkan oleh pihak manapun di luar sana.

Kepala Kantor Komunikasi Presidensial Hasan Nasbih membantah anggapan bahwa semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didukung oleh sumber luar negeri berniat menjadi alat konflik bagi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa komentar Prabowo hanya tertuju pada beberapa organisasi tersebut yang terus berupaya untuk meniadakan proyek-proyek utama dari kebijakan pemerintahan saat ini.

“Ingin menghentikan sejumlah program unggulan pemerintah dan tidak melanjutkannya,” ujarnya di kantor pusatnya, Jakarta, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.

Namun Hasan menyebut pernyataan Prabowo tidak untuk meredam peran masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi.

Tiba-tiba, pernyataan Prabowo mendapat kritikan keras dari organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, tegas menyatakan bahwa ancaman sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukan berasal dari lembaga swadaya masyarakat yang dibiayai oleh luar negeri. Menurutnya, masalah nyata yang merusak negara ini datang dari para elit yang terjerumus dalam kasus suap dan penyuapan.

Dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia tersebut juga membahas tentang korupsu lingkungan yang merusak sumber daya alam serta usaha-usaha untuk mempermainkan hukum demi mencapai tujuan penguasaan oleh elit-elit tertentu.

“Moral corruption that transforms national interests into family, child, daughter-in-law, grandchild, and cronies’ interests has been carried out by corrupt political elites,” ujar Usman lewat pernyataan tertulis kepada Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.

WALHI menyatakan bahwa tuduhan Prabowo tentang adanya partai asing yang mendanai LSM guna menciptakan konflik di Indonesia adalah keliru. “Sebab, terdapat pula sejumlah organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh luar negeri dengan tujuan memberikan bantuan kepada pemerintahan serta warga,” jelas Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, melalui pernyataan tertulis pada hari Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025.

Menurutnya, apakah dana asing hadir atau tidak, LSM tetap akan berperan kritis selama pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Coalition of Civil Society expresses disappointment over Prabowo’s statement and considers it not aligned with the increasingly democratic and global modern era.

“Merupakan suatu keliru jika Presiden Prabowo mengklaim bahwa LSM berperan hanya sebagai penuduh palsu. Sebaliknya, LSM sudah lama menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam struktur negara dan pemerintahan di Indonesia hari ini,” demikian tertulis dalam pernyataan Koalisi Sipil yang disampaikan oleh Ketua Centra Initiative, Al Araf, kepada Tempo pada Kamis, 5 Juni 2025.

Koalisi menyatakan bahwa pemerintahan yang menolak adanya LSM secara otomatis tidak mau dikontrol oleh publik. “Dengan demikian, pemerintahan tersebut berpotensi untuk salah gunakan wewenangnya,” ungkap Al Araf.

2. Saran Pen impeachment Terhadap Gibran Sebagai Anggota DPR/MPR

Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait tuntutan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Dokumen dengan nomor 003/FPPTNI/V/2025 tersebut dikirmkan secara langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan, surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan DPR. “Sudah dikirimkan pada Senin, 2 Juni,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.

Surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sejumlah pemberi pendapat yang berasal dari kalangan pensiunan militer mengemukakan sudut pandang mereka terhadap anjuran tersebut. Menurut mereka, jalannya pemilihan calon sang anak tertua mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan hubungan keluarga melalui Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yaitu Anwar Usman.

Pensiunannya para tentara tersebut juga menggarisbawahi etika dan kesesuaian yang dipunya Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka berpendapat bahwa eks Walikota Solo ini belum memiliki cukup kualifikasi dan jam terbang untuk memegang posisi tersebut.

Tudingan terhadap hubungan Gibran dengan akun Kaskus bernama Fufufafa pun menjadi bagian dari argumen hukum yang diajukan oleh sejumlah perwira militer purnawirawan. Selain itu, mereka juga menyebutkan tuduhan korupsi yang mengaitkan Gibran beserta saudaranya, Kaesang Pangarep, yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Ubedilah Badrun pada tahun 2022.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan pimpinan MPR belum tentu membahas surat usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.

“Kalau surat resmi masuk ke pimpinan MPR, itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kami lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana respons terhadap masukan surat tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Politikus dari PDIP tersebut menyatakan bahwa penilaian seputar kepentingan suatu surat bergantung pada siapa pengirim institusi yang mengirimkannya.

Menurut Ketua Komisi APBN DPR Said Abdullah, proposal d impeachment terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden tidak dapat segera ditangani. “Dalam pandangan saya, jika DPR menyebut telah menerima surat tersebut, prosesnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan,” ungkap Said saat berada di kawasan parlemen pada hari Rabu.

Dia mengharapkan agar pembicaraan tentang usaha penggulingan Gibran sementara waktu tidak menjadi prioritas karena dirasakan kurang penting saat ini. Dia menambahkan bahwa aspirasi dari masyarakat dalam parlemen belum banyak berkaitan dengan konsep impeachment tersebut. Lebih-lebih lagi, situasi sebenarnya yang perlu ditangani ialah tuntutan-tuntutan politik masa depan, daripada masalah pemakzulan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan bahwa tak terdapat dasarnya bagi upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, masih belum ada peluang atau keadaan yang dapat menjadikan Gibhan layak dipecat dari posisinya saat ini.

“Sampai saat ini, tidak ada pelanggaran hukum apapun sesuai dengan isi undang-undang dasar yang dapat mengakibatkan Mas Gibran disingkirkan dari jabatan,” katanya di kawasan parlemen pada hari Rabu.

3. Kepengurusan Baru PKS

Partai Keadilan Sejahtera sudah menentukan susunan pimpinan untuk masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2030. Informasi tentang tim kepengurusan PKS itu diberitahukan secara resmi oleh Ketua Umum PKS Al Muzammil Yusuf saat jumpa pers mengenai hasil lengkap Musyarawah Pertama Majelis Syura PKS. Acara ini dilaksanakan di kantor pusat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025.

Pernyataan ini dibuat setelah pemilihan Muhammad Sohibul Iman menjadi Ketua Majelis Syuro satu hari sebelum pengumuman tersebut. Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal PKS diambil alih oleh Muhammad Kholid untuk menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi yang sudah memegang jabatan tersebut sejak bulan September tahun 2020 lalu. Kini, Aboe Bakar Al-Habsyi berperan sebagai anggota Komisi XI DPR RI dan bertindak atas nama Dapil Jawa Barat VI.

Presiden PKS sebelumnya, Ahmad Syaikhu, dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro bersama dengan Suharna Surapranata dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid.

Selanjutnya, Nurhadi menjabat sebagai Bendahara Umum, Suswono menjadi Sekretaris Majelis Syuro, serta Mulyanto mengambil peran sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Di samping itu, Muslih Abdul Karim dipilih sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat sedangkan Pipin Sofyan berperan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk partai PKS.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf akan mengisi struktur organisasi lebih awal sebelum memutuskan program jangka pendek maupun panjang bagi partainya. Dia menyatakan, “Terkait dengan program jangka pendek ataupun jangka panjang, kita pertama kali isi bagian strukturnya.” Pernyataan tersebut disampaikan olehnya saat berada di kantor Dewan Pengurus Pusat PKS, Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025.

Ia berencana menyelesaikan semua struktur organisasi dalam jangka waktu seminggu ini di pengurusannya. Dewan Pimpinan Pusat PKS telah menyatakan tiga buah posisi jabatan, yaitu Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, serta Kepala Staf Presidensi PKS.

4. Megawati Bertemu dengan Tokoh-tokoh Utama dari Gerindra

Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian Partai Gerindra bersama dengan Prasetyo Hadi, seorang politikus dari Gerindra yang juga berperan sebagai Menteri Sekretaris Negara, bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari yang lalu.

Dasco menyebarkan gambar acara temuannya dengan Prasetyo Hadi saat dia datang ke rumah Megawati di Jakarta Pusat. Menurut Dasco, pertemuan tersebut bertujuan pula untuk meneruskan salam dari Presiden Prabowo selaku ketua umum Partai Gerindra. Sebagai wakil ketua DPR, ia menjelaskan bahwa Megawati juga memberi amanat bagi disampaikkannya sesuatu kepada Prabowo dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, Dasco tidak mau membuka isi pesan tersebut.

“Kami diberi tugas untuk mengirimkan sejumlah poin dan pesan tersebut. Kami pun membawa kembali pesan dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” ungkap Dasco di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 5 Juni 2025.

Dasco mengunggah tiga gambar di akun Instagram-nya. Salah satunya menunjukkan dirinya disambut oleh Megawati di sebuah lokasi yang kelihatan seolah-olah adalah ruang tamu. Megawati dikawal oleh Putriya, Puan Maharani.

Dalam postingan lain, Ketua Bidang Hukum dari DPP PDIP, Yasonna Laoly, ikut mendampingi Megawati. Unggahan terakhir yang dishare oleh Dasco memperlihatkan dirinya dan Prasetyo sedang pose bersama Megawati beserta Puan. Terlihat mereka semua tengah tersenyum.

PDIP adalah satu-satunya partai politik yang hingga saat ini masih belum secara resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah. Meskipun demikian, pasca pertarungan dalam pemilihan presiden tahun 2024, baik Prabowo maupun Megawati—yang berasal dari kelompok dengan pandangan berseberangan—telah melakukan pertemuan pada tanggal 7 April 2025.

Megawati turut serta dalam Acara Perayaan Ulang Tahun Ke-79 Pancasila yang dikuti oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada hari Senin, 2 Juni 2025. Anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Guntur Romli, menginformasikan bahwa kedatangan Megawati dalam acara tersebut berperan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penyelenggara Ideologi Pancasila.

Pertemuan tersebut terjadi di tengah spekulasi tentang reshuffling tim pengikut Prabowo yang sedang berkembang. Akan tetapi, Dasco menyangkal bahwa pertemuannya dengan pemimpin senior dari PDIP membahas kemungkinan penempatan partai bertanda banteng bersisir putih ke dalam kabinet Presiden Prabowo.

“Perlu disampaikan bahwa selama silaturahmi ini, belum ada pembahasan mengenai hal-hal tersebut dan kita tidak menyinggung masalah itu,” jelas Dasco.

Guntur Romli, juru bicara PDIP, menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki informasi terkait dengan reshuffle kabinet. Dia menjelaskan hal ini karena PDIP saat ini tidak termasuk dalam komposisi kabinet.

“Lebih-lebih mengenai reshuffle tersebut merupakan wewenang eksklusif dari Presiden Prabowo. Sementara itu, PDI Perjuangan hingga kini belum terlibat dalam kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika dibanding-bandingkan dengan spekulasi tentang reshuffle,” ungkap Guntur ketika dimintai pendapatnya oleh Tempo pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.

Hendrik Yaputra, Andi Adam Faturahman, Ervana Trikarinaputri, Daniel Ahmad Fajri, Rafiif Nur Tahta Bagaskara serta Alfitria Nefi Pصند

berkontribusi dalam artikel ini.