Perusahaan Tolak Hubungan Antara Kapal JKW Mahakam, Dewi Iriana dengan Jokowi

,


Jakarta


–

PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) berbicara mengenai peran kapal tersebut.
JKW Mahakam
dan Dewi Iriana dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di media sosial, nama dua kapal itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana.

Sekretaris Perusahaan Desi Femilinda Safitri menyatakan bahwa kedua kapal tersebut tidak ada hubungannya dengan Jokowi ataupun Iriana. “Pemberian nama kepada kapal-kapal ini ditentukan oleh perusahaannya sendiri berdasarkan pertimbangan internal dan bukan bertujuan merujuk maupun mengaitkannya dengan siapa pun yang merupakan figur publik. Nama-nama tersebut hanya mencerminkan area operasinya di Kalimantan Timur, lebih spesifik lagi daerah seputaran Sungai Mahakam,” jelas Desi melalui laporan transparansi ke pasar modal di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025.

IMC Pelita Logistik adalah sebuah perusahaan layanan logistik maritim yang mengontrakkan kapal pengangkut muatan bubuk ke sejumlah klien di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada produk mineral.

Desi mengatakan bahwa gambar kapal yang tersebar adalah hasil dokumentasi dari masa lalu dan tidak mewakili situasi sekarang. Dia menekankan bahwa kapal tersebut hanya aktif di Kalimantan. “Kapal ini kini tengah beroperasional di daerah Kalimantan Timur dan tak ada hubungannya dengan operasi angkutan di wilayah Raja Ampat,” jelasnya.

Persoalan pertambangan di kawasan Raja Ampat menjadi sorotan publik sesudah Greenpeace Indonesia serta Aliansi Jaga Alam Raja Ampat mengirimkan protes tegas terkait hal tersebut. Organisasi ini berpendapat bahwa aktivitas penambangan nikel pada kelima pulau kecil yaitu Gag, Kawe, Manuran, Manyaifun, dan Batang Pele bertentangan dengan Pasal UU No. 1 tahun 2014 seputar Pengaturan Zona Pantai dan Pulau-pulau Kecil, dimana aturan itu secara spesifik melarang adanya pertambangan dalam area seperti itu dikarenakan kondisi lingkungan yang rentan.

Pihak pemerintah menanggapi hal itu dengan menghapuskan empat lisensi perusahaan pertambangan nikel yang sedang aktif dalam area tersebut.


Kelima perusahaan yang diketahui melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), serta PT Nurham.


“Berdasar arahan dari Bapak Presiden, kami berencana membatalkan izin operasi tambang bagi empat perusahaan yang ada di kawasan Raja Ampat,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keempat perusahaan yang memiliki izin dicabut adalah PT ASP, PT MRP, PT KSM, serta PT Nurham.


“Alasannya untuk mencabut izin penyelidikan LHK adalah karena pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Kedua, area perusahaan tersebut berada di dalam zona geopark,” jelas Bahlil.

Dia menyebutkan bahwa PT Gag Nikel belum mencabut izinnya sebab lokasinya berada di luar area geopark, meskipun demikian, pihak pemerintahan akan terus memantau dengan cermat kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Eka Yudha Saputra serta Nandito Putra turut menyumbangkan pemikiran mereka pada artikel ini.