Peringatan Ekonom: Deregulasi Tak Boleh Di Jadikan Barang Tawar Menawar Untuk Tarif Trump

lowongankerja.asia.CO.ID – JAKARTA

Pihak berwenang sedang mengadakan pembicaraan tentang keputusan tariff impor yang ditetapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proposal negosiasi yang diajukan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat sejalan dengan kebutuhan nasional dan bertujuan untuk melindungi kelima aspek utama tersebut.

Pertama
, mengakomodasi keperluan dan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri.

Kedua,
mempertahankan hak akses pasar di Indonesia menuju Amerika Serikat, terutama melalui kebijakan tariff yang bersaing untuk barang-barang diekspor dari Indonesia.

Ketiga
Deregulasi bertujuan untuk mempercepat proses berbisnis, dagang, serta menarik investasi sehingga dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja.

Keempat,
mendapatkan manfaat lebih melalui kolaborasi
supply chain
atau rangkaian suplai untuk industri strategis serta mineral kritis.

Kelima,
kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta teknologi di sektor-sektor seperti kesehatan, pertanian, dan seterusnya.
renewable energy.

Merespons pernyataan itu, Syafruddin Karimi dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menyebutkan bahwa usulan lima pilar oleh Menteri Koordinator Airlangga mencerminkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam saat menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka aktif dalam memberikan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Namun demikian, bahaya konsesi berlebihan tetap mengintai.

Deregulasi seharusnya tak dijadikan sebagai barang tawar-menawar, dan kolaborasi harus diprioritaskan.
supply
chai
“Tidak boleh mengorbankan kemandirian sektor industri penting negara,” ungkap Syafruddin pada pernyataan resmi, Jumat (25/4).

Syafruddin mengharapkan pemerintah untuk tetap menjaga area keputusan nasional, menjamin bahwa perundingan tidak akan mengurangi asas kemandirian serta kesetaraan sosial dalam proses pembangunan.

“Setiap langkah menuju depan seharusnya berlandaskan pada prinsip bahwa Indonesia tidak lagi menjadi objek dari perubahan global, melainkan sebagai subjek yang mengendalikan jalannya kemajuan sesuai dengan kebutuhannya sendiri,” jelas Syafruddin.