Perbedaan Cara Negara Lain Mendidik Siswa Nakal vs Pendekatan Dedi Mulyadi

,


Jakarta


–

Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mewujudkan ide-nya dengan mengirim anak-anak yang memiliki masalah ke barak militer. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) guna menerapkan program ini.

Kira-kira 80 pelajar menjalani pembelajaran di Rindam III/Siliwangi, sedangkan sebanyak 40 pelajar lainnya melanjutkan studinya di Resimen Armed 1 Purwakarta. Seluruh peserta ini diregistrasi oleh para orang tua mereka dengan penandaan surat persetujuan tertulis, yang mencantumkan komitmen bahawa putra-putri mereka akan berpartisipasi dalam program ini atas kehendak sendiri.

Beberapa negeri telah menerapkan metode pembinaan anak dengan struktur setengah militer. Akan tetapi, kerangka yang digunakan oleh negeri-negeri itu tidak sama dengan konsep program pemerintahan Jawa Barat ini.

Misalnya di Amerika Serikat, ada program bernama The National Guard Youth Challenge Program (NGYCP), yang diperkenalkan oleh Garda Nasional pada tahun 1993.


Program ini bertujuan membantu
remaja
siswa berumur antara 16 hingga 18 tahun yang menghadapi tantangan dalam melanjutkan pendidikan formalnya.


Seperti yang diuraikan pada situs web resmi NGYCP, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan remaja bermasalah, mereka yang telah meninggalkan pendidikan formal, atau individu dengan risiko tinggi supaya dapat menyelesaikan studi hingga mencapai gelar setingkat SMA melalui kursus sepanjang 17 bulan.

Pada saat yang sama, di China ada lembaga pendidikan bernama Hengshui High School di provinsi Hebei, tempat mengadopsi model pengajaran serupa militer. Institusi tersebut cukup kondang lantaran penerapan metodologi pembelajarannya yang super ketat serta bertema militer. Biasanya, institusinya memfasilitasi pelajar berasal dari kelompok ekonomi kurang beruntung.


Mengutip


Global Times


Hengshui dikenal sebagai “pabrik gaokao” karena memberikan persiapan ekstensif kepada para siswanya untuk mengikuti ujian penerimaan universitas nasional. Meskipun demikian, beberapa penelitian mencatat bahwa tekanan luar biasa dari sistem tersebut dikaitkan dengan sejumlah insiden bunuh diri yang dialami oleh pelajar pada tahun 2015.

Adapun sekolah-sekolah di
Finlandia
Lebih menitikberatkan pada metode restorative justice daripada hukuman konvensional. Prioritas mereka ada pada pengembangan kembali relasi sosial yang rusak serta meningkatkan kesepahaman, tidak hanya menerapkan denda atau sangsi. Saat timbul perselisihan, para guru kerapkali mendampingi dialog dalam grup yang turut melibatkan seluruh pihak berkepentingan tersebut. Dengan demikian, pelaku masalah bisa menyuarakan pikiran dan perasaannya, memahami posisi orang lain, lalu secara bersama-sama menjumpai solusi yang seimbang. Langkah ini pun membuat area bagi rasa simpati dan ekspresivitas emosi, sehingga tiap peserta didik akan merasa dipandang penting.

Sebagai komponen dalam strategi tersebut, banyak
sekolah
Juga mengikutsertakan siswa tingkat atas sebagai mediators sebaya, yang telah dilatih untuk membantu menyelesaikan perselisihan ringan di antara sesama temannya. Hal ini menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab dan keterampilan kepemimpinan sejak usia muda, sambil terbiasa menyelesaikan permasalahan secara independen dan adil. Di samping itu, bagi para pelaku pelanggaran umumnya bukannya mendapatkan hukuman langsung, tetapi malah dimintai untuk merefleksikan diri lewat penulisan, bertujuan agar mereka dapat memahami implikasi dari tindakan mereka sendiri dan menyusun strategi nyata dalam rangka pembenahan diri.

Pada kondisi yang lebih kritis, institusi pendidikan bakal menyelenggarakan perjumpaan gabungan di antara murid-murid, pengajar-pengajar, serta wali-wali murid. Tujuan utamanya adalah mengeksplor aspek-aspek pokok dari tingkah laku yang tak sesuai aturan tersebut dan memperoleh penyelesaian bersama-sama tanpa memberi dampak negatif pada masa depan si anak. Sejumlah lembaga pendidikan pula menjadikan siswa berpartisipasi dalam gerakan-gerakan sosial di area sekolah demi membentuk etika kepantasan dan belajar nilai-nilai moral, seperti contohnya ikut campur dalam acara-acara sekolah ataupun menjadi temani bagi pelajar lain yang usia masih lebih muda. Metode semacam itu sejalan selaras dengan upaya membangkitkan pemahaman, simpati, serta jiwa milik atas lingkungan pergaulannya sendiri kepada para peserta didik.

Sedangkan di Inggris, seperti dikutip dari laman
Childawadvice
, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi standar dan ekspektasi tinggi terhadap perilaku baik yang tercermin dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, mulai dari budaya, etos kerja, dan nilai-nilai, hingga cara siswa dibimbing dan didorong untuk bertingkah laku baik, serta bagaimana sekolah merespons perilaku yang tidak pantas. Sikap dan pendekatan sekolah terhadap perilaku seharusnya mudah dikenali oleh siapa pun yang menjadi bagian dari komunitas sekolah, baik itu siswa, staf, orang tua, atau pengunjung. Semua individu dalam lingkungan sekolah diharapkan saling memperlakukan dengan rasa hormat, kebaikan, dan martabat.

Jika ada anggota staf melihat tingkah laku yang tak pantas, maka mereka harus bertindak dengan sigap, tegas, serta mengikuti panduan kebijakan perilaku di sekolah. Yang terpenting ialah menjamin keamanan semua orang dalam lingkungan sekolah dan menciptakan kembali atmosfer yang tenang.

Agar pesan disiplin tersampaikan dengan jelas, setiap anggota staf perlu bertindak secara konsisten, adil, dan proporsional, sehingga
siswa
memahami bahwa setiap bentuk perilaku negatif akan selalu ditanggapi dengan serius. Untuk mencegah eskalasi situasi atau munculnya masalah baru, sekolah dapat memanfaatkan teknik de-eskalasi dan menggunakan naskah serta frasa yang telah disusun sebelumnya guna membantu mengembalikan suasana tenang dan terkendali.

Ervana Trikarinaputri serta Eka Yudha Saputra turut berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini.