Pengelolaan PAD yang Efektif dan Terbuka Transparency Adalah Kunci Sukses

JAYAPURA

Pemerintah Provinsi Papua sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk departemen-departemen ekonomi dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).

Tindakan itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengefektifkan manajemen PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pemanfaatan aset milik negara, serta sumber-sumber resmi PAD lainnya guna mendukung pembangunan di Provinsi Papua.

Wakil Gubernur Sementara Papua, Ramses Limbong menyampaikan bahwa kita semua berperan dalam menjamin Penghasilan Asli Daerah (PAD) dijalankan dengan maksimal, jujur terbuka, serta dipergunakan dengan penuh kebijaksanaan dan sesuai tujuan.

Menurut Gubernur Ramses, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 515 miliar. Rinciannya terdiri dari pendapatan pajak daerah senilai Rp 309 miliar, retribusi daerah sebanyak Rp 135 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencapai Rp 55 miliar, serta penerimaan lainnya yang sah berjumlah Rp 14 miliar.

“Penyempurnaan pelaksanaan program-program yang dikendalikan oleh Bapperida Provinsi Papua bertujuan untuk memperkuat dokumentasi perencangan pengembangan wilayah, terlebih berkaitan dengan penyesuaian agenda utama program dan kegiatan yang mampu meningkatkan percepatan Pendapatan Asli Daerah serta pencapaian sasaran penerimaan dari layanan publik di Provinsi Papua,” ungkap Gubernur Ramses pada hari Selasa (6/5).