Pemerintah Diminta Tetap Fokus Meski AS Keluar dari Perjanjian Paris

lowongankerja.asia


,


Jakarta


– Penarikan Amerika Serikat dari

Perjanjian Paris

Tidak memiliki dampak yang sangat signifikan di Indonesia. Yang paling utama adalah komitmennya dari Indonesia sendiri, yang telah menyetujui perjanjian itu menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Indonesia telah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada panitia pengelola Perjanjian Paris, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

UNFCCC

“), ungkap Policy Strategist Indonesia Cerah Wicaksono Gitawan saat berpartisipasi dalam suatu diskusi di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2025.

Dengan terikat Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban melapor ke UNFCCC lewat dokumen Nationally Determined Contribution (

NDC

). Dokumen ini memuat alat-alat yang dipakai dalam pengukuran strategi, kebijakan, serta rencana tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia guna mencapai tujuan emisi nol bersih pada tahun 2060.

Sebelumnya, Amerika Serikat ke luar dari Perjanjian Paris berdasarkan Perintah Eksekutif yang dibuat oleh Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2025. Trump menganggap perjanjian iklim tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan industri dalam negeri, serta merugikan kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.

Imbas bagi Indonesia serta negara-negara sedang berkembangan lainnya merupakan pengurangan dana untuk iklim, hal ini dapat menghambat peralihan dari energi fosil menuju energi ramah lingkungan. Apalagi pula Kepresidenan Donald Trump enggan kembali terlibat di dalam skema Kerjasama Transisi Energi Yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP).

Peran Cina dalam Transisi Energi

Tetapi, kata Wicaksono, Amerika Serikat bukan satu-satunya mitra bagi Indonesia. Masih ada negara seperti Cina, Jepang, dan Jerman yang cenderung berinvestasi ke arah transisi energi hijau. Sedangkan Donald Trump justru menekankan negaranya melakukan eksplorasi besar-besaran energi fosil.

Pada saat AS tidak hadir sebagai pemain utama dalam masalah peralihan energi,
climate governance
, yang paling kuat sekarang itu adalah Cina,” tutur Wicaksono.

Dia mengatakan bahwa komitmen China yang telah diperlihatkan kepada Indonesia mencakup investasi pada proyek-proyek energi terbarukan seperti baterai untuk mobil listrik. Akan tetapi, ada beberapa catatan tentang aspek manajemen ketika implementasinya dilakukan di lapangan.

Wicaksono berpandangan posisi Indonesia yang masuk ke dalam organisasi kerja sama ekonomi dan politik Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) juga tetap bisa mendapatkan pendanaan iklim melalui New Development Bank (NDB). “Seharusnya Indonesia mendorong pembiayaan energi terbarukan dan transisi energi yang holistik,” ujarnya.

Menurut Wicaksono, pemerintah Indonesia harus tampil percaya diri dan memaksimalkan kesempatan dalam bidang geopolitik yang tersedia sekarang. Walau bagaimana pun, ia mengetahui bahwa pergantian sumber daya energi pasti mencakup aspek-aspek sosio-ekonomi yang tak dapat dipisahkan.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menyebutkan pula bahwa Cina kini mendominasi bidang energi terbarukan. Sementara itu, Amerika Serikat lebih unggul dalam sektor minyak.

Akan tetapi, Shofwan menekankan pentingnya pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan terhadap agenda iklim dan transisi energi sehingga tak bergantung pada satu kekuatan utama. Kerjasamanya juga harus melibatkan lebih dari satu negara atau satu pihak demi menciptakan hal tersebut.

“Selain itu, kita harus menguatkan kerjasama antar berbagai pihak dan diantara negara-negara lain yang lebih kuat serta efisien,” katanya pada pembicaraan tersebut.

Masalah beralih ke energi terbarukan, sebut Shofwan, tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga merupakan taktik penting untuk memastikan perkembangan dan kemandirian negara secara berkelanjutan. Mengubah variasi sumber daya energi terbarukan ini pun dapat memberikan perlindungan bagi Indonesia dari fluktuasi harga energi fosil yang sering kali dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik global.

Pemerintah, kata dia, semestinya tidak menunda-nunda transisi energi terbarukan dan meneguhkan kemauan politik. “
Political will
“Kokohnya serta kelangsungan hidupnya menjadi penting dalam memperbaiki sistem institusi dan mengumpulkan dana,” ungkap Shofwan.