Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Siswa Sekolah dan Pondok Pesantren Dimulai Bulan Juli

LOWONGANKERJA.ASIA.CO.ID – JAKARTA.

Pemerintah sudah memulai program pemeriksaan kesehatan tanpa biaya (PKG) sejak tanggal 10 Februari 2025. Sesudah dimulai di fasilitas kesehatan dasar, kegiatan ini akan diteruskan untuk diselenggarakan di lingkungan sekolah serta pesantren.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan,
pilot project
Pemeriksaan medis tanpa biaya telah digelar di sejumlah sekolah.

“Nanti pada bulan Juli, kami akan melanjutkan program ini. Selain untuk 10.000 puskesmas, kami juga akan menerapkannya di sekitar 200.000 sekolah dan pondok pesantren dimana pemeriksaan kesehatan akan dilakukan bagi siswa,” terang Budi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (14/5).

Kemenkes melaporkan bahwa program layanan medis tanpa biaya telah menjangkau lebih dari 5 juta individu.

“Mulai dari tanggal 10 Februari, program ini telah berjalan. Saat ini jumlah pendaftarnya sudah melebihi 5,3 juta orang dan setiap hari bertambah lebih dari 187 ribu orang. Menurut ingatan saya, cakupannya bahkan sudah melampaui program makanan bergizi gratis,” terangkan Budi.

Budi menyebutkan bahwa ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar tetapi implementasi dari program pemeriksaan kesehatan gratis di sana belum sebanding dengan provinsi-provinsi lain. Sebagai contoh, meskipun Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi tertinggi, urutan mereka dalam pengecekan kesehatan gratis berada di posisi ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, tantangan utama pertama ini sebenarnya sangat bergantung pada hal tersebut.
leadership
kepala daerah,” ungkap Budi.

Budi mengatakan bahwa informasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta semua gubernur. Hal itu bertujuan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang aktif atau kurang berperan dalam mendukung program pemeriksaan kesehatan tanpa biaya.

“Dengan melakukan pemeriksaan ini, kita dapat melihat masalahnya. Setelah semuanya terungkap, kita perlu segera mengambil tindakan,” kata Budi.

Budi mengilustrasikan bahwa di kalangan anak usia balita, permasalahan kesehatan gigi sangat tinggi dengan angka mencapai 30%, artinya setiap tiga dari sepuluh balita memiliki gangguan gigi. Sedangkan dalam golongan lanjut usia, baru sekitar 28,4% saja yang menjaga tekanan darah serta kadar gula darah mereka tetap normal.

Di antara mereka yang berusia lebih dari 60 tahun, persentase tekanan darah tinggi adalah 44%. Angka tersebut terdapat dalam data.
by name by addres.
Jadi saat ini di satu sisi itu baik jika terdeteksi lebih awal, sehingga kita dapat melakukan pencegahan dengan lebih sungguh-sungguh. Selanjutnya perlu adanya pendidikan agar mereka bersedia mengonsumsi obat-obatan tersebut. Orang-orang semacam ini apabila ditangani sejak dini InsyaAllah tidak akan terserang stroke, penyakit jantung, atau gagalan ginjal,” ungkap Budi.

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene bertanya tentang tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan usai mendapatkan informasi mengenai status kesejahteraan publik pasca pelaksanaan Pembatasan Gerak Masyarakat (PKG).

“Setelah kita mengenal penyakit A B C D, langkah selanjutnya apa? Dari angka 5 juta kasus tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian di masa mendatang? Adakah hal lain yang bisa dilakukan selain sekadar pengenalan masalah ini? Saya percaya Presiden tidak hanya berharap adanya pemeriksaan tetapi juga penanganan lebih lanjut. Misalnya tentang tersedianya vaksin serta solusi-solusi lain,” terang Felly.

Merespons hal tersebut, Menkes Budi mengatakan, sudah ada tata laksana PKG. Misalnya ketika seseorang terdeteksi terkena diabetes akan mendapat obat gratis di Puskesmas. Atau ketika terdeteksi darah tinggi, juga mendapat obat darah tinggi di Puskesmas.

“Tindakan pengobatan telah ditetapkan,” kata Budi.