- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
government, indonesia, news, politics, politics and governmentgovernment, indonesia, news, politics, politics and government - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
9
– Organisasi massa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tidak diterima keberadaannya di Provinsi Bali.
Bali tidak ingin agar GRIB Jaya berkembang dengan pesat.
Senator Dari Dewan Perwakilan Daerah untuk Pulau Bali, Niluh Djelantik, menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan pemerintah yang tegas menolak organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Hercules itu di Bali.
Ia berterima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
”
Terima kasih banyak atas tindakan tegas Bapak Wakil Gubernur yang disukai serta usahanya dalam mendukung petugas pecalang dengan penuh semangat.
Tulisan oleh Niluh Djelantik diambil dari akun Instagram-nya yang diposting pada Senin (5/5/2025).
Niluh juga sempat mengutip perkataan I Nyoman Giri Prasta di postingannya yang menegaskan bahwa GRIB Jaya ditolak di Bali.
”
Tak perlu ada GRIB Jaya di Bali, sudah ada pecalang, dan kami upayakan agar pecalang mendapatkan insentif
”.
Sekarang ini, kehadiran organisasi masyarakat (ormas) bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali, menarik perhatian publik.
Merespons pernyataan tersebut, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menggarisbawahi bahwa Bali telah dilengkapi dengan aparat negara seperti TNI dan juga Polri.
Giri menjelaskan bahwa desa adat di Bali punya Pecalang, dan mereka berusaha mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi Bali.
Dari sekitar 1400 desa adat yang ada, telah terbentuk Pengawas Tradisional atau Pecalang di setiap desanya.
“Pecalang dari masyarakat adat ini memiliki tugas untuk melindungi kecantikan penampilan daerah mereka,” ujarnya saat berada di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025), seperti dikutip Tribun-Bali.com.
Giri menyebutkan bahwa pada masa awal telah dijabarkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali tentang pembentukan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).
Oleh karena itu, dia menambahkan, kerjasama di antara TNI Polri beserta pejabat penegok hukum lainnya termasuk pemuka agama dan masyarakat setempat khususnya para pecalang, yang bertugas untuk melindungi Bali.
Ini adalah tugas utama untuk menjamin keamanan serta kenyamanan penduduk Bali. Di samping itu, warga Bali juga perlu memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap daerahnya.
“Tempat di mana kita berpijak adalah tempat di mana kita menghormati langit, itulah prinsip utamanya. Namun, jika organisasi lain di luar sana di Bali memiliki prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, menurut pendapatku hal tersebut tidak diperlukan karena sudah tersedia,” jelas Giri.
Bantahan Gerindra Bali
Sementara itu, beredar foto dan video di media sosial terkait pelantikan DPD GRIB Jaya Bali.
Dalam foto maupun video tersebut, terpampang bendera Partai Gerindra.
Kadek ‘Rambo’ Budi Prasetiya, Sekretaris DPP Partai Gerindra Bali, sudah memberi komentar mengenai penyebaran gambar pelantikannya sebagai Ketua GRIB Jaya Bali itu.
Rambo menyatakan bahwa partai politiknya tidak mempunyai koneksi atau hubungan dengan organisasi kemasyarakatan itu.
“Terkait dengan masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan Ormas GRIB,” katanya, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.
Menurutnya, Gerindra Bali bersikap terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila.
“Namun pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali.”
“Karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila kalau seandainya berkawan.”
“Bila berhubungan secara langsung, kami yang mewakili Gerindra menyatakan bahwa tak pernah ada afiliasi langsung dengan ormas GRIB,” tegasnya.
Ditolak pecalang
Di tengah kegaduhan organisasi masyarakat (ormas) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, muncul sebuah video seorang pecalang yang menyebut bahwa Provinsi Bali tak butuh ormas.
Tak ada ormas yang dapat berkembang di pulau dewata tersebut karena adanya sebuah sistem keamanan adat yang diwariskan secara turun temurun.
Sistem pengamanan itu dikendalikan oleh pecalang, yaitu petugas keamanan konvensional yang ada di desa adat di pulau Bali.
Dikutip dari akun Instagram everythingbali.official yang diposting pada hari Jumat, 2 Mei 2025.
Pecalang dari Pasikian Pacalang Bali, yaitu suatu organisasi atau tim yang berfungsi untuk mempertahankan keamanan dan keteraturan di desa adat Bali, menyatakan bahwa Bali tanpa ormas kerena dipantau oleh grup tersebut.
“Aku seorang pecalang, kita bukanlah petugas biasa; kami merupakan elemen penting dalam tradisi warisan yang telah ada selama bertahun-tahun guna melindungi Bali. Kami tak membutuhkan organisasi otonom dari luar daerah, dan juga tidak perlu campur tangan orang asing dengan tujuan tertentu yang dapat mengubah cara hidup masyarakat di Bali,” ucapnya.
Pecalang menyebutkan bahwa masyarakat Bali telah mempunyai sistem pengamanan tersendiri yang hingga kini masih dipandang dengan hormat.
Pecalang muncul di permukaan desa-desa paling bawah. Di Bali terdapat 1.500 desa adat yang dilindungi oleh pecalang.
“Saya tahu betul siapa yang kita jaga serta apa yang kita pelihara; bukan politiklah yang memacu kami, melainkan rasa bertanggung jawab kepada tradisi dan tempat asal lahir kami, Bali tak perlu campur tangan dari luar untuk menjaga keamanannya, karena Bali cukup hanya mengandalkan warganya saja. Dan selagi pecalang masih tegak berada di posisinya, Bali akan tetap terlindungi,” ucapnya.
Beberapa bagian dari artikel ini sebelumnya dipublikasikan di Tribunnews.com denganjudul
Tanggapan atas Kemunculan GRIB Jaya, Wagub Bali Menegaskan Adanya Pengawas Tradisional, Rencana Memberikan Bonus
Akses di
Google News
atau
WhatsApp Channel
Pastikan Tribunners telah menginstal aplikasi WhatsApp ya.