Ombudsman Kunjungi Dinas P2KP di Papua Barat Daya untuk Mendukung Pengawasan Aset dan Pembinaan

, SORONG

Kepala Ombudsman RI Cabang Papua Barat Amus Atkana menyebut bahwa Papua Barat Daya sebagai daerah otonom terbaru butuh fokus serta bimbingan ekstra.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan pemerintahan serta layanan masyarakat yang efektif sejak awal.

Menurut Amus, seperti bayi yang mulai belajar berdiri, provinsi ke-38 Indonesia ini perlu dididik sejak dini agar tidak terjadi kesulitan saat dewasa dan harus banyak mengoreksi.

“Ombudsman akan mendampingi untuk menciptakan layanan masyarakat yang bertanggung jawab, jelas, dan berkualitas,” ujarnya ketika menghadiri kantor Dinas Pertanian, Pangan, Kelauton, dan Perikanan (P2KP) Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Rabu (4/6/2025).

Dia memberikan contoh, bahwa berkunjung ke kantor P2KP merupakan salah satu elemen dalam mengawasi layanan publik serta untuk melanjutkan penanganan keluhan.

Laporan itu berkaitan dengan penyerahan aset, termasuk sumber daya manusia dan barang-barang, dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya.

“Kami bertanggung jawab untuk memperjelas informasi serta berkoordinasi dengan pihak yang relevan,” jelas Amus Atkana.

Dia juga menggarisbawahi besarnya potensi dalam bidang kelautan dan perikanan yang dapat menjadi fondasi utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemda wajib mengambil tindakan yang mendalam dalam bidang tersebut karena vital untuk merangsang perkembangan ekonomi serta kemakmuran rakyat.

“Layanan masyarakat yang berkualitas tak hanya terbatas pada urusan birokrasi, melainkan juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dalam kehidupan warganya. Mari kita kembangkan provinsi ini berdasarkan prinsip dari bawah, demi rakyat, serta dilakukan oleh rakyat,” ungkap Amus.

Kepala Dinas P2KP Papua Barat Daya Absalom Solossa menyampaikan apresiasinya terhadap bantuan yang diberikan.

Dia setuju bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi baru masih memiliki banyak aspek yang perlu diperbaiki.

“Kita bercita-cita menjadi salah satu provinsi yang unggul dalam hal layanan publik di tanah Papua,” ungkap Absalom.

Dia juga mengakui beberapa kelemahan yang masih ada, antara lain kurangnya area untuk pengaduan, sarana bagi golongan berisiko tinggi, papan penunjuk informasi, tempat menyusuikan bayi, sampai dengan slogan kantor yang belum ditentukan.

Karenanya, kedatangan Ombudsman merupakan elemen penilaian utama untuk perbaikan.

“Kami bertekad untuk terus melakukan peningkatan dan mengubah kedatangan Ombudsman ini menjadi sumber motivasi bagi perbaikan di masa mendatang,” ujar Absalom.

/taufik nuhuyanan

)