Mensesneg: Tidak Ada Rencana Reshuffle, Prabowo Masih Lakukan evaluasi pada Menteri

Mentri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa sampai saat ini belum ada diskusi terkait dengan penyusunan ulang kabinet ataupun hal lainnya yang berkaitan dengannya.
reshuffle
Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, Prabowo tetap mengecek performa semua menteri serta kepala lembaga dengan teratur. “Hingga saat ini belum ada diskusi tentang
reshuffle,
“Belum tersedia,” ujar Prasetyo saat berbicara dengan para jurnalis di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat, 23 Mei.

Saat ini, Prabowo mengomentari dengan baik terhadap para menteri dan kepala instansi yang bertugas dalam sektor pertanian. Ia menilai bahwa produksi dan cadangan bahan pangan lokal sedang mencukupi pada masa kini. “Saya ingin menyampaikan penghargaan bagi mereka yang telah berhasil. Seperti misalnya rekan-rekan yang mendampingi beliau (Presiden) di area pertanian,” katanya.

Di samping itu, Prabowo pun mengungkapkan penghargaannya kepada para karyawannya yang beroperasi dalam bidang energi. Hal tersebut disebabkan oleh pencapaian meningkatnya volumenya angkutan minyak atau lifting hingga 20 ribu barel per hari (bph), hasil dari dua proyek Migas lapangan Terumbuk dan Forel yang dikelola oleh Medco di Laut Natuna, Kepulauan Riau pada Jum’at, 16 Mei kemarin.

“Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Presiden, salah satu kunci dari kedaulatan dan kekuatan suatu negara adalah otonomi energi, selain otonomi pangan,” ungkap Prasetyo.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa Prabowo juga memberikan catatan spesial kepada beberapa menteri dan pejabat untuk lebih berwaspada saat membuat pernyataan di depan umum, terlebih soal-soal yang bisa memicu respons negatif.

Prabowo juga mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk menjauhi perselisihan antar instansi pemerintah yang dapat menciptakan ketidaknyamanan diantara mereka. “Kita bekerja demi rakyat, oleh karena itu kita diminta untuk sangat berhati-hati saat menyampaikan informasi agar tidak membuat cemas publik,” katanya.

Prasetyo menegaskan bahwa tidak seluruh pelanggaran verbal otomatis menyebabkan pergantian menteri dalam kabinet. Dia menjelaskan bahwa evaluasi terhadap para pejabat masih didasarkan pada prestasi mereka secara umum.

“Penyampaian informasi kepada publik yang kurang tepat belum tentu berarti mengganggu performa. Ini bukan berarti secara otomatis pelanggaran dan perombakan menteri akan terjadi, begitu juga sebaliknya,” jelas Prasetyo.

Lulusan SMA Taruna Nusantara dari Magelang, Jawa Tengah tersebut menjelaskan bahwa Prabowo memiliki metode tertentu dalam memberi teguran pada bawahannya. Menurut dia, Prabowo lebih memilih untuk menyampaikan pesan ke mentri yang mendapat perhatian melalui saluran seperti Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, atau bahkan Menteri Koordinator.

“Jika seseorang dinilai tidak sesuai dan kemudian mendapat peringatan, namun tetap saja tidak memenuhi standar pada akhirnya, tampaknya hal tersebut jarang terjadi,” kata Prasetyo.

Terbaru, pembicaraan tentang pergantian menteri lagi-lagi menjadi sorotan. Hal tersebut dibahas pada acara pertemuan paraaktivis tahun 1998 di Hotel JS Luwansa, Rabu (21/5). Peserta yang turut serta meliputi Habiburokhman dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ahli hukum konstitusi Feri Amsari dan juga intelektual publik Rocky Gerung.