- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
business, government, government regulations, indonesia, newsbusiness, government, government regulations, indonesia, news - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
11
lowongankerja.asia.CO.ID – JAKARTA.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan tim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) beserta para pihak berkepentingan dari industri kelapa sawit pada hari Kamis (22/5). Hadir dalam acara ini juga adalah Staf Ahli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera; Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurachman; serta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandri Pasambuna.
Rapat kali ini menyinggung tentang pembuatan sistem pelacakan (tracing) nasional bagi sektor perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menguatkan keterbukaan dalam aliran barang dan jasa, serta mendorong persaingan dunia internasional pada industri minyak sawit di Indonesia.
Dalam pidato pembukaan, Menteri Koordinator Airlangga menggarisbawahi betapa vitalnya memiliki sistem lacak-trace yang simpel, handal, dan dapat dijangkau oleh semua pihak dalam industri kelapa sawit, baik itu produsen skala kecil maupun korporasi besar, dari awal hingga akhir rantai pasok. “Perlu ada upaya untuk menciptakan sebuah platform yang bisa melacak aktivitas para petani lokal sampai entitas bisnis multinasional, dengan tujuan memantau transparansi dan kesesuaian praktik-praktik berkelanjutannya,” jelas Airlangga.
Sistem pelacakan ini akan menyimpan informasi krusial termasuk sertifikat tanah, koordinat geografis perkebunan, legitimasi hukum, serta faktor-faktor lingkungan dan sosial yang berkaitan. Pihak pemerintahan mendukung penggabungan sistem tersebut dengan regulasi nasional serta norma-norma internasional untuk meningkatkan kedudukan Indonesia di pasar global produk kelapa sawit yang bertanggung jawab secara lingkungan.
Menteri Koordinator Airlangga juga menggarisbawahi kepentingan kolaborasi di antara kementerian, instansi pemerintah, pebisnis, pakar pendidikan, serta pengamat mandiri untuk menciptakan sistem lacak jejak yang menyeluruh dan terpercaya.