Laporkan Prestasi Sidang Kedua, Pemimpin DPRD Kota Bogor Bahas Penanganan Kawasan Kumuh

lowongankerja.asia

Pemerintah kota Bogor beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan sidang paripurna di gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kota Bogor pada hari Rabu tanggal 30 April 2025.

Dalam pertemuan pleno tersebut, Wakil Ketua Pertama DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengeluarkan laporan tentang prestasi kerjanya untuk semester kedua tahun 2025.

Laporan itu mencakup beragam kegiatan dan prestasi DPRD dalam menjalankan tugas legislatif, mengelola anggaran, serta melakukan supervisi sepanjang masa yang dimaksud.

Rusli Prihatevy menuturkan bahwa dalam periode sidang kedua ini, DPRD sudah melaksanakan tiga kali rapat paripurna, tiga acara yang diadakan oleh badan anggaran, dan juga turut hadir pada 138 ajakan dari berbagai lembaga pemerintah dan publik untuk memperkuat wujud representasi institusi DPRD.

Di sektor perundang-undangan, DPRD mengkaji dua rancangan peraturan daerah utama, yaitu pendirian PT Bank Ekonomi Rakyat Bank Kota Bogor serta penyempurnaan terhadap aturan daerah soal pengelolaan wilayah kurang layak huni.

Di samping itu, DPRD masih mengulas enam rancangan peraturan daerah yang berasal dari tahun sebelumnya, meliputi hal-hal seperti simbol daerah serta proteksi bagi guru.

“Badan Pembentukan Perda sudah mengadakan 43 kegiatan, yang mencakup kunjungan dinas dan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor,” kata Rusli.

Dia menyebutkan bahwa Badan Anggaran telah melaksanakan 32 kegiatan yang berpusat pada pembuatan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD serta persiapan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Selama melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas, komisi-komisi di DPRD berperan aktif dalam mengejar tanggung jawab mereka sejalan dengan area khusus masing-masing.

“Komisi I mengangkat masalah pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sistem kepegawaian, Komisi II berfokus pada perkembangan ekonomi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Komisi III memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Di samping itu, Komisi IV menekankan pentingnya tinjauan atas program bantuan pendidikan dan asuransi kesehatan. Secara keseluruhan, semua komisi ini telah menjalani sejumlah besar aktivitas termasuk rapat, inspeksi lapangan, dan sinergi kerjasama,” ungkapnya.

Dia menyebutkan pula bahwa DPRD telah mendirikan enam pansus, termasuk Pansus LKPJ Wali Kota serta Pansus Raperda Kawasan Kumuh.

Kelompok kerja tersebut sudah mengadakan 23 kegiatan selama sesi parlemen berlangsung.

Sebagai bagian dari kewajiban institusionalnya, DPRD turut menyampaikan tiga keputusan formal dan menangani sekitar 800 kali kedatangan perwakilan DPRD dari wilayah lain.

“Laporan ini digunakan sebagai dasar bagi kita untuk terus memperbaiki kinerja di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, termasuk Walikota, Forkopimda, serta warga Kota Bogor,” tambahnya.(*).