KPAI Ungkap Kondisi Rawan Anak terhadap Paparan Judol, Ini Alasannya

.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk masa 2017-2022, Susanto menyebut bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) bisa digunakan untuk memerangi penyebaran materi perjudian daring atau yang biasa disebut sebagai judol.

“Di zaman teknologi sekarang, cukup bagus bila dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk menghentikan penyebaran konten terkait judi online,” katanya ketika diwawancara di Jakarta pada hari Minggu (1/6/2025).

Susanto, seorang analis pendidikan, menyatakan bahwa pihak berwenang harus menciptakan sebuah sistem yang melibatkan kecerdasan buatan (AI) guna mendeteksi materi-materi terlarang tersebut dan menghapusnya secara otomatis tanpa perlu ada laporan terlebih dahulu.

Dia menyebut perjudian daring sebagai ancaman umum. Meskipun demikian, dia merasa tindakan yang diambilnya belum terstruktur dengan baik, sehingga masih membahayakan para remaja dan anak-anak.

“Kerentanan cukup tinggi adalah saat anak lekat dengan media digital, namun mereka belum memiliki
self resilience
(daya tahan diri) sekaligus perjudian online mulai marak. Hal ini sangat berisiko untuk kalangan anak-anak,” ungkap Susanto.

Menurutnya, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengembangkan suatu sistem dengan kekuatan penghentian yang signifikan. Sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pelaporannya saja sebelum melakukan pemblokiran.

“Paparan anak pada berbagai kasus kerapkali disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran saja, padahal harusnya termasuk pula langkah-langkah perlindungan,” jelasnya.

Sedangkan untuk anak-anak yang telah tidak sengaja mengakses dan bahkan menjadi kecanduannya pada perjudian online, dapat dijalankan program rehabilisasi.

“Bila berkaitan dengan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban perjudian online, lebih baik jika layanan pemulihannya disediakan oleh dinas sosial bekerja sama dengan dinas yang bertanggung jawab atas pelindungan anak setempat di level kabupaten atau kota,” jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024, ditemukan bahwa ada 1.836 orang di bawah umur 17 tahun yang tinggal di DKI Jakarta terkait dengan kasus perjudian daring, dimana total jumlah transaksinya mencapai Rp2,29 miliar.

Pada bulan Mei 2025, DKI Jakarta dicatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus judol tertinggi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Empat ribu rekening judol

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Satgas PASTI bekerja sama dengan Polisi dan PPATK guna membekukan lebih dari 4.000 akun perbankan yang dipakai oleh para pemain judi daring. Tindakan tersebut diambil setelah dua kepala operasional situs judi online ditangkap karena telah menghasilkan kerugian bagi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Gojek untuk meluncurkan gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik tentang ancaman perjudian daring. -(komdigi)

“OJK mensupport tindakan kepolisian untuk menangkap dua pemimpin judi online tersebut karena mereka benar-benar terbukti berpartisipasi dalam operasi perjudian online yang pastinya akan membawa kerugian bagi publik,” jelas Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK melalui balasan tertulis pada hari Sabtu (24/5/2025).

Walau upaya pemberantasannya berlanjut, masyarakat tetap sering menjadi korban sebab para pemain perjudian daring selalu mengembangkan cara-cara mereka dengan lebih maju. Beberapa metode terbaru yang telah diamati termasuk merias ulang laman web perjudian online sebagai tempat pendidikan mirip portal cerita rakyat anak-anak, menggunakan pembayaran melalui pulsa telepon untuk menyulitkan deteksi aktivitas keuangan tersebut, serta mengeksploitasi akun-akun tak aktif dan layanan tukar mata uang asing guna mencuci uang hasil ilegal. Ada juga kasus di mana orang-orang ini menggunakan sistem impor-export palsu untuk sembunyikan aliran finansial mereka.

“Metode-metode ini diciptakan untuk menghindari deteksi oleh sistem pengawas keuangan resmi dan terus memikat perhatian publik yang kurang berwaspada,” ungkap Friderica.

Sebagai bagian dari upaya strategisnya, OJK sudah membekukan kira-kira 14 ribu akun yang dicurigai berhubungan dengan perjudian daring dan semakin meningkatkan pemantauan atas aktivitas keuangan yang mencurigakan. Selain itu, OJK menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi Digital (Komdigi) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sambil terus mendukung peningkatan kesadaran digital dan pendidikan masyarakat untuk menambah wawasan tentang ancaman di balik perjudian online.

“Langkah proteksi ini bertujuan tak sekadar memutus sumber uang menuju platform ilegal, melainkan juga menciptakan komunitas yang lebih peka, pintar secara finansial, dan tangguh terhadap godaan judi online,” jelas Friderica.

Selagi itu, menurut laporan keluhan yang diterima oleh Pusat Antiscam Indonesia (PASI), lima jenis utama dari komplain penipuan sekarang mencakup pembelian daring, panggilan palsu dengan memalsukan identitas orang lain, investasi, tawaran pekerjaan, serta penipuan untuk menerima hadiah. Sampai saat ini belum ada laporan tentang pemakaian tidak sah kecerdasan buatan (AI) di bidang jasa finansial.

Penanganan terus dilakukan agar risiko penipuan dan judi online dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan sektor keuangan.

Peranan petugas dari KemKomdig dalam dunia judi online tersebut.

Beberapa saksi menyatakan keterlibatan keempat terdakwa dalam kasus portal taruhan daring yang melibatkan staf Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat dilakukan persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Toni sebagai koordinator dan Adhi Kismanto bertanggung jawab atas pengumpulan situs web yang masuk dalam daftar penutupan,” ungkap seorang anggota Polda Metro Jaya bernama Abdul Goffar saat sesi persidangan di PN Jakarta Selatan, beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, perannya adalah memimpin penghimpunan uang oleh Alwin dan penyaluran Dana tersebut kepada beberapa pihak dilakukan oleh Muhrijan.

Abdul menyebutkan bahwa nanti para pengelola situs judi online akan dimintai kontribusi finansial agar tak ditutup, dengan batas waktu satu minggu atau bisa juga disesuaikan melalui kesepakatan.

Yekus Elo Kelvin, saksi dari Polda Metro Jaya, menyatakan tambahan bahwa kelompok tersebut memastikan para pemilik situs perjudian daring (judol) akan aman dari pemblokiran selama mereka membayar sejumlah dana yang ditentukan.

“Tim tersebut menjamin keamanan pada pengelola situs perjudian online untuk meyakinkannya agar tetap aktif dan tidak diblokir. Jika mereka mengalami keterlambatan dalam membayar uang sebulan sekali sampai akhirnya situs itu tertutup,” ungkapnya.

Para terdakwa yang berada di persidangan itu adalah wiraswasta Zulkarnaen Apriliantony, pekerja Kemenkominfo Adhi Kismanto, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama Alwin Jabarti Kiemas, serta perwakilan dari direktor Kemenkominfo Muhrijan atau biasa dikenal dengan nama Agus. Pegawai Kemenkominfo lainnya juga turut hadir yaitu seorang bernama Adhi Kismanto.

Dalam tuntutan JPU, empat perannya dijelaskan, yaitu Zulkarnaen Apriliantony yang biasa dipanggil Tony bertindak sebagai penengah antara Menteri Kominfo pada masa tersebut, Budi Arie Setiadi.

Selanjutnya, di bulan Oktober 2023, Budi Arie mengharapkan Tony agar menemukan seseorang yang bisa menyortir informasi terkait tempat perjudian daring. Kemudian, dipertemukannya Adhi Kismanto.

Adhi Kismanto bertindak sebagai pemandu untuk alat penagregasi data (crawling) website perjudian online. Ia diberi kesempatan bekerja di Kemenkominfo (sekarang disebut Komdigi) karena perhatian dari Budi Arie.

Selanjutnya, Alwin Jabarti Kiemas bertindak sebagai Bendahara yang menangani distribusi dana dari pengawasan situs judol untuk memastikan bahwa tidak ada blokiran.

Muhrijan yang juga dikenal sebagai Agus memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan agen situs perjudian daring serta memberikan proporsi laba.

Dalam tuduhan itu dinyatakan pula ada pembagian komisi berdasarkan keuntungan yang didapat dari perlindungan situs perjudian daring, di mana Adhi Kismanto menerima 20%, Zulkarnaen Apriliantony mendapatkan 30% serta Budi Arie Setiadi memperoleh 50%.

Seluruh dana koordinasi yang terkumpul akan didistribusikan ke beberapa individu termasuk Deden Imadudin Soleh, Syamsul Arifin, Riko Rasota Rahmada, serta Budi Arie Setiadi.

Pemeriksaan saksi dalam perkara terkait situs judi online pekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika digelar pada hari Rabu sejak pukul 17:05 WIB.

Sebelumnya, nama Menteri Koperasi itu muncul dalam tuntutan perkara terkait dugaan penutupan mata atas aktivitas perjudian online yang dilakukan beberapa petugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Tuntutan itu disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu (14/5).

Budi Arie pernah menjalani pemeriksaan oleh Polri di kantor Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi total 28 orang sebagai tersangka dalam kasus situs perjudian online yang terkait dengan beberapa anggota tidak bermoral dari Kementerian Kominfo.