Kontroversi Balik-balikan Mutasi Jenderal Kunto Putra Try Sutrisso

lowongankerja.asia

JAKARTA – Terjadi perselisihan terkait promosi 7 perwira senior TNI, termasuk anak dari mantan wakil presiden tersebut.
Try Sutrisno
Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menjadi sumber kontroversi. Beberapa pihak mengklaim bahwa TNI sudah “digerus” oleh urusan politik.

Seperti diketahui,
Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto mencabut keputusan pindah tugas untuk tujuh pejabat senior (Pati), di antaranya adalah anak Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menyebut bahwa Kunto memang sudah dipindah tugaskan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang dikeluarkan pada 29 April 2025.

Akan tetapi, keputusan tersebut berubah sehari setelahnya melalui Keputusan Nomor: Kep/554.a/IV/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2025.

“Maka dieluarkannya Surat Keputusan Panglima TNI No.Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang mencakup mengenai modifikasi dari Keputusan Panglima TNI No.Kep/554/IV/2025,” demikian jelas Kristomei saat memberikan keterangan pada awak media, Jumat (2/5/2025).

Kristomei menjelaskan bahwa pembatalan Surat Keputusan Panglima TNI tersebut disebabkan oleh beberapa pejabat tinggi militer (Pati) TNI yang belum dapat dipindah tugaskan atau diganti posisinya. Oleh karenanya, Panglima TNI mengoreksi keputusan dengan nomor Kep/554/IV/2025.

Ternyata dari susunan gerbong tersebut, yaitu bagian yang perlu diadaptasi sesuai jalur milik Pak Kunto, terdapat sebagian yang masih tidak dapat dipindahkan pada saat ini. Oleh karena itu, dibahaslah tentang revisi atau penyesuaian rangkaian tersebut, serta diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 554A/IV 2025 tertanggal 30 April,” ungkapnya.

Tujuh Pejabat Militer dari TNI Gagal Pindah

Berikut ini adalah tujuh pati TNI yang pembatasiran tugasnya telah dicabut, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi sebagai Asisten Khusus Ketua Staf Angkatan Darat.

Perubahan dari Letnan Jenderal Kunto beberapa kali menjadi sorotan akibat kontroversinya yang terjadi tidak lama setelah mantan Panglima TNI Try Sutrisno mendukung usaha untuk menukar Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Akhirnya, Arief tetap memegang jabatan sebelumnya sebagai Pangkogabwilhan I. Sementara itu, Laksda TNI Hersan yang awalnya diharapkan untuk menggantikan Kunto, masih bertahan dalam posisi tersebut sebagai Pangkogabwilhan I.

Berikutnya, Laksada TNI Krisno Utomo masih mengemban tugas sebagai Pangkolinlamil; Laksada TNI Rudhi Aviantara berperan sebagai Kas Kogabwilhan II; serta Laksma TNI Phundi Rusbandi terus bertahan dalam posisi Waaskomlek KSAL.

Adapun, Laksma TNI Benny tetap menjabat sebagai Kadiskomlekal dan Laksma TNI Maulana masih mengemban tugas sebagai Staf Khusus KSAL.

Sorotan Setara Institute

Hendardi, Ketua Dewan Nasional dari Institut SETARA, menyatakan bahwa pencabutan keputusan yang terjadi hanya berselang satu hari itu makin memperkuat dugaan bahawa pergeseran posisi ini berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh motivasi politis.

Walaupun spekulasi tersebut ditolak oleh Mabes TNI yang menyatakan bahwa rotasi adalah sebagian dari sistem pengembangan karir dan keperluan organisasi, masyarakat masih kesulitan untuk percaya pada penjelasan tersebut.

Kunto yang baru saja menjabat selaku Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) kurang dari empat bulan, sehingga pergantian ini dianggap cukup cepat dan luar biasa. Pergantian jabatan serta pencopotannya diperkirakan dilakukan tanpa melalui proses profesional oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Mutasi yang dibatalkan ini mengajarkan kita betapa pentingnya agar TNI tidak berubah menjadi senjata dalam ranah politik kekuasaan ataupun ekstensi dari ambisi politik kelompok spesifik, termasuk sang Presiden maupun entitas lain yang dapat menjejaki langkah-langkah mereka. Seharusnya, tugas TNI adalah sebagai sarana bagi urusan negara secara politis serta fokus pada tanggung jawab pokoknya di sektor pertahanan guna membela kedaulatan dan kemananan negeri tersebut.

Selain itu, mencabut kembali mutasi dalam waktu satu hari tentu akan merusak keyakinan masyarakat. “Masyarakat sulit memercayai bahwa alasan pencopotan tersebut berasal dari aspek profesionalisme manajemen angkatan bersenjata atau kebutuhan obyektif agar angkatan senantiasa siap, melainkan lebih cenderung terpengaruh oleh pertimbangan dan tujuan politis penguasa.”