Kinerja 100 Hari Gubernur Jakarta Pramono Anung: Ketidakpuasan 28% Warga dan Kritikan dari PSI

– Performa 100 hari Gubernur Jakarta, Pramono Anung menuai kritik.

Survei menghasilkan angka kepuasan sebesar 60 persen saja.

Di saat yang sama, program unggulan Pram, julukan akrab bagi si gubernur, malah dianggap tidak efektif.

28 Persen Tak Puas

Hasil penelitian Indikator Politik Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kerja Pramono Anung adalah sebesar 60%.

Sebaliknya, 28% responden menunjukkan ketidaksukaan terhadap Pramono, sementara 11% lainnya mengaku tidak tahu atau enggan menjawab.

“Pada kota Jakarta, mereka yang menyatakan kepuasan tetap mendominasi, namun jumlahnya mencapai 60 persen secara keseluruhan,” ujar Burhanuddin Muhtadi selaku Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia ketika merilis hasil penelitian itu lewat YouTube (@IndikatorPolitikIndonesia) pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2025.

Diantaranya gubernur-gubernur lainnya di Pulau Jawa, prestasi Pramono lebih unggul dibandingkan dengan Gubernur Banten, Andra Soni, dimana tingkat kepuasan masyarakatnya mencapai 51 persen.

Pramono gagal mengungguli beberapa gubernur yang lain.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat penilaian terbaik dari warganya sebesar 95 persen.

Peringkat kedua adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang meraih tingkat kepuasan publik sebesar 83,8%.

Tingkat kebahagiaan masyarakat di Jawa Timur dengan Gubernurnya, Khofifah Indar Parawansa, mencapai 75,3%. Sementara itu, rata-rata kepuasan penduduk Jawa Tengah terhadap Gubernurnya, Ahmad Luthfi, berada pada angka 62,5%.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Urusan Komunikasi Publik, Chico Hakim menyatakan bahwa alasan tingkat kepuasan terhadap Pramono di bawah empat kepala daerah lainnya adalah disebabkan oleh latar belakang pendidikan masyarakat Ibu Kota yang lebih maju dan cenderung lebih kritis.

“Penduduk Jakarta yang memiliki keragaman etnis yang lebih tinggi serta rata-rata tingkat pendidikan mereka yang melebihi wilayah lain pasti akan memengaruhi sikap masyarakatnya menjadi lebih kritis dan tidak gampang terpuaskan,” ungkap Chico ketika ditemui untuk memberikan komentarnya, Kamis (29/5/2025).

Lebih baik membicarakan tingkat kepuasan publik tentang pasangan Pramono-Rano yang kalah dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Chico menyentuh topik tentang bagaimana masyarakat merespons program-program yang disajikan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Hasil survei memang seringkali menjadi topik pembicaraan yang menarik. Meskipun demikian, saat menyimak hasil-survei ini pun perlu dilakukan secara cermat. Ini berarti jenis-jenis pertanyaan yang diajukan kepada para responden, persentase responden dari tingkat pendidikan masing-masing, serta beberapa faktor tambahan lainnya,” ungkap Chico.

Menariknya, mengenai tingkat kepuasan terkait program-program esensial yang menjadi tanggung jawab para kepala daerah, Pramono Anung mendapatkan hasil lebih baik dibanding seluruh pemimpin lokal lainnya,” tambahnya.

Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa secara umum, Pram dan Rano beroperasi sesuai dengan sistem serta program yang sudah mereka kembangkan.

“Tetapi apa pun hasilnya, terutama dari organisasi yang memiliki reputasi dapat diandalkan dalam hal kepercayaan dan kesopanan, pastinya akan tetap menjadi saran dan dasar untuk penilaian diri kami,” ujar Chico.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai populasi dari survei kepuasan terkait prestasi kerja gubernur selama 100 hari pertama di Jawa. Populasi tersebut mencakup semua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, yaitu orang-orang yang telah berusia 17 tahun atau lebih, serta mereka yang sudah melangsungkan pernikahan saat pelaksanaan survei.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling. Survei mencakup total 500 partisipan dari Jakarta, sedangkan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur setiap provinsi menyumbang 600 responden. Untuk D.I. Yogyakarta dan Banten, jumlahnya adalah 400 responden per wilayah tersebut.

Berdasarkan pendekatan simple random sampling, ukuran sampel yang mencapai 400 memiliki batasan kesalahan (margin of error—MoE) sebesar ± 5%, sedangkan untuk sampel berjumlah 500 akan menjadi ± 4.5% serta untuk sampel dengan total 600 adalah ± 4.1%. Semua ini dihitung pada taraf keyakinan sebesar 95%.

Para responden yang dipilih diajak berdiskusi langsung melalui pertemuan wajah ke wajah oleh interviewer yang sudah mengikuti pelatihan.

Pengendalian mutu atas hasil wawancara dijalankan secara acak sebanyak 20% dari jumlah sampel seluruhnya oleh supervisor melalui kunjungan ulang kepada responden yang dipilih (cek langsung). Tidak ada kesalahan signifikan dalam proses pengontrolan kualitas tersebut.

Kritik PSI

Pada saat yang sama, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyajikan pandangannya secara kritis mengenai 100 hari pertama kerja Gubernur Pramono.

William menganggap bahwa ada sejumlah program yang masih memiliki beberapa catatan, oleh karena itu perlu ditinjau kritis agar dapat disempurnakan dalam implementasinya pada masa depan.

“Kami tak dapat mengabaikan fakta bahwa terdapat beberapa program yang perlu dievaluasi karena belum berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan publik,” ujar dia, Jumat (30/5/2025).

Satu di antaranya menekankan pada acara pameran kerja atau job fair yang belum banyak dikenal oleh masyarakat dan manfaatnya kurang terasa bila dibandingkan dengan hasil Survei IndikatorPolitik Indonesiayang diluncurkan kemarin.

Menurunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meninjau kembali implementasi dari program itu agar pengelolaannya dapat menjadi lebih efisien di masa depan.

” Salah satu contohnya adalah pameran pekerjaan. Ternyata masih terdapat kira-kira 47% penduduk Jakarta yang belum menyadari eksistensinya. Selanjutnya, banyak individu yang meragukan efektivitas program tersebut dalam mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta,” jelasnya.

“Kondisi semacam itu perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program pameran lapangan kerja seharusnya memberikan dampak positif pada warga yang sedang dalam pencarian pekerjaan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini, dimana PHK merajalela dan kemampuan membeli masyarakat sedang menurun,” tambahnya.

William pun menganjurkan Pramono agar tetap menjalin dialog dengan para pihak yang terkait, khususnya penduduk Jakarta guna menemukan metode memperkokoh berbagai program kerjanya.

“Dalam konteks ini, Mas Pram kemungkinan besar harus berinteraksi dengan para pemangku kepentingan guna mengetahui bagian-bagian mana dari programnya yang masih bisa diperbaiki lebih lanjut ketika ditinjau dari perspektif mereka,” jelasnya.

Maka dia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun dapat mengenali permasalahan-permasalahan masyarakat yang merasakan efek langsung dari program-program mereka.

“Diharapkannya agar hal tersebut dapat membuat implementasi dari berbagai kebijakan Pak Pram menjadi semakin akurat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta,” katanya.

Meskipun demikian, dia masih menyampaikan penghargaan atas program Pram-Rano yang dianggap bermanfaat untuk warga sekitar.

” Salah satu di antaranya adalah pelayanan transportasi gratis untuk 15 kelompok tertentu yang telah teridentifikasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ungkapnya.

Akses di
Google News
atau
WhatsApp Channel
Pastikan Tribunners telah menginstal aplikasi WhatsApp ya