Kepala OPD Belitung Timur Berikan Janji pada Pakta Integritas, Pegawai Tak Hadir Akan Ditindak

, BELITUNG

– Perasaan sedih dan terpukul melanda Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, ketika dia melakukan kunjungan tiba-tiba (sidak) ke kantor camat Gantung serta dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten setempat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 kemarin.

Bupati yang biasa dipanggil Afa tersebut menemukan banyak tempat kerja yang kosong serta staf yang tak muncul tanpa alasan yang jelas.

Tidak bersusul, Pemkab Belitung Timur segera menyempurnakan kembali peraturan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah penyelenggaraan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di area kantor Bupati Belitung Timur pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten tersebut, berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipersilakan untuk menandatangi janji kesetiakawasan dan kepatuhan pegawai negeri sipil (ASN).

“Dari hasil inspeksi mendadak ke kantor camat Gantung dan sebuah unit kerja perangkat daerah, ditemukan bahwa sejumlah besar staf tidak hadir, sehingga sulit mengetahui lokasi mereka. Oleh karena itu, saya meminta BKPSDM Beltim menyusun janji integritas bagi aparatur sipil negara,” ungkap Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten saat berbicara dengan , pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

Tanda tangan itu mencerminkan janji Pemkab Belitung Timur untuk memelihara kedisiplinan serta kejujuran dalam dunia birokrasinya.

Apabila setelah terjadinya penandatanganan pakta integritas ternyata masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, tambahnya lagi, pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur siap untuk memberikan sanksi secara tegas.

“Pakta integritas telah disusun namun beberapa karyawan tetap absen, ini menunjukkan bahwa kepala dinas perlu bertanggung jawab. Jika kepala dinas itu sendiri tidak melakukan apa pun, maka dia akan dipindahkan. Sedangkan para pekerjanya akan ditangani secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Afa dengan tegas.

Semoga harapan tersebut terwujud, di mana para pekerja tetap taat pada peraturan yang ada dan memberikan pelayanan kepada publik dengan sepenuh hati.

Semua instansi pemerintah diminta untuk memperbaiki kedisiplinan dan keprofesionalannya saat melaksanakan tanggung jawab mereka. Perlu ditegaskan bahwa kurangnya disiplin jangan sampai menghalangi penyediaan layanan yang berkualitas bagi publik, demikian penjelasannya.

(/Yunita Karisma Putri)