Kekayaan Pendapat Dedi Mulyadi Tentang Kebijakan yang Jadi Sorotan Publik

BEBERAPA peraturan Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menjadi sumber perdebatan. Salah satu kebijakan Dedi yang mendapat kritik berat adalah mengirimkan siswa yang dianggap bandel ke
barak militer
Program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Spesial ini sudah dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat bersama TNI AD mulai hari Kamis, 1 Mei 2025.

Program tersebut ditujukan untuk siswa yang memiliki tingkah laku tertentu, seperti bertengkar antar sekolah, merokok, minum alkohol, bahkan menggunakan knalpot bermasalah. Metode pendidikan berbasis disiplin militer ini sudah diberlakukan di dua lokasi, yakni Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi di Bandung serta markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan yang menuai perhatian dan kritikan dari beragam pihak ini pun diamini oleh beberapa pejabat lokal, termasuk mereka yang mengepalai wilayah-wilayah di Jawa Barat serta tempat-tempat lainnya di seluruh tanah air.

Beberapa keputusan lain oleh Dedi juga telah menuai kritikan di publik, mulai dari pelarang wisuda sekolah sampai masalah vasektomi sebagai persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial atau Bansos. Di bawah ini adalah pernyataan gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang kebijakannya yang menjadi sorotan publik.

Pengiriman Si Kecil Bandel ke Barak Militer

Dedi Mulyadi merespons laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang taktik intimidasi dalam implementasi program pendidikan karakter bertema asrama militer. Ia mendorong KPAI untuk tidak sekadar memberi kritik pada kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun juga ikut ambil bagian dengan melakukan sesuatu.

Berdasarkan laporan dari KPAI, peserta dalam program tersebut dipilih bukan atas dasar penilaian ahli psikologi profesional, melainkan hanya berdasarkan saran dari guru bidang bimbingan dan konseling (BK). Selain itu, ditemukan bahwa 6,7% pelajar justru merasa tak tahu alasannya untuk ikut dalam kegiatan ini.

“KPAI perlu melakukan tindakan guna memecahkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh para pemuda dan anak-anak kita. Baik itu disebabkan oleh situasi di rumah mereka maupun di tempat pendidikan mereka, hal ini pada gilirannya dapat mendorong terjadinya perilaku kriminal,” jelas Dedi saat berada di Kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025, demikian seperti diberitakan.
Antara
.

Dedi mendorong KPAI untuk merancang sebuah program yang ditujukan kepada ribuan pelajar dengan masalah di Jawa Barat guna mendapatkan pendampingan sehingga permasalahan dapat diselesaikan. “Apabila KPAI selalu fokus pada penanganan kasus seperti pengaturan tempat tidur dan hal-hal serupa, mereka tidak akan sanggup memecahkan masalah,” ungkap Dedi.

Larangan Wisuda Sekolah

Dedi menyebut bahwa pembatasan wisuda bagi pelajar dari tingkat pendidikan awal sampai SMA bertujuan antara lain untuk membatasi partisipasi warga Jawa Barat dalam masalah hutang rentenir.
online


atau pinjol.

Jadi masalah utamanya adalah alasan saya berhenti dari acarawisuda, kunjungan belajar, dan perpisahan, karena saya sedang dalam kondisi tersebut.
nurunin
pinjaman
online
Karena Provinsi Jawa Barat memiliki peringkat teratas penggunaan pinjol. Salah satu dampaknya adalah aktivitas yang berpengaruh pada anak-anak di sana,” ungkap Dedi saat berkunjung ke SMAN 2 Purwakarta bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025.

Anggota Partai Gerindra tersebut menyebut bahwa permintaan anak-anak di bawah usia yang ingin memiliki ponsel genggam atau partisipasi dalam aktivitas sekolah tambahan di luar proses pembelajaran formal telah mendorong para orangtua pada akhirnya menggunakan layanan pinjaman online dikarenakan keterbatasan finansial mereka.

Menurutnya, Jawa Barat tetap berada di posisi teratas dalam hal kasus pinjol. Ini didukung oleh data dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, total hutang masyarakat provinsi tersebut akibat pinjol telah mencapai angka Rp 18,6 triliun, dengan lebih dari 5 juta rekening pengguna aktif.

Gubernur Jawa Barat juga menyatakan adanya sebuah kebiasaan yang telah berkembang menjadi ‘tradisi’ di sana, yakni orang merasa boleh berhutang selama penampilannya tetap tampak makmur. Bersama dengan tim pemerintah setempat, Dedi sedang mencoba membalik pandangan tersebut dan melaksanakan aturan pelarangan acara wisuda, kunjungan belajar, serta upacara perpisahan sekolah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan tingginya praktik ‘cara cepat’ dalam pengelolaan keuangan warga Jawa Barat.

Nah ini merupakan tantangan besar bagi seorang Gubernur seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri (Meutya Hafid). Dia perlu memiliki kemampuan kuat untuk dengan cepat merombak pola pikir masyarakat di Jawa Barat, yang telah lama membentuk suatu budaya.
kajenting tekor asal sohor
“Yang dimaksud adalah, meskipun dia berhutang, tetap terlihat kaya,” jelas Dedi.

Vasektomi Sebagai Persyaratan Mendapatkan Bantuan Sosial

Dedi menyebut bahwa mereka tidak akan menjadikan program Keluarga Berencana atau KB, terlebih lagi vasektomi, sebagai persyaratan bagi warga kurang mampu untuk mendapat bansos. Ia melanjutkan bahwa tuntutan tersebut hanyalah ajakan dan dorongan semata ketika dibagikan lewat media sosial.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyebutkan bahwa KB yang dimaksud tidak perlu berupa vasektomi, melainkan dapat menggunakan alat kontrasepsi atau metode pencegah kehamilan lainnya yang tersedia untuk kaum adam.

“Tidak terdapat aturan tersebut. Silakan periksa melalui media sosial saya. Saya menekankan bahwa penerima bantuan yang memiliki banyak anak diharapkan untuk merencanakan keluarga dan sebaiknya jika mereka adalah laki-laki,” ungkapnya saat berada di Jakarta pada hari Kamis, 8 Mei 2025.

Masalah vasektomi menjadi prasyarat untuk mendapatkan bantuan sosial kembali menjadi sorotan setelah Dedi menyebut hal tersebut saat pertemuan koordinasi di Kantor Gubernuran Jawa Barat di gedung Balai Kota Depok pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Saat itu, Dedi menjabarkan ide tentang persyaratan bagi penerima manfaat bantuan ini harus menjalani prosedur vasektomi lebih awal. Dia juga memaparkan gagasan memberikan bonus sebesar Rp 500 ribu kepada mereka yang bersedia melaksanakan vasektomi.

Pada waktu tersebut, Dedi menyatakan bahwa ia kerap kali ditanyakan bantuan oleh orang-orang dalam hal pembiayaan persalinan dengan jumlah hingga mencapai Rp 25 juta. Dia menilai ada banyak pasangan muda yang masih kesulitan memikul tanggung jawab terhadap masa kehamilan, proses melahirkan, serta pendidikan sang buah hati mereka.

“Nah, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mendanai persalinan, kehamilan, atau pendidikan, sebaiknya mereka menunda dulu niat untuk menjadi orangtua,” katanya.

Menurut Dedi, metode ini akan diimplementasikan untuk beragam jenis dukungan, termasuk subsidi biaya kesehatan, persalinan, listrik, bantuan makanan non-tunai, beasiswa, serta hal-hal lainnya. Dia menggarisbawahi kebutuhan bagi laki-laki juga ikut ambil bagian dalam program Kependudukan Berencana (KB), sebagaimana menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya ditujunkan kepada wanita saja.

Anwar Siswadi

,

Dede Leni Mardianti

,

Ricky Juliansyah

, dan

Antara

bersumbang dalam penyusunan artikel ini.