Investasi Meningkat, Peluang Besar Tingkatkan Kemampuan Berbelanja

JAKARTA, lowongankerja.asia

— Realisasi investasi di Indonesia yang telah menyentuh angka Rp 465,2 triliun pada semester pertama tahun 2025 dipandang sebagai kesempatan besar bagi pemerintahan guna mengoptimalkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, mendukung upaya pemerintah dalam merespon tren positif itu melalui penghapusan aturan-aturan yang dapat menjadi hambatan serta penyesuaian terhadap tarif bisnis agar lebih ringan.

“Di sektor industri di Indonesia, terdapat deretan tantangan untuk berinvestasi. Tantangan utama pertama adalah berkaitan dengan aturan, termasuk izin usaha, pajak, dan pembebasan lahan,” jelas Jumhur dalam rilisnya pada hari Kamis (8/5/2025).

Dia menyatakan bahwa perkembangan dunia tenaga kerja sebenarnya tidak merupakan masalah utama dalam iklim investasi. Dia menjelaskan, isu terkait pekerja hanya menduduki posisi ke-11 pada daftar kendala investasi.

“Besar gaji ini sudah sesuai dengan standarnya. Tuntutan pekerja tersebut masih wajar bila dibandingkan dengan kondisi di Vietnam atau Filipina,” katanya.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di kuartal Januari hingga Maret 2025 naik sebesar 15,9% jika dibandingkan dengan periode yang serupa di tahun sebelumnya yaitu mencapai angka Rp 401,5 triliun.

Sebagian besar mengatakan bahwa seiring peningkatan tren investasi, pemerintah berpotensi meresap lebih banyak pekerja. Ini dianggap sebagai metode efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya.

Biaya Transportasi dan Pinjaman Bank Tetap Mahal

Selanjutnya, Jumhur menggarisbawahi besarnya biaya bisnis di Indonesia yang terus menyulitkan para pengusaha.

Saya mengacu pada temuan penelitian oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyatakan bahwa biaya melakukan bisnis di Indonesia lebih besar daripada di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Berdasarkan penelitian itu, beban logistik di Indonesia menyentuh angka 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi daripada Malaysia yang berada di posisi 13%, serta jauh melebihi Singapura dengan presentase 8%.

Meskipun tingkat suku bunga kredit di Indonesia berada dalam rentang 8 sampai 14 persen, hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang hanya sekitar 4 hingga 6 persen.

“Jangan meletakkan beban tersebut sepenuhnya pada para pelaku usaha. Seharusnya pemerintah membantu mereka dalam hal ini. Turunkan biaya logistik dan aturlah suku bunga bank agar tidak terlalu tinggi,” ungkap Jumhur.

Mantan Kepala BNP2TKI tersebut menganggap bahwa suku bunga pinjaman yang tinggi merupakan salah satu bentuk praktik non-produktif yang memiliki dampak merugikan pada ekonomi.

“Bila hal tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau karyawan, ini akan berubah menjadi kemampuan untuk membeli barang serta memberikan sumber pendapatan tambahan bagi orang lain,” tegasnya.

Teriakkanlah Diskusi dan Kebijakan yang Merangkul Semua Pihak

Menurut Jumhur, KSPSI yakin bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mampu menciptakan suatu pemerintahan yang peka terhadap kebutuhan serta selalu berada di sisi rakyat.

Dia menekankan pentingnya membuka forum diskusi bersama para pengusaha dan serikat pekerja guna menciptakan kebijakan yang memberikan dampak positif secara luas.

Dengan menyederhanakan cara berinvestasi dan mengurangi biaya usaha, Jumhur bertujuan agar semakin banyak pekerjaan tersedia dan pendapatan orang-orang meningkat sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian.

“Bayangkan bahwa dalam rentang waktu 6 bulan hingga 1 tahun mendatang, hal ini merupakan suatu kondisi sementara. Mudah-mudahan melalui proses dialog dan pengambilan keputusan yang tepat dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat,” demikian penutupannya.