Ingatkan Pemerintah Kota Prioritaskan Kepentingan Masyarakat Adat

JAYAPURA

-Warga di Kampung Tobati yang berada di Distrik Jayapura Selatan menuntut Walikota Jayapura, Abisai Rollo, agar menjadikan kebutuhan orang-orang setempat sebagai prioritas utama. Penduduk tersebut memberi peringatan kepada Pemerintah Kota Jayapura melalui posisi Walikota untuk sepenuhnya mensupport pengembangan bagi masyarakat desa tradisional secara menyeluruh termasuk bidang-bidang seperti pendidikan, peluang pekerjaan, layanan kesehatan, ekonomi rakyat, serta hak politik mereka dan hal-hal penting lainnya.

Merespons masalah tersebut, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan bahwa kegiatan Turun Kampung (Turkam) bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan wilayah permukiman di desa-desa.

“Di antara berbagai program lainnya, Turkam ini termasuk dalam daftar 100 hari kerja prioritas saya dengan penekanan khusus pada komunitas asli,” kata Abisai Rollo ketika menghadiri Turkam keenam di desa Tobati, Jumat (13/6).

“Saya mengunjungi 10 desa tradisional dan 4 wilayah administatif tidak hanya untuk mendengarkan laporan, tapi juga ingin menyaksikan secara langsung situasi saudara-saudara sekalian di desa-desa tersebut, apakah semuanya berjalan dengan lancar atau jika ada masalah yang memerlukan tindakan lebih lanjut,” tambahnya.

Terkait dengan penerimaan CPNS baik itu berkontrak ataupun P3K, Abisai Rollo menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah bagi anak-anak dari Port Numbay. “Sebanyak 724 SK CPNS yang telah saya serahkan pada hari Senin kemarin sebetulnya sudah siap untuk diberikan beberapa waktu lalu tetapi saya menunda hingga pasti dapat memberikan kesempatan lebih banyak kepada anak-anak Port Numbay terutama mereka yang berasal dari 14 desa tersebut,” jelasnya.

Mengenai sektor politik, ABR — nama panggilan dari mantan Ketua DPRK Kota Jayapura tersebut — menggarisbawahi bahwa hak-hak politik komunitas asli khususnya warga Port Numbay adalah sesuatu yang sangat penting, termasuk dalam posisi dewan seperti DPR serta pemimpin wilayah, lebih-lebih lagi untuk jabatan Wali Kota.

“Sebagai anggota masyarakat adat Port Numbay, kami bersepakat bahwa posisi wali kota adalah warisan yang sah bagi putra-putri Port Numbay,” katanya.

Di sektor ekonomi terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Wali Kota menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada UMKM di Papua, lebih spesifik lagi untuk wilayah Port Numbay. “Pemerintah Kota berkomitmen membantu dan mendukung masyarakat adat melalui penyediaan modal bagi UMKM, industri perikanan serta beberapa bidang usaha lainnya yang telah kami laksanakan selama masa kerja turun temurun ini,” jelasnya. (kim/tri)

Layanan Berlangganan Surat Kabar Cendrawasih Pos,
https://bit.ly/LayananMarketingCepos

TEMUKAN LEBIH BANYAK DI KORAN DIGITAL CEPOS
https://www.myedisi.com/