Greg Poulgrain Mendorong Pendekatan Terpadu untuk Mengelola Sumber Daya Alam Indonesia

papua.

, Jayapura – Doktor ahli sejarah dan studi Indonesia, Dr. Greg Poulgrain, menyarankan agar diterapkannya pendekatan menyeluruh yang melibatkan faktor-faktor ekonomi, lingkungan, serta budaya dalam mengatur hal-hal terkait tersebut.
sumber daya alam
di Indonesia.

“Visi jangka panjang, kolaborasi global, serta manajemen yang bertanggung jawab pun diperlukan untuk kemakmuran negara,” ungkap Greg Poulgrain pada sesi kuliah GREAT yang digelar oleh GREAT Institute di markas dari institusi penelitian tersebut di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025.

Greg mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki strategi nasional yang efektif untuk mengatur sumber daya alamnya (natural resources) di era dinamis dari perseteruan geopolitik agar bisa mencapai tujuan kemakmuran serta mendistribusikan kesejahteraan dengan baik.

Dia menyebutkan bahwa ketidakmampuan Indonesia dalam menangani sumber daya alam serta membagi kemakmuran bisa menjadikan kekayaan tersebut sebagai bencana alami sekaligus masalah politik.

Berdasarkan catatan Dr. Poulgrain, karena ketersediaan sumber daya alamnya yang berlimpah, Indonesia telah lama menjadi fokus perselisihan kepentingan internasional.

Tidak hanya antara Blok Barat dan Blok Timur, namun juga di antara kelompok kepentingan dalam setiap negara seperti hubungan antara Presiden John F Kennedy dengan Direktur CIA Allen Dulles yang berfokus pada sumber daya alam di Papua.

Ketidaksukaan beberapa warga di Papua, seperti yang dinyatakan Greg, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mendistribusikan kemakmuran lantaran hasil dari pengaturan sumber daya alami Papua hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Dr. Poulgrain, yang mengajar di berbagai perguruan tinggi di Australia, telah menjalankan penyelidikan mendalam tentang sejarah Indonesia terutama pada periode kejayaan Perang Dingin.

Dia sudah mengeluarkan tiga buah karya tentang topik tersebut, yakni “The Incubus of Intervention” (2015), “Genesis of Konfrontasi” (2019), serta “JFK vs Allen Dulles: Battleground Indonesia” (2020). Ia juga tengah merampungkan sebuah naskah baru dengan judul “The Curse of Gold”.

Dua pembicara utama pada peluncuran kuliah GREAT dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, yaitu Dr. Sidratahta Mukhtar serta Dr. Zarmansyah.

Diskusi yang dimoderatori peneliti GREAT Institute Omar Thalib dihadiri kalangan akademisi dan politisi, antara lain Dr. Indra Wardhana dari Pertamina University, Dr. Faisal Nurdin dan Dr. Rahmi Fitryani dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, peneliti isu Kashmir dari Belanda Laura Schuurmans, mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzy, politikus Golkar Dr. Poempida Hidayatulloh, dan politisi Partai Demokrat Dr. Nurhayati Assegaf, serta Jeremy Kight Diplomat dari Kedutaan Besar Amerika.

Dari kalangan pemerintah hadir Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid, Staf Ahli Menteri Agama Prof. Iswandisyah Syahputra, dan Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Hamka Hendra Noer.

Kemudian Poppy Dharsono dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) juga tampak hadir.

Presiden Komisaris GREAT Institute, Dr.صندVMLINUX
Syahganda Nainggolan
Ketika membahas topik ini, disebutkan bahwa masalah kurangnya manfaat dari kekayaan alam seperti yang pernah dihadapi oleh Indonesia bisa dikelola apabila para pemimpin negeri kita memiliki kepemimpinan serta rasa cinta tanah air yang kuat.

“Di bawah kepemimpinan Prabowo, harapannya adalah bahwa ‘kutukan sumber daya alam’ yang selama ini dikenal dapat berubah menjadi suatu keberuntungan bagi kemakmuran rakyat,” ungkap Syahganda.

Seperti halnya Syahganda, Direktur Geopolitik dari GREAT Institute, Teguh Santosa, menyatakan tambahan bahwa dalam menghadapi situasi geopolitik dunia akhir-akhir ini yang dipengaruhi oleh persaingan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, pihak pemerintah Indonesia tampak berupaya untuk membangun kemandirian yang didasari pada prioritas nasional sambil tetap mempertahankan ikatan positif dengan negeri-negeri mitra mereka.

“Jika prinsip ini diberlakukan pula pada manajemen sumber daya alam serta disertai dengan pembagian keadilan sosial yang merata, maka sumber daya alam tak akan berubah menjadi penyebab bencana alam maupun bencana politik,” ungkap Teguh.

(fri/jpnn)