Goyah Struktur Pimpinan dari Komisaris hingga Petinggi Jakartà Layaknya Pramono

lowongankerja.asia

, JAKARTA — Sejak diangkat menjadi Gubernur Jakarta,
Pramono Anung
mengacaukan kembali susunan pemerintahan serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
BUMD
) di Wilayah Istimewa Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta saat ini telah mendapatkan sejumlah pejabat struktural baru, direksi dan anggota komisaris Bank DKI yang di-refresh, serta beberapa nama tidak terduga yang bergabung dalam tim komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Salah satu langkah teranyar yang ditempuh Pramono adalah pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. Ia menunjuk sebanyak 59 petugas struktural dalam lingkup Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pejabat-pejabat tersebut akan memegang berbagai jabatan penting, mencakup posisi walikota sampai dengan kepala biro.

“Kemarin, saya menunjuk pegawai negeri sipil di DKI Jakarta. Ada lima walikota, seorang bupati, serta tentunya para asistennya. Kita juga mengisi seluruh posisi kepala dinas dan kepala biro yang tersedia,” ujar Pramono saat berada di Balairung Soesilo Soedarman pada hari Rabu, 7 Mei 2025.

Meskipun begitu, terdapat dua posisi yang saat ini diemban oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), yaitu Kepala Dinas Sumber Daya Air serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelantikan ini diklaim berlangsung lewat mekanisme pengelolaan bakat, pindah-tugas posisi, penilaian prestasi kerja, serta tes kemampuan (kesejajaran pekerjaan) untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Prosesnya pun sudah mencakup semua ketentuan administratif seperti surat dari Kepala BKN, Ketua DPRD DKI, keputusan menteri dalam negeri, dan putusan gubernur DKI Jakarta.

Pramono menggarisbawahi bahwa dia beserta Wakil Gubernur Rano Karno mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang pemerintahan, serta berkeinginan untuk menciptakan sebuah tim yang kuat dan terpadu.

“Dan saya sangat berharap kali ini Pemprov DKI Jakarta memiliki tim yang rela bekerja ekstra dan benar-benar menuntaskan masalah-masalah warga di Jakarta,” terang Pramono.

Dia menyebutkan bahwa dengan pengangkatan ini, susunan pemerintah di Jakarta telah lengkap dan siap untuk berkerja lebih keras lagi serta mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan serah terima jabatan itu berlangsung di hari Rabu dan bersamaan dengan implementasi peraturan mengenai penggunaan angkutan publik untuk Pegawai Negeri Sipil, sebuah regulasi yang diajukan oleh Pramono. Hal ini dinilai sebagai tes pertama bagi para pejabat dalam hal keseriusannya mematuhi aturan tersebut.

Perombakan di Bank DKI

Perubahan pun mencakup Bank DKI. Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Untuk Tahun Buku 2024, disahkan struktur pengawas baru guna memfasilitasi perombakan strategis bisnis.

Pramono menegaskan bahwa orang yang mengurus Bank DKI haruslah ahli di bidangnya.

“Tiada seorang pun dapat mengatur saya menjadi anggota tim bank DKI dalam kesempatan ini,” ungkap Pramono saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja dengan Panitia Khusus DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pramono menggarisbawahi tugas dari direktur baru Bank DKI adalah merancang persiapan perusahaan bagi penawaran umum perdana sahamnya di bursa. Akan tetapi, kapan hal ini dilakukan akan ditentukan oleh situasi pasar. Ia menyatakan prospek Bank DKI sangat positif, seperti yang bisa dilihat dari rasio pembagian deviden sebesar 32%.

Pada catatan lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang 99,98% saham di Bank DKI, dengan bagian yang tersisa dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya.

Hasil dari rapat umum pemegang saham menentukan bahwa Anang Basuki akan mengambil alih jabatan Komisaris Utama dari Bahrullah Akbar.

Pada saat yang sama, Michael Rolandi C Brata dan Kiryanto masih memegang jabatan mereka masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen.

Agus H. Widodo akan terus menjadi Direktur Utama sementara Ateng Rivai bertindak sebagai Direktur Kepatuhan dalam struktur direksi ini.

Beberapa nama terpilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergabung dalam tim direksi Bank DKI antara lain meliputi Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, serta Prihanto Herbowo.

Komisaris Baru Ancol

Pada saat yang sama, ada pergantian anggota dewan pengawas di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Hal ini terjadi selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada bulan April tahun 2025.

Dari hasil RUPST tersebut


,


Mantan Direktur PT Garuda Indonesia yaitu Irfan Setiaputra, komedian Lies Hartono yang dikenal sebagai Cak Lontong, serta mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso terdaftar sebagai anggota komisari.

Pramono menyatakan tegas bahwa susunandireksi di Ancol tetap stabil. Mereka yang menduduki jabatan itu merupakan orang-orang yang telah lama berdedikasi bagi Ancol.

“Sebab selama masa awal kepemimpinan saya ini, Ancol akan menerima prioritas khusus. Khususnya untuk meningkatkan hubungan antara Ancol dan JIS agar lebih lancar. Ini dilakukan supaya saat JIS mengadakan suatu kegiatan, tempat parkir menjadi mudah,” jelas Pramono ketika bertemu dengan media di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 29 April 2025.

Pramono pun mengharuskan petinggi Ancol merombak mindset mereka menjadi lebih moderen, terbuka, serta jujur.

Selain itu, Corporate Communication dari PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko, menginformasikan bahwa prosedur pergantian komisaris sudah dijalankan secara tepat sesuai dengan hukum dan regulasi berlaku. Hal ini pun dilaksanakan sambil memegang teguh asas manajemen korporat yang efektif (Good Corporate Governance/GCG) serta dedikasi pada keahlian profesi.

Beberapa nama yang dipilih, seperti Irfan dan Cak Lontong, dikatakan memiliki profesional dengan pengalaman serta dedikasi dalam hal performa, tanggung jawab, dan kesetiaan.

“Bpk. Irfan mempunyai pengetahuan tentang cara melakukan restrukturisasi di PT Garuda Indonesia yang membuat perusahaan bisa bertahan meskipun menghadapi kesulitan finansial serta tekanan dari sektor pariwisata karena pandemi COVID-19,” ungkapnya melalui pernyataan tertulis pada hari Senin, 28 April 2025.

Sementara itu, Cak Lontong diyakininya akan menjabat sebagai komisaris berkat kemampuannya untuk menyumbang ide segar dan mendorong terciptanya inovasi di sektor seni serta pariwisata.

Sutiyoso atau dikenal sebagai Bang Yos, yang mengemban jabatan Gubernur Jakarta dari tahun 1997 hingga 2007, dianggap layak untuk posisi komisaris berkat pengalamannya, kesetiaannya, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintah dan pembangunan wilayah.