Google Injeksi Rp8,1 Triliun demi Peningkatan Kepatuhan

Jakarta, IDN Times –

Google, bagian dari Alphabet Inc., telah menyatakan akan berkomitmen sebesar 500 juta dolar AS (setara dengan Rp8,1 triliun) dalam waktu sepuluh tahun mendatang untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan ketaatan hukumnya. Ini merupakan tanggapan atas tuntutan derivatif oleh para pemegang saham yang mengklaim bahwa perusahaannya melanggar aturan anti-monopoli.

Persetujuan tersebut diungkapkan pada hari Senin (2/6/2025), tepat saat sidang sedang berlangsung di sebuah pengadilan federal di Washington. Di sana, Hakim Amit Mehta mencermati denda terkait keputusan bulan Agustus 2024 yang telah menjudulkan Google melakukan pelanggaran antimonopoli untuk tetap menjadi pemimpin pasar dalam bidang penelusuran internet. Kesepakatan ini merupakan langkah bagi Google guna mencegah perkembangan kasus hukumnya serta meningkatkan struktur manajemen internal mereka.

1. Rangkaian Kepatuhan Baru dari Google

Google akan mendirikan sebuah panitia direktur spesialis untuk memantau risiko monopoli serta kesesuaian dengan aturan hukum, yang nantinya akan mengambil alih tugas sebelumnya dari komite audit dan kepatuhan Alphabet. Panitian ini akan aktif setidaknya selama empat tahun.

Dilansir
Reuters,
Ini merupakan salah satu bentuk penanaman modal terbesar yang dilakukan perusahaan untuk mendanai komite kepatuhan mereka.

“Perubahan budaya yang mendasar ini akan dibawa oleh reformasi,” kata Patrick Coughlin, seorang pengacara pemegang saham.

Di samping itu, Google bakal mendirikan unit khusus pimpinan tingkat atas yang secara langsung bertanggung jawab di bawah CEO Sundar Pichai guna merespons masalah kepatutan. Alphabet menyatakan mereka tidak menerima adanya pelanggaran pada kesepakatan ini, sebagaimana diberitakan oleh media tersebut.
Ars Technica.

2. Tuduhan pemegang saham

Gugatan yang disampaikan tahun 2021 oleh dua dana pensiun asal Michigan ini mengkritik para petinggi serta anggota dewan direktur Google, seperti Sundar Pichai, Larry Page, dan Sergey Brin, karena dinilai gagal melaksanakan kewajiban mereka sebagai wali amanah. Hal tersebut berakibat pada paparan risiko monopoli bagi perusahaan dalam bidang pencarian online, iklan digital, sistem operasi Android, hingga distribusi aplikasi. Kesepakatan penyelesaian kasus ini telah diajukan kepada Pengadilan Federal di San Francisco pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 dan saat ini masih menant-awaitu persetujuan dari Hakim Rita Lin.

“Secara berkelanjutan selama bertahun-tahun kita sudah menyiapkan dana signifikan guna menciptakan sistem kepatuan yang tangguh,” ungkap Google seperti dilansir dari
Financial Times.
Tindakan penyelesaian tersebut diambil guna mencegah perkara hukum yang bertele-tele.

Dilansir
Bloomberg,
Pengacara pemilik saham mengkritik dewan karena tidak berhasil mendapatkan laporan yang cukup tentang risiko terkait antimonopoli.

“Kami berharap meningkatkan pengawasan guna menghindari pelanggaran di kemudian hari,” tegas Coughlin.

3. Implikasi serta latar belakang hukum

Pembagian ini berlangsung saat semakin banyak tekanan hukum yang dialami oleh Google. Pihak Kejaksaan Amerika Serikat menuntut agar Google melepaskan browser Chrome serta mendistribusi data penelusuran kepada kompetitor untuk mengurangi pengaruh pasarnya. Veredict Hakim Mehta direncanakan akan dirilis pada bulan Agustus tahun 2025.

Dilansir
CNN,
Gugatan derivatif ini istimewa sebab disampaikan mewakili perusahaan, bukan demi kepentingan individu. Tidak terdapat imbalan langsung untuk para pemilik saham; akan tetapi, estimasi biaya pengacaraannya bisa menembus ratusan juta dolar.

Mengutip
TipRanks,
Langkah tersebut menunjukkan pergantian besar dalam pengelolaan Alphabet. “Pencapaian ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan citra serta mengurangi ancaman hukum di kemudian hari,” jelas seorang ahli.