Fitra: Kritik Tajam Terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih

lowongankerja.asia


,


Jakarta


–

Sekretariat Nasional dari Forum Indonesiauntuk Keterbukaan Anggaran (FIKA)
Seknas Fitra
) mengevaluasi program Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (
KKP
Tidak memiliki tujuan dan metode yang jelas. Karena itu, mereka berpendapat bahwa program tersebut cenderung mengesampingkan masalah layanan sosial mendasar yang masih sangat memprihatinkan di kawasan pesisir.

Wakil Sekretaris Jenderal dari Fitra Ervyn Young menyebutkan bahwa pemerintah perlu menjelaskan tujuan serta strategi untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan dibangun di seratus lokasi pada tahun 2025. Menurutnya, Ervyn menambahkan, upaya pengembangan daerah pantai tak sebatas menggunakan perspektif ekonomi saja.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan terintegrasi yang memadukan pengembangan fasilitas infrastruktur produktivitas dengan penyediaan layanan publik esensial seperti pasokan air minum, sistem sanitasi, serta jaminan kesehatan. “Proyek desa nelayan senilai Rp2 triliun tersebut akan kesulitan mencapai hasil maksimal apabila hunian para nelayan belum dilengkapi dengan sumber air bersih maupun sarana sanitasi yang sesuai,” ungkap Ervyn dalam rilis tertulis pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sebagaimana disampaikan Ervyn, jumlah orang miskin di daerah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa. Dari angka tersebut, setidaknya ada 3,9 juta jiwa yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data yang ada, menurut Ervyn, wilayah pesisir memberikan kontribusi sekitar 68% dari jumlah keseluruhan kemiskinan di negara ini. Ia mengestimasi bahwa lebih dari 8 juta wanita di daerah pesisir berada dalam kondisi rawan tinggi terhadap masalah kesehatan disebabkan oleh kurang baiknya fasilitas sanitasi, mencakup ancaman stunting, kanker serviks, serta penyakit-penyakit tropis semacam malaria dan diare.

Ervyn pun menekankan pentingnya Peran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) untuk mempercepat pengembangan desa nelayan ini. Menurut dia, organisasi ini belum sepenuhnya matang dari segi struktur dan ada kekhawatiran bahwa hal itu mungkin hanya digunakan sebagai instrumen eksekusi oleh pemerintahan nasional maupun lokal.

“Akan lebih bijaksana jika Kopdes dirancang sebelumnya, kemudian diberi tugas untuk mengembangkan program tersebut. Jika konsepnya belum jelas, mungkin saja Kopdes hanya akan diposisikan sebagai penutup atau malah menjadi kambing hitam ketika program gagal,” ungkap Ervyn.

Menurut dia, tugas Kopdes idealnya tidak harus menjadi pengeksekusi proyek pembangunan, tetapi lebih kepada mengurus fasilitas-fasilitas hasil konstruksi sehingga bisa digunakan secara langsung oleh para nelayan. “Akhir tujuannya ialah untuk membentuk lingkungan bisnis perikanan yang didasar pada sumber daya setempat dan mampu meningkatkan kedaulatan penduduk pantai,” katanya.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanton menjelaskan bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 22 miliar agar dapat mengeksekusi proyek tersebut pada tahun 2025. Ia juga berbicara tentang tahap pertama di mana terdapat 100 lokasi yang ditargetkan dalam program desa nelayan bernuansa merah putih ini.

Berdasarkan informasi hingga hari ini, menurut Doni, organisasinya telah mendapatkan 910 usul untuk desa nelayan. “Tim kami saat ini tengah melaksanakan penilaian lebih rinci terhadap 100 tempat prioritas yang bisa dikembangkan menjelang tahun 2025,” jelas Doni.

Pemerintah bertujuan untuk membangun 100 Desa Nelayan Berwarna Merah Putih dalam setahun ini. Setelah itu, mereka berencana melanjutkan konstruksi dengan membentuk sebanyak 500 Desa Nelayan Warna Merah Putih tambahan pada tahun 2026 dan 2027.

Secara umum, sasaran pemerintah adalah mencapai 1.100 Desa Nelayan Merah Putih sampai tahun 2027. Menurut Doni, dana untuk program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut beberapa fasilitas yang direncanakan untuk dikembangkan di Kawasan Nelayan Merah Putih, yaitu: dermaga, tempat bersandarnya kapal, gudang pendingin, pabrik pembuat es, pusat makanan, lapak perlengkapan laut, kantor administrasi, pasar ikan, sistem pengolah limbah cair (IPAL), stasiun isi ulang bahan bakar bagi nelayan (SPBUN), serta gedung pelatihan profesional.

Doni menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang saling terhubung tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani nelayan. “Sebelumnya fokus pada cara penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran ikan dengan metoda konvensional, kini akan diperbarui agar lebih maju dan kompetitif,” ujarnya.

Annisa Febiola


ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini.