Ekonomi RI Diperkirakan Lesu, Airlangga: Prioritaskan Melindungi Kemampuan Membeli Rakyat

Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengurangi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% di tahun 2025 dan 4,8% di tahun 2026 yang akan datang.

Perubahan itu mengakomodir penurunan kepercayaan pasar, kendala dalam perdagangan, dan suku bunga yang melonjak, dampaknya langsung dirasakan oleh konsumsi dan investasi di berbagai negara.

Meresponsinya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa pihaknya di Indonesia berencana untuk memusatkan perhatian pada pemeliharaan kemampuan konsumen dalam negeri. Hal ini bertujuan supaya dapat mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan negara.

“Untuk Indonesia, kami mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu untuk mengamankan kemampuan pembelian masyarakat agar dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan pers tentang Persiapan Indonesia Menuju Kedaulatan OECD dalam Rapat Dewas OECD secara daring dari Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/6/2025).

Airlangga mengambil contoh bahwa pemerintah sudah merilis lima rangkaian bantuan stimulasi dengan harapan dapat memelihara industri berbasis tenaga kerja. Rangkaian bantuan stimulasi tersebut pun bertujuan untuk meningkatkan daya beli penduduk Indonesia secara bersamaan.

Ada lima stimuluss yang meliputi potongan harga pada tiket transportasi, pengurangan biaya jalan tol, peningkatan bantuan sosial dan dukungan untuk kebutuhan makanan, insentif upah, serta pembaruan dari diskon premi asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Airlangga menyatakan bahwa tindakan serupa pun diambil oleh negara-negara anggota OECD lainnya, yang ikut merancang paket kebijakan guna melindungi konsumsi dalam negeri mereka.

“Benar juga, kami memantau bermacam-maca negara anggota OECD dan kebanyakan dari mereka mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk tetap dapat menopang kemampuan pembelian warganya pada kondisi saat ini,” katanya.

Selanjutnya, orang tersebut menyatakan bahwa penguataman ekonomi tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga terjadi secara universal akibat efek berkelanjutan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat serta pengerasan situasi finansial global.

“Kemarin saat bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, ia menjelaskan bahwa dampak dari pembatasan perdagangan disebabkan oleh perang tariff dan balas-balasan bea masuk yang dilancarkan AS. Hal tersebut mengakibatkan perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara sekitar 0,5 hingga 0,7 persen,” katanya.