Ekonom: Kebijakan Prabowo Dipengaruhi oleh Pikiran Sumitro yang Kuat

Pemahaman ahli ekonomi ternama Sumitro Djojohadikusumo dipercaya tetap aktual dan dapat diterapkan pada strategi ekonomi Indonesia sekarang. Banyak pakar ekonomi menganggap bahwa berbagai ide yang dia ajukan masih memiliki nilai aplikatif.
Sumitro
yang mendorong pembentukan kebijakan ekonomi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain mengenai manajemen asset nasional lewat Badan Pengelola Investasi Daya Ananta Nusantara (BPI Danantara), berbagai kebijakan lain yang dicanangkan oleh Prabowo seperti peningkatan nilai tambah pada sumber daya alami dan deregulasi dalam birokrasinya juga erat hubungannya dengan ideologi Sumitro.

Ini dikemukakan beberapa pakar ekonom terkemuka pada diskusi panel berjudul ‘Menganalisis Ide-ide Sumitro: Negara Sebagai Penggerak Pembangunan’ dalam acara seminar nasional bertajuk ‘Sumitronomics dan Arah Perekonomian Indonesia’. Acara tersebut digagas oleh lowongankerja.asia di Jakarta, pada hari Selasa (3/6). Lowongankerja.asia bekerja sama dengan Iloni FEB UI atau Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
knowledge partner
dalam acara ini.

Perkuatan Manajemen Dana Dalam Negeri Melalui Danain

Konsep tentang pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatur investasi, seperti yang saat ini dikenal melalui BPI Danantara, pertama kali diajukan oleh Sumitro. Institusi tersebut kemudian dilegalkan oleh
Prabowo
pada Februari 2025 lalu.

Sebelumnya, Sumitro telah menyinggung perlunya adanya institusi tertentu untuk mengurus dan alokasi keuntungan bersih dari perusahaan milik pemerintah (BUMN).

“Sumitro menggarisbawahi kepentingan pemupukan modal lokal, sehingga tidak semata-mata bergantung pada investasi luar negeri. Ini yang disebut Danantara menurut sudut pandang saya,” ungkap Direktur Utama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Profesor Didik Rachbini.

Pengajar Ekonomi dari Universitas Leiden untuk Asia Selatan dan Tenggara, Rizal Sidiq, menyinggung bahwa Sumitro pernah mengusulkan pembentukan Badan Nasional Investasi Pembangunan Corp saat dia menduduki jabatan tersebut di Malaysia.
advisor
untuk pemerintah Malaysia.

“Tapi itu bukan
sovereign wealth fund
, menuju fokus pada pengkonsentrasian investasi di sebuah institusi tunggal. Menurut Sumitro kala itu, para investor atau sektor swasta di Malaysia belum cukup besar dan kuat.
fragmented
,” ujar Rizal pada simposium nasional berjudul “Sumitronomics dan Arah Perekonomian Indonesia” yang digelar oleh lowongankerja.asia, di Jakarta, Selasa (3/6).

Hilirisasi Ala Sumitro

Sumitro sering kali menggarisbawahi kepentingan industrialisasi serta penambahan nilai pada perkembangan ekonomi sebuah negeri. “Dalam karyanya, Sumitro menyinggung tentang kesesuaian dari diversifikasi vertikal atau penguatan nilai tambah melalui proses hilirisasi,” ungkap Ekonom Senior di UGM Denni Puspa Purbasari saat acara tersebut berlangsung.

Pengembangan hilirisasi di Indonesia dipercepat pada masa kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, dan terus berlanjutan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada bulan Mei yang lalu, Prabowo telah mendukung 18 proyek hilirisasi dengan jumlah investasi keseluruhan sebesar US$ 45 miliar atau kira-kira sama dengan Rp 734 triliun.

Namun, Sumitro menggarisbawahi bahwa kenaikan nilai tambah harus dilakukan secara bersama-sama dengan pembentukan lapangan kerja.

“Menambah nilai sebagai satu dimensi terpisah atau tujuan independen tanpa mendorong pekerjaan produktif akan menciptakan ketidaknyamanan dalam hal social dan stabilitas politik domestik,” ungkap Arianto Patunru, Manajer Kebijakan dan Kolaborasi di Proyek Australia National University (ANU) Indonesia, Sekolah Kebijakan Publik Crawford, pada kesempatan tersebut.

Deregulasi untuk Menarik Investasi

Sumitro pun sempat menyebutkan bahwa pemerintah harus fokus pada pembentukan lingkungan bisnis yang stabil. Ini bertujuan agar dapat mempercepat arus perdagangan baik di dalam maupun antar negara.

“Apabila dikaitkan dengan saat ini, hal itu dapat diamati melalui deregulasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo,” ungkap Arianto.

Perlu dicatat bahwa pemerintah sedang mengurangi beberapa ketentuan guna menambah daya tarik bagi investasi bidang industri berbasis tenaga kerja lokal serta mempersingkat prosesnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melonggarkan persyaratan tentang Persentase Komposisi Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan baru ini dipercaya dapat mendorong minat para investor untuk datang dan mendirikan pabrik mereka di Indonesia.