DPRD Minta Penjelasan Data Setelah Kota Masuk Urutan Terendah dalam Toleransi

PEKANBARU (.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDIP, Zulkardi, mengungkapkan ketidaksenangan serta kekagetannya setelah melihat Kota Pekanbaru termasuk dalam peringkat 10 kota dengan nilai Indeks Keterbukaan Toleransi (IKT) paling rendah di Indonesia menurut laporan Setara Institute. Menurutnya, hasil evaluasi itu tak sesuai dengan realitas di lapangan dimana warga masyarakat di Pekanbaru telah hidup secara harmonis dan tenang jauh hari ini.

“Berdasarkan kondisi yang terlihat di lapangan, kehidupan warga di sini sangat damai dan saling rukun, tidak peduli apakah dari segi agama atau suku. Mengapa Pekanbaru malah termasuk dalam daftar tersebut?” tanya Zulkardi bingung, Jumat (30/5/2025).

Zulkardi mengkritisi teknik serta ukuran-ukuran yang diterapkan pada penelitian itu. Baginya, apabila temuan studi tak dapat dipaparkan dengan transparan dan berdasar ilmu, hal ini mungkin menciptakan kekhawatiran di kalangan penduduk bermacam budaya.

“Kami mengharapkan institusi penelitian untuk menyampaikan landasan evaluasi mereka. Apabila tak terdapat klarifikasi yang rinci, kami bersiap melakukan gugatan hukum. Data semacam itu tidak boleh diremehkan sebab berkaitan dengan keseimbangan masyarakat,” tandasnya.

Laporan dari Setara Institute yang disebutkan adalah hasil pengawasan sepanjang tahun 2024 dan setelah itu diterbitkan di sebuah media massa nasional. Berdasarkan data ini, Pekanbaru menduduki peringkat lima sebagai kota dengan tingkat toleransi paling rendah dalam daftar tersebut.

Walaupun sedih, Zulkardi meminta kepada publik untuk tidak termakan dan senantiasa merawat persatuan di kalangan warganya. Dia menekankan betapa krusialnya melanjutkan jiwa gotong royong serta bersikap tahan terhadap berita yang dapat menciptakan disintegrasi.

“Apapun hasil survey tersebut, mari kita tidak tersulut emosi. Tetaplah kita menjaga ketenangan, saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan damai sebagaimana adanya,” katanya.

Zulkardi mengakhiri penjelasannya dengan menekankan pentingnya klarifikasi resmi dari para pihak berwenang supaya masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan tidak melakukan interpretasi keliru tentang keadaan di Kota Pekanbaru.