DPRD Kota Bekasi Sindir Tri Adhianto-Abdul Harris: Program Kerja Harus Lebih dari Hanya Jargon

, BEKASI —

Walikota Bekasi, Tri Adhianto bersama wakilnya, Abdul Harris Bobihoe memulai periode kepengurusan mereka dengan meluncurkan program bernama Zero Complaint.

Pasangan yang memenangkan pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi tahun 2024 berjanji akan bekerja sebaik mungkin selama 100 hari awal masa jabatannya agar tak ada keluhan dari penduduk setempat.

Sampai saat ini, program ‘Zero Complaint’ yang dijalankan mendapat kritikan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.

Sardi Effendi menganggap bahwa sampai saat ini masih belum adanya kepastian tentang hasil dari program tersebut.

“Bila terdapat program dan komitmen dari Walikota tentang mencapai tanpa keluhan, sampaikan hal tersebut kepada warga Kota Bekasi, pastikan bahwa ini bukan hanya slogan semata, melainkan masalah di lapangan juga harus terselesaikan,” ujar Sardi pada hari Sabtu, 26 April 2025.

Sardi menyebutkan bahwa terdapat beberapa Dinas di Pemerintahan Kota Bekasi yang belum beroperasional dengan optimal.

Sardi menyadari bahwa masalah tersebut masih sering terjadi seperti adanya komplain tentang pembangunan ilegal, pemadam PJU yang tidak berfungsi, jalan yang rusak, dan saluran air yang tersumbat.

“Tanpa keluhan seharusnya menjadi standar operasional untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalkan ada 10 poin, sebutkan satu-satu dan tunjukkanlah OPD manakah yang telah melaksanakannya. Kemudian gunakan hal tersebut sebagai landasan penilaian kinerja mereka. Harap diingat bahwa OPD yang sudah bekerja dengan baik jangan sampai dipindahkan, sedangkan bagi OPD lain yang belum melakukan pekerjaannya tetap diberi toleransi tanpa terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan politik,” ungkapnya.

Sardi menuturkan minimnya keterbukaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait progres Zero Complaint bisa disimpulkan ketidaksiapan terhadap janji zero complaint tersebut.

Sehingga ia mendesak Pemkot Bekasi untuk segera mempublikasikan data capaian program tersebut kepada masyarakat.

“Kalau tidak disampaikan ke masyarakat, artinya tidak siap, harus ada evaluasi, berikut kan janji 100 hari loh, masalah yang dikeluhkan warga itu harus diatasi,” tuturnya.  (*/adv/m37)