DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029

PIKIRAN RAKYAT KALTIM

– DPRD Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-16 yang berisi pembicaraan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2025 sampai 2029.

Rapat dilaksanakan di gedung utama DPRD Kalimantan Timur dan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, yang ditemani oleh Wakil Ketua Ananda Emira Moeis bersama dengan anggota DPRD Yenni Eviliana. Turut hadir juga staf ahli bidang III Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, yaitu Arief Murdiyatno.

Fraksi Golkar lewat perwakilan resmi mereka, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan pujian atas tahapan penyiapan RPJMD yang dianggap sejalan dengan tujuan pengembangan jangka panjang daerah tersebut.

“Fraksi Partai Golkar mengungkapkan pujian karena kelanjutan dalam penyiapan dokumen RPJMD ini. Misi luas ‘Kaltim Maju Menggapai Generasiemas’ perlu direalisasikan melalui panduan kebijakan yang jelas dan dapat diukur,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara visi, misi, tujuan, hingga program prioritas. “Ketiga tujuan utama yakni Kaltim Sukses, Generasi Emas, dan tata kelola yang baik perlu dijabarkan dalam program-program nyata. Kita mencatat ada 10 sasaran dan 64 program prioritas. Ini harus dipastikan tepat sasaran,” tegasnya.

Syarifatul turut menyoroti dua program unggulan, GratisPol dan JosPol, yang dinilai bisa menjadi motor transformasi sosial. “Program GratisPol dan JosPol harus dijaga keberlanjutannya agar menjadi bagian dari perubahan nyata di masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Gerindra melalui Akhmed Reza Fachlevi mengingatkan pentingnya kesesuaian RPJMD dengan kebutuhan riil masyarakat. “Jangan sampai dokumen RPJMD ini hanya menjadi formalitas belaka. Harus betul-betul bisa menjawab tantangan pembangunan daerah, terutama dalam pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan lewat Hartono Basuki mendorong agar pelestarian budaya dan lingkungan hidup dimasukkan dalam indikator keberhasilan.

“Harapan kami adalah bahwa pemeliharaan warisan budaya setempat tidak hanya menjadi sebuah simbol, melainkan juga terintegrasi sebagai elemen dalam rencana pengembangan yang berkesinambungan,” ungkap Hartono.

Lainnya seperti PKB, PAN–NasDem, PKS, serta Demokrat–PPP juga mengutarakan sokongan mereka akan vitalnya RPJMD sebagai panduan untuk keputusan strategis, sekaligus mementaskan pentingnya kerjasama di antara lembaga perundang-undangan dengan pemerintah.

“Kita mengutamakan kerjasama diantara seluruh pihak untuk memastikan bahwa implementasi proyek pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan akibat sikap individualistis,” jelas La Ode Nassir dari Fraksi PKS.

Rapat ini merupakan elemen signifikan dalam rangkaian legislasi lokal yang bertujuan untuk mengatur jalannya pengembangan selama lima tahun mendatang. Seiring dengan peluncuran diskusi tentang RPJMD 2025-2029, masyarakat saat ini antusias menyaksikan realisasi visi luhur Kalimantan Timur meraih eraemasnya.