Diklat ASN 2025: Fokus Utama Kemendagri adalah Tata Kelola Pemerintahan Modern

OKE FLORES.COM –

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah, Sugeng Hariyono, yang merupakan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Dalam Negeri, menggarisbawahi bahwa peningkatan keahlian para ASN sangat penting sebagai solusi utama dalam menghadapi berbagai permasalahan modern.

Pada perayaan penutupan Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I serta Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan I tahun 2025 yang berlangsung di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, Sugeng mengatakan bahwa sangat penting untuk lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban administrasi saja. Menurutnya, harus ada pemeliharaan terhadap nilai-nilai moral dan norma-norma etis saat bertugas sebagai penyedia layanan bagi masyarakat umum.

Keterampilan Pegawai Negeri Sipil: Melampaui Tugas-Tugas Kantoran

Sugeng menegaskan secara jelas bahwa peningkatan kapabilitas PNS tidak hanya semata-mata sebagai tanggung jawab formal yang perlu diselesaikan, tetapi juga menjadi suatu kewajiban etis.

Setiap ASN dituntut untuk terus belajar dan berkembang, mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Pada zaman digital dan globalisasi saat ini, pegawai negeri sipil yang sesuai adalah mereka yang bersedia menangani tantangan terbaru serta dapat memenuhi keperluan publik melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kontemporer.

“ASN yang relevan adalah ASN yang siap menjawab tantangan zaman,” ujar Sugeng saat acara penutupan diklat tersebut. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perubahan yang cepat menuntut ASN untuk tidak hanya beradaptasi dengan peraturan yang ada, tetapi juga berinovasi dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Keuangan Daerah: Tanggung Jawab yang Berintegritas

Sebagai elemen dalam pengembangan kapabilitas pegawai negeri sipil, Sugeng menggarisbawahi kebutuhan pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan untuk seluruh PNS, khususnya bendahara di tingkat lokal.

Menurut dia, sekretaris daerah tidak cuma bertugas mencatat urusan keuangan, tapi jauh melebihinya, mereka menjadi pengawal integritas finansial di tingkat lokal.

Saat melakukan tanggung jawabnya, seorang bendahara perlu memahami peraturan yang sedang aktif, mahir dalam penggunaan teknologi, serta berani menolak instruksi yang bertentangan dengan ketentuan.

Sugeng menyebutkan bahwa perubahan dalam manajemen keuangan saat ini yang membutuhkan lebih banyak keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efisiensi seharusnya menjadi fondasi utama dalam mengambil setiap keputusan finansial.

PNS yang bertugas dalam bidang ini diharapkan dapat menjamin bahwa seluruh dana anggaran dipakai secara tepat, terbuka, serta memberi manfaat untuk kepentingan publik.

Peningkatan Kapasitas ASN untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Modern

Peningkatan kapasitas ASN tidak hanya terbatas pada bidang keuangan, tetapi juga mencakup penguasaan keterampilan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, teknologi informasi (TI) berperan sangat penting.

Sugeng menyebutkan bahwa pemerintah mendukung implementasi konsep e-government sebagai janji untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efisien dan mutakhir.

“Rencana pengembangan tak sekadar melibatkan data dan dana, tapi juga tentang visi. Visinya adalah mengantarkan wilayah menuju ketahanan yang lebih baik serta meningkatkannya kesejahteraan penduduknya,” jelas Sugeng.

Visi ini menekankan betapa vitalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar untuk mengurus keuangan dan anggaran, melainkan juga sebagai pemimpin perubahan yang mendorong perkembangan wilayah secara keseluruhan.

Cetak ASN Berkualitas demi Masa Depan Negara

Dengan pelatihan ini, Kemendagri menginginkan terbentuknya PNS yang mempunyai keahlian di atas kemampuan teknikal semata.

PNS yang diberi pelatihan diharapkan untuk mempunyai integritas moral, etika publik yang kuat, dan juga bertanggung jawab secara sosial.

Ini sangat penting untuk menghasilkan pejabat yang tak hanya mahir dalam menunaikan kewajibannya namun juga sanggup bertindak secara jujur, memelihara kebutuhan masyarakat umum, serta bersumpah pada pengembangan wilayah yang lestari.

Melalui pelatihan bertahap, harapan adalah para Aparatur Sipil Negara bisa merumuskan perencanaan serta anggaran yang komprehensif, efisien, dan orientasi pada hasil kerja.

Sasaran pokoknya adalah membantu mencapai target pengembangan wilayah yang makmur dan bersaing, sehingga secara langsung akan menguntungkan penduduk setempat.

Menghadapi Tantangan ke Depan

Peningkatan keterampilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2023 mengenai PNS, yang mensyaratkan peningkatan kemampuan pegawai tersebut lewat pendidikan dan pelatihan terus-menerus.

Bukan hanya itu saja, para Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam beragam undang-undang berkaitan dengan manajemen keuangan pemerintah, misalnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 seputar Keuangan Negara serta UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Dengan begitu, setiap ASN yang terlibat dalam pemerintahan daerah akan mampu menghadapi perubahan dengan lebih siap dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Inilah merupakan tindakan nyata untuk mengatasi hambatan birokrasi serta menyongsong perubahan Reformasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai negeri sipil di daerah tidak boleh diremehkan. Ini merupakan tahap krusial dalam menghasilkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, serta responsif.

Dengan melalui diklat serta pelatihan terus-menerus, pegawai negeri sipil bakal semakin siap menyongsong tantangan jaman dan turut mempersembahkan kontribusi untuk menciptakan pengembangan wilayah yang lebih bersaing dan makmur. ***