Dedi Mulyadi Shift Jam Pelajaran ke Pukul 6 Subuh di Jabar: Selesaikan Hari Sekolah Cepat

Pada bulan Juni 2025, sistem pendidikan di Jawa Barat bakal menghadapi transformasi signifikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyusun regulasi baru yang mencakup pola waktu untuk proses pembelajaran mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai SMA/SMK. Kebijakan penting tersebut termasuk adanya penyesuaian pada jadwal kelas menjadi lebih pagi yaitu sejak pukul 06:00 Waktu Indonesia Barat.

Di samping itu, program studi pembelajaran akan seragam hingga hari Jumat saja bagi semua tingkatan pendidikan.

Tindakan ini adalah sebagian dari usaha pemerintah daerah dalam menghasilkan suasana belajar yang lebih teratur dan produktif.

Menurut Dedi, kebijakan ini tidak terlalu asing baginya. Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta dalam dua masa jabatan, dia sudah mengimplementasikan model yang mirip sebelumnya dan merasa bahwa dampaknya pada pertumbuhan anak didik cukup baik.

Sebab Dedi Mulyadi Mengimplementasikan Waktu Belajar yang Lebih Awal

Dedi mengatakan bahwa waktu belajar yang dimajukan bisa memiliki efek baik bagi kepatutan dan fokus murid-muridnya. Dengan memulai hari pada pukul 06:00, dia ingin agar para pelajar menjadi lebih tertib dalam menjalankan aktifitas mereka setiap harinya.

“Bila pembelajaran diawali pukul enam pagi, hal itu tidak akan membebani mereka. Sebaliknya, ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memiliki waktu yang lebih baik untuk belajar dan menyelesaikan aktivitas mereka lebih cepat,” katanya dalam pernyataan tertulis pada hari Jumat, 30 Mei 2025.

Di samping pergantian jam memulai pembelajaran, Dedi pun mendukung seragamnya hari studi di semua wilayah Jawa Barat.

Pada saat ini, banyak sekolah menengah atas telah mengatur aktivitas pembelajaran sampai dengan hari Jumat, sedangkan tingkat Sekolah Dasar dan Pembangunan Desa di berbagai daerah tetap aktif hingga hari Sabtu. Berdasarkan pernyataan Dedi, model ini harus diperbarui untuk menyamakan jadwal semua murid dalam provinsi tersebut.

Saya mendorong semua kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk merencanakan jam pelajaran berakhir pada hari Jumat saja. Hal ini bertujuan untuk memastikan waktu istirahat yang mencukupi bagi para murid serta menyamankan kurikulum antara wilayah-wilayah,” ujarnya.

Gubernur Dedi Menyesuaikan Pelayanan Publik di Jawa Barat

Tak cuma di sektor pendidikan, Gubernur Dedi pun mengubah jadwal pelayanan publik yang umumnya disebut sebagai
Abdi Negara Mengangkat Diri Sebagai Warganya
.

Acara itu dulunya digelar setiap hari Rabu, tetapi mulai tengah tahun 2025 akan dipindahkan ke hari Jumat.

Acara tersebut diadakan setelah shalat Jumat, mulai pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB, dan dilanjutkan hingga menjelang petang. Kebijakannya ini bertujuan supaya semakin banyak penduduk lokal, khususnya orang tua dan pelajar, bisa bergabung tanpa harus mengabaikan kegiatan belajar atau bekerja mereka.

“Warga umumnya telah kembali dari tempat kerja atau ladang di waktu senja. Oleh karena itu, mereka dapat lebih tenang dalam mengikuti berbagai aktivitas pelayanan masyarakat serta hiburan rakyat yang dilaksanakan kemudian,” terangkan Dedi.

Kebijakan tersebut turut diiringi oleh terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/Disdik tanggal 23 Mei 2025.

Pada surat tersebut, semua pejabat setingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat dimintakan untuk memfasilitasi implementasi pembatasan waktu malam bagi siswa sampai ke level desa.

Peraturan ini dimaksudkan untuk membatasi gerakan para pelajar di luar tempat tinggal mereka saat malam hari dengan tujuan meningkatkan keselamatan serta keteraturan.

Berdasarkan petunjuk dalam dokumen resmi itu, para siswa tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah pada waktu malam selain jika ada kebutuhan penting, misalnya menghadiri acara sekolah, partisipasi dalam kegiatan keagamaan setelah mendapat persetujuan dari orang tua, atau situasi darurat. Pihak pemerintah lokal diminta aktif dalam mensosialisasikan serta melaksanakan aturan ini di wilayah mereka masing-masing.

Dedi menginginkan agar semua kepala daerah di Jawa Barat sepenuhnya mensupport kebijakan yang sudah disusun tersebut. Dia percaya bahwa jika diterapkan secara konsisten, aturan itu bakal memberi pengaruh baik bagi sektor pendidikan serta aspek hidup bermasyarakat.

“Semoga seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat sejajar dengan Gubernur untuk menghindari adanya perbedaan implementasi regulasi di berbagai daerah,” tuturnya demikian. ***