Dedi Mulyadi Berkolaborasi dengan TNI Untuk Mendidik Karakter Siswa

lowongankerja.asia


, Bandung – Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
membuat berbagai program strategis guna memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat. Ini mencakup hal-hal seperti menjamin kuota penerimaan siswa dan bekerja sama dengan mitra lokal.
TNI
/Polri menyelenggarakan pendidikan karakter untuk para siswa dan menangguhkan sementara dana hibah untuk beberapa lembaga pendidikan.

Dia menggarisbawahi masalah kapasitas ketika menerima murid baru. “Saya tak ingin terjadi lagi kekacauan pada proses pendaftaran siswa SMP/MTs. Dinas Pendidikan serta Kemenag perlu mendefinisikan batasan kuota dengan jelas,” ujar Dedi Mulyadi dalam rilisnya, Jumat, 25 April 2025.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa sekolah swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kapasitas tempat duduk. “Apabila kuota belum terpenuhi, murid harus dialihkan ke sekolah swasta yang telah disetujui. Pemerintah provinsi siap membantu biaya pendidikan bagi siswa yang belajar di sekolah bertaraf swasta selama posisinya bisa dipastikan,” ungkapnya.

Perihal yang sama diajukan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah pertama yang berada di bawah kendali pemerintah kabupaten atau kota. Dedi Mulyadi menyebut bahwa pemerintahan provinsi saat ini tengah mempersiapkan implementasi pendidikan karakter bagi para murid melalui kerjasama dengan TNI/Polri. Dia bertujuan agar program pendidikan karakter fase awal dapat diluncurkan mulai tanggal 2 Mei 2025 di beberapa daerah tertentu.

“Jangan perlu segera melakukannya di 27 kabupaten atau kota. Kami akan memulainya dari wilayah yang sudah siap serta dinilai rentan terlebih dulu, kemudian secara bertahap,” ungkap Dedi Mulyadi.

TNI telah mengalokasikan sekitar 30 hingga 40 asrama khusus untuk implementasi program tersebut. Siswa-siswi yang akan ikut serta dalam pendidikan karakter dipilih melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua, dengan keunggulan diberikan kepada mereka yang membutuhkan bimbingan lebih atau diduga terlibat dalam lingkaran pergaulan tidak sehat ataupun aktivitas ilegal.

“Sebagai durasi selama enam bulan, para pelajar akan mendapatkan pendampingan di asrama tanpa menghadiri lembaga pendidikan resmi. Tim TNI lah yang nantinya akan menjemur langsung peserta didik sampai ke tempat tinggal mereka guna membimbing sifat serta tindakan mereka,” jelas Dedi Mulyadi.

Penyediaan dana untuk proyek ini akan dijalankan bersama-sama oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Dedi Mulyadi, dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menangguhkan sementara pengiriman dana bantuan ke yayasan pendidikan sebab dipandang masih tidak merata dan bisa jadi kurang tepat sasarannya.

Pemprov Jawa Barat kini sedang mengonfirmasi para penerima bantuan keuangan dari Dinas Pendidikan serta Kantor Wilayah Kemenag karena ada penemuan yayasan baru yang belum diverifikasi namun telah mendapatkan anggaran bantuan mencapai miliaran rupiah.

“Saya tak ingin bantuan keuangan ini hanya diambil manfaatnya oleh sebagian orang saja. Hal itu tidak boleh dibiarkan,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah mengusulkan dana bantuan untuk membangun madrasah serta sekolah menengah pertama yang tanggung jawabnya ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Akan tetapi, dia memberikan syarat agar tempat tersebut jauh dari area SD atau SMP guna mencegah persaingan dalam hal calon pelajar.

“Pemdaprov bersedia mendukung pengembangan madrasah dengan jumlah siswa yang telah ditentukan. Saya tidak ingin terjadi penyimpangan lagi. Mohon saya diberikan data resmi dari Kemenag Jabar,” ungkapnya.