Bahlil Dituding, Golkar Siapkan Diri: Lebih dari Masalah Pribadi, Ini Tentang Masa Depan Rakyat Kecil

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan dukungan atas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang jadi target kritik lantaran keputusannya yang berpijak pada kepentingan masyarakat umum. Menurutnya, tindakan Bahlil memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat ikut serta di bidang pertambangan merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan mendukung kelompok kurang mampu.

“UMKM perlu diberikan kesempatan yang lebih luas, dan kebijakan Menteri Bahlil telah menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk mendukung mereka,” ungkap Sarmuji melalui pernyataan tertulis dari Jakarta pada hari Sabtu, 7 Juni.

Menurut dia, hingga saat ini industri tambang didominasi oleh perusahaan raksasa, sedangkan pebisnis skala kecil hanya sebagai pengamat saja. Dia menganggap bahwa aturan Bahlil merupakan pembenahan signifikan terhadap regulasi sebelumnya yang cenderung mendukung korporasi besar serta seringkali berasal dari luar negeri.

Tindakan Berani: Ungkapkan IUP yang Menganggur, Buka Peluang bagi UKM

Sarmuji mengkritisi langkah Bahlil yang membatalkan ijin usaha pertambangan (IUP) untuk proyek-proyek besar yang tidak lagi digunakan dan berencana memberikan hak tersebut kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Keputusan ini disampaikannya sebagai suatu inovasi signifikan yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang tinggal di wilayah kaya sumber daya alam tetapi belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari sektor itu sendiri.

“Ini merupakan kemajuan dalam mendistribusikan kesejahteraan dengan cara yang lebih adil. Negara tidak hanya berfungsi bagi sekelompok elit saja, tetapi juga untuk rakyat biasa yang sering kali terpinggirkan,” katanya dengan tegas.

Ditarget karena Terkait dengan Sindikat Minyak dan Gas?

Namun, Sarmuji mengatakan bahwa keputusan Bahlil telah menjadikannya target bagi serangan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya mendapat manfaat dari sistim lama, seperti para pengimport ilegal minyak.

“Mereka memanfaatkan masalah seperti penutupan operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat untuk mencoba mengubah keputusan Menteri Bahlil. Sebenarnya, persetujuan tersebut berasal dari menteri yang lalu,” ujarnya.

Golkar Tegas: Kami Akan Awasi Menteri Bahlil

Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji menyatakan tegas bahwa partainya bakal tetap memantau serta mensupport keputusan-keputusan yang pro-rakyat. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang merugikan dan bisa menyesatkannya.

“Masalah ini tidak terkait dengan personal Menteri Bahlil. Yang menjadi intinya adalah orientasi kesetiaan negara—apakah kita sungguh-sungguh mendukung rakyat atau malah masih memberikan kelonggaran kepada kelompok oligarki,” tegasnya.