Aceh Bebas dari Preman, Namun Tak Tertutup Kemungkinan

TERHITUNG

Sejak tanggal 1 Mei 2025, kepolisian telah meluncurkan operasi khusus bernama Operasi Kepolisan Kewilayahan yang berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan menumpas tindak pidana premanisme. Operasi ini pun turut diterapkan di Aceh, daerah terpencil yang ada di bagian paling barat dari pulau Sumatera.

Setiap Polres dalam lingkup Pemerintahan Aceh telah mendirikan tim khusus untuk menangani permasalahan premanisme. Beberapa upaya penegakan hukum pun sudah dikerjakan. Baru-baru ini, seperti yang ditampilkan pada Harian Serambi Indonesia, Selasa (13/5/2025), pihak berwenang berhasil menahan tiga individu diduga sebagai aktor dari aktivitas premanis tersebut.

Tiga individu tersebut ditahan ketika mereka tengah melancarkan perbuatan pengrusakan dengan dalih pemungutan uang tak sah (pungli) di tiga tempat wisata yang terletak di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Ketiganya adalah Pantai Ujong Batee di Aceh Besar; area Pantai Alue Naga serta destinasi wisata Pantai Syiah Kuala di Banda Aceh.

“Tiga individu telah ditahan selama operasi KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), yang bertujuan untuk mengurangi perilaku penggelolakan. Mereka menerima bayaran tidak sah sebagai biaya masuk dan parkir serta beroperasi di luar sistem tiket resmi dan tanpa persetujuan dari otoritas lokal,” jelas Joko pada hari Senin, 12 Mei 2025.

Joko menyatakan bahwa timnya akan memperkuat operasi pemantauan di area-area pariwisata sejalan dengan peningkatan laporan dari publik tentang aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok tertentu, termasuk pungutan biaya masuk atau parkir tanpa pedoman resmi.

Premanisme merupakan aktivitas atau sikap yang diterapkan oleh kelompok orang atau pribadi-pribadi yang merujuk pada penyalahgunaan kekuatan fisik, penyeksaan mental, atau pernyataan ancaman guna mewujudkan ambisi mereka, biasanya di lingkungan kriminal atau transgresi aturan hukum. Tindakan ini bisa termasuk eksploitasi finansial, pembunuhan, ataupun gerakan-gerakan yang menyinggung hak asasi manusia lainnya.

Macam-macam tindakan perilaku premanisme tersebut antara lain merencanakan pemerasan, melakukan penggebalaan kekerasan, memberikan tekanan psikologis, melaksanakan pencurian paksa, menarik biaya tidak resmi, menguasai suatu area, menyampaikan ancaman, serta mendistorsi atau memusnahkannya milik orang lain. Tindakan premanisme bisa membawa akibat serius bagi para korbannya dan lingkungan sekitarnya, mencakup kerugian secara fisik, emosional, dan finansial.

Menariknya, walaupun Aceh adalah sebuah wilayah bersejarah konflik, kini telah berhasil mengurangi tindakan premanisme. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh justru menjadi salah satu provinsi paling aman di tanah air ini, menempati posisi ketiga sebagai daerah dengan angka kejahatan sebesar 0,34%.

Namun, meski jarang terdengar tindakan premanisme, hal itu tidak bermakna sama sekali. Suap dan pungutan liar di destinasi pariwisata adalah contohnya. Tipe perilaku ini seringkali muncul di wilayah-wilayah wisata, terlebih di sekitaran Aceh Besar. Ditambah dengan adanya peningkatan aktivitas premanistik saat masa pemilihan umum atau Pilkada.

Tindakan premanisme tersebut, bila tetap diabaikan, khawatirnya akan makin meluas ke masa depan. Oleh karena itu, kami sungguh mensupport usaha Polri, lebih-lebih Polda Aceh yang sudah mengadakan tim tugas guna memerangi perilaku premanis. Kami tak berharap nantinya, predikat Aceh sebagai wilayah termudah dipercayai, jadi bergeser menjadi provinsi dengan tingkat keselamatan rendah. (*)

POJOK

Eks marinir menjadi tentara di Rusia

Iya, hidup memang tentang pemilihan ya? hehehe..

Hutan di Aceh akan menjadi penyedia utama karbon

Bisa jadi ini yang disebut sebagai ‘jualan angin’ oleh banyak orang.

Polda Aceh membuka laporan terkait premanisme

Keluhan tentang biaya tambahan di sekolah seperti apa?