Pengamat: Mengapa Stok Beras Berlimpah Malah Harganya Meningkat di Atas HET?

JAKARTA,

– Sampai saat ini, Perum Bulog belum menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ataupun kegiatan operasi pasar guna mengurangi harga beras bagi konsumen yang telah meningkat lebih dari batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sebenarnya, tindakan SPHP dipandang penting mengingat stok beras pemerintah (CBP) yang berlebih terkonsentrasi di gudang-gudang Bulog.

Pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebutkan bahwa selama beberapa bulan ini, harga beras sedang di tingkat nasional telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Fenomena yang sama juga dialami oleh jenis beras berkualitas premium.

Sebenarnya, penyerapan padi mentah atau beras oleh Bulog telah mencapai 2,51 juta ton hingga kini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kelebihan pasokan beras selama periode Januari sampai Juni 2025. Sebagian besar cadangan tersebut berhasil diresapi oleh Bulog.

“Mayoritas padi atau beras dityerap oleh Bulog. Pada tanggal 29 Mei kemarin angkanya sudah mencapai 2,4 juta ton. Hingga kini penyerapan dari Bulog telah meningkat menjadi 2,51 juta ton. Berdasarkan data kerangka sampel area Badan Pusat Statistik, surplus produksi antara bulan Januari dan Juni tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,2 juta ton,” kata Khudori ketika diwawancara pada hari Rabu (11/6/2025).

Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan itu belum diperbolehkan menyalurkan alias menjual beras yang diserap. Beras ditumpuk di gudang hingga diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah.

Khudori mencatat, kondisi tersebut membuat harga beras medium dan premium di tingkat konsumen terkerek naik.

“Apa gunanya buat rakyat dan publik stok melimpah, tapi harga melampaui HET? Ini kan absurd. Apa yang dibanggakan dari absurditas seperti ini? Karena beras hanya ditumpuk di gudang, pasar yang panas tidak ada upaya untuk mendinginkan,” paparnya.

Bukan hanya itu saja, aturan tentang Harga Pangan Pokok sebesar Rp6.500 tiap kilogram (kg) beras kering hasil panen dari para petani, tanpa memandang mutunya, turut berperan dalam membuat harga beras menjadi lebih tinggi.

“Karena tidak adanya standar mutu, padi yang dityetorkan ke Bulog dan penggilingan sangat beragam, mulai dari kualitas rendah sampai bagus. Kadar air dan butiran padi hijau yang kosong pun cukup tinggi. Namun demikian, harga pembelian tetap sebesar Rp 6.500 per kilogram,” jelasnya.

“Gabah berkualitas baik diabsorb oleh perusahaan penggilingan privat, sedangkan gabah yang kurang baik dikirimkan kepada Bulog. Bulog tidak dapat menolak hal ini karena bersifat wajib,” jelas Khudori.

Menurutnya, pemerintah harus mengirim CBP ke gudang Bulog dengan cepat. Semakin lama barang ini disimpan, semakin besar beban bagi Bulog yang bertindak sebagai operator. Hal ini dapat menyebabkan biaya perawatan dan simpan menjadi lebih tinggi. Di samping itu, terdapat potensi penurunan kualitas, berkurangnya jumlah, serta jika dibiarkan dalam waktu panjang mungkin saja rusak.

Khudori mengusulkan agar SPHP bisa dijalankan bersamaan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa beras seberat 20 kg yang dimulai pada bulan Juni-Juli tahun ini. Menurut informasi dari Badan Pangan Nasional (Bappenas), pembagian bansos beras tersebut ditujukan kepada 18,3 juta rumah tangga.

“Bantuan makanan untuk dua bulan (bulan Juni dan Juli) telah didistribusi secara bersama-sama pada bulan ini. Jumlah total beras yang diberikan mencapai lebih dari 360 ribu ton. Selain itu, pihak berwenang juga menyatakan niat mereka untuk mengirimkan beras SPHP dengan tujuan pengiriman sebesar 250.000 ton pada bulan Juni. Bila kita hitung, keduanya dapat memiliki dampak terhadap harga pasaran,” jelasnya.

Beras yang di distribusikan lewat dua proses tersebut mencapai 23,69 persen dari total permintaan beras perbulan.

Penduduk yang mendapatkan bantuan beras, kata dia selanjutnya, tidak perlu repot-repot menuju pasar hanya untuk membeli nasi. Bahkan jika mereka tetap harus datang ke pasar, jumlah pembelian cukup minimal untuk melengkapi kebutuhan konsumsi bulanan keluarga tersebut.

Hal ini akan meringankan beban pada harga padi di pasaran, jadi harganya tidak merangkak naik. Selanjutnya, penduduk yang menggunakan beras dari program SPHP tersebut pun memperoleh beras berkualitas tinggi dengan nilai ekonomis yang lebih ringan.

“Apakah harga akan turun? Kalaupun tidak turun, harga akan tertahan tidak naik. Apakah akan bertahan di bulan berikutnya? Tergantung apa langkah pemerintah setelah Juni. Bantuan beras Juli sudah disalurkan di Juni. Kalau SPHP tidak berlanjut, jangan harap harga akan turun,” lanjut Khudori.