Bela Bahlil dan Abraham: Lawan Hoaks AI, Lindungi Kebijakan Untuk Rakyat

– Anggota DPR RI
Abraham Sridjaja
menyuarakan tanggapan atas meningkatnya serangan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan cara sebaran narasi-narasi yang menyesatkan dan peredaran gambar palsu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurut Abraham, serangan tersebut tidak hanya bersifat kritis, melainkan merupakan wujud dari teror digital berbahaya dengan tujuan untuk mencegah kebijakan yang sebenarnya menguntungkan kalangan bawah.

Pak Bahlil saat ini berupaya menyerahkan kembali pengelolaan tambang kepada masyarakat. Akan tetapi, tindakan tersebut memicu gangguan pada kepentingan utama sehingga timbul serangan yang tak beralasan, termasuk melalui informasi hoax dan penyisipan gambar palsu,” ungkap Abraham dalam pernyataan tertulis, Minggu (9/6/2025).

” Ini bukan ekspresi bebas, ini adalah informasi yang direncanakan dengan sengaja,” tambah wakil rakyat dari fraksinya Partai Golkar tersebut.

Dia menyebut keputusan Menteri
Bahlil
Untuk menarik sejumlah ijin perusahaan pertambangan yang tidak aktif dan memindahkannya kepada koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan langkah yang sesuai dengan undang-undang dasar.

Abraham menyebut tindakan tersebut sebagai pembenahan atas sistim sebelumnya yang hanya menguntungkan segelontar perusahaan raksasa saja.

“Kekayaan alam harus diatur oleh pemerintah dan dimaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk menguntungkan kalangan kapitalis tertentu,” ungkap Abraham.

Akan tetapi, ia menganggap bahwa keberaniannya itu malah mendorong ketidaknyamanan beberapa kelompok yang khawatir akan hilangnya hak akses mereka serta kontrol. Sebagai akibatnya, mereka mencoba beragam metode, seperti membentuk pendapat melalui materi yang dimanipulasi.

“Saat ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana akun-akun buzzer menyebarkan gambar-gambar hasil buatan AI seperti mereka benar-benar nyata, meskipun isi dari gambarnya berupa fitnah. Jelas tujuannya adalah untuk mempengaruhi pendapat sehingga masyarakat mulai ragu terhadap keputusan pemerintahan,” ungkap salah satu anggota Komisi I DPR tersebut.

Abraham juga menjelaskan masalah tentang pengizinan pertambangan nikel di daerah tersebut.
Raja Ampat
Yang baru-baru ini banyak disebut-sebut terkait Bahlil. Ia menyatakan tegas bahwa izin itu bukan berasal dari Bahlil, tetapi dari menteri yang lalu, dan kini malah sedang dihentikan serta dievaluasi.

“Ini adalah fakta yang kerap dilupakan. Justru Menteri Bahlil lah yang menghentikan proses tersebut dengan tujuan agar semuanya patuh pada peraturan dan adil. Akan tetapi, informasi yang disebarluaskan kepada khalayak justru berbeda arah,” paparnya.

Dia menegaskan bahwa Fraksi
Partai Golkar
Di DPR sepakat total dengan kebijakan-kebijakan Menteri Bahlil yang bertujuan untuk mendistribusi ekonomi secara adil serta melindungi para pengusaha UMKM.

“Pak Bahlil telah menunjukkan komitmen pemerintah pada keadilan sosial. Di partai Golkar, kami tidak akan mengizinkan adanya serangan berlebihan terhadap seorang menteri yang bersungguh-sungguh membantu rakyat,” katanya.

Abraham mendorong untuk meminta institusi penegakan hukum serta Departemen Komunikasi Digital mengambil langkah keras melawan sebaran informasi bohongan hasil kecerdasan buatan yang mencoreng figur publik. Ia meyakini bahwa hal tersebut merupakan tantangan besar bagi standar demokrasi di Indonesia.

“Bila dunia maya diisi dengan berita bohong dan penipuan, masyarakat dapat kehilangan pemahaman tentang realitas. Hal ini sangat berbahaya. Demokrasi kita bisa terguling tidak melalui pemberontakan fisik, tapi melalui perubahan opini publik yang disengaja,” katanya.

(fat/jpnn)