Kurangi Konflik di Papua Tengah: Pigai Usulkan Pos Militer Tanpa Fasilitas Sipil

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAKARTA-

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengkritik adanya beberapa titik pengawasan militer TNI serta polisi Polri di wilayah tengah Papua, terutama di kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, tempat mereka masih menduduki gereja dan rumah klasis hingga saat ini.

“Gubernur serta seluruh bupati setuju untuk mendukung pengadaan tempat pemantauan keamanan supaya tidak lagi menggunkan infrastruktur publik. Mereka juga berencana menemukan area yang tepat sebagai situs konstruksi,” terang Pigai melalui pernyataan tertulisnya pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.

Pekerja HAM dari Papua Tengah itu pun mengkritik dampak masalah sosial yang masih berlangsung di Intan Jaya dan Puncak Jaya.

Dia menyebutkan bahwa saat ini kira-kira 60.000 orang dari kedua wilayah tersebut harus berpindah karena adanya pertikaian bersenjata.

Malahan, dua kecamatan di Intan Jaya dan Puncay sudah menjadi tanpa penduduk sama sekali, dengan warga mereka meninggalkannya untuk menemukan tempat berlindung yang lebih aman.

Di wilayah Puncak Jaya, konflik sosial muncul akibat pertikaian di antara kelompok yang mendukung para calon bupati berbeda.

Untuk menjawab masalah tersebut, Pigai mengutamakan kebutuhan proses penyamaan persepsi serta perdamaian.
estorative justice
melalui denda adat.

Di samping itu, dia menekankan kepada pemerintah nasional agar secepatnya mengangkat Bupati dan Wakil Bupati tetap guna menjaga kestabilan daerah.

Mantan Menteri HAM Natalius Pigai sempat menggelar pertemuan tertutup bersama Gubernur Papua Tengah serta beberapa Bupati di Bali pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2025.

Rapat kali ini membahas tentang strategi guna mendukung pembangunan pangkalan militer tanpa menggangu infrastruktur warga biasa dan mengeksplorasi cara-cara meredam perselisihan yang masih terjadi di berbagai daerah. (*)