Pangeran Harry Terancam Bayar Rp33 Miliar Ganti Rugi Usai Kekalahan Di Pengadilan Inggris

Mahkamah di Inggris sudah menyangkal permohonan kasasi Harry berkaitan dengan putusan pemerintahan tahun 2020 yang membatalkan perlindungan sekuriti otomatis baginya usai dia dan pasangannya Meghan Markle pensaran dari kewajiban Kerajaan. Penghujung keputusan ini diberitahu awal bulan Mei tahun 2025.

Setelah keputusan itu, dilaporkan bahwa upaya gagal Harry dalam bertarung melawan Kementerian Dalam Negeri mengenai perlindungannya telah menimbulkan kerugian bagi wajib pajak di Inggris senilai £100.000 (lebih kurang Rp2 miliar).

Belum lama ini,
Daily Mail
juga menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Inggris sudah menentukan denda hukum pada perkara itu senilai £656.324 atau sekitar Rp14 miliar, termasuk di antaranya £554.000 atau kurang lebih Rp12 miliar untuk kasus pertama yang terjadi satu tahun lalu, dengan hasil pengadilan mendeklarasikan kalau Harry kalah secara jelas.

Setelah itu, Harry dikenal melakukan upaya kasasi di pengadilan. Seiring berjalannya proses kasasi tersebut, para penasihat hukum dari pihak pemerintah sudah membebankan biaya ekstra senilai £102.000 atau setara dengan Rp2,2 miliar.

Sebagai pecundang, Harry berpotensi diwajibkan untuk menggantikan seluruh atau sebagian besar beban biaya tersebut pada pembayar pajak. Paling tidak, sang ayah dari dua orang anak itu harus menyiapkan dana sampai dengan £1,5 juta atau kurang lebih setara dengan Rp33 miliar jika termasuk dalam estimasi biaya hukuman.

Pada tahun lalu, usai Harry kalah di tahap awal sidang, wasit menyebut bahwa kekasih Meghan Markle tersebut perlu menyerahkan kembali 90 persen dana dari sumber publik.

Proses persidangan Harry yang rumit tersebut

Harry terbang dari California, AS, guna hadir dalam persidangan selama dua hari yang digelar pada bulan April dan dia sempat duduk di pengadilan Inggris. Di sana, tim hukum Harry menyatakan bahwa pencopotan secara otomatis hak Sang Pangeran untuk menerima perlindungan ketika berada di wilayah tersebut dapat membahayakan keselamatannya.

Dalam tulisan argumentasinya, Harry menyebutkan bahwa dirinya dan Meghan merasa terpaksa meninggalkan posisi sebagai anggota resmi kerajaan dengan status penuh waktu, hal tersebut membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan dari organisasi bernama RAVEC. Organisasi ini merupakan tim khusus di bawah naungan pemerintahan yang memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan tentang aspek keamanan yang dibiayai melalui dana publik.

Segera setelah keputusan tersebut diumumkan, Harry melaksanakan wawancara dengan
BBC
Dalam percakapannya, Harry menyatakan dia merasa ‘terpilin’ setelah kekalahan dalam persidangan hukum yang berlangsung di Inggris.

Tidak terbayang oleh saya tentang bagaimana kondisi dunia sekarang yang membolehkan saya untuk mengajak istriku dan anak-anakku pulang lagi ke Inggris.

“Terjadi sangat banyak perbedaan pendapat diantara saya dan sebagian keluarga saya, namun kini sudah ‘memaafkan’ mereka,” jelas Harry.

Harry menyampaikan bahwa Raja Charles tak pernah bersedia membicarakan persoalan keamanan yang telah diajukan ke pengadilan. Di pihak lainnya, Harry berharap untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan Keluarga Kerajaan dan enggan memperpanjang konflik lebih lanjut dengan sang bapak.

Ingin mencapai perdamaian dengan keluargaku. Tak ada artinya kalau kita terus bertengkar, hidup ini sangat berharga,” ujar Harry, menambahkan bahwa perdebatan soal keselamatannya seringkali menjadikan situasi sebagai puncak konflik.

Dalam wawancara itu, Harry turut membicarakan tentang masa depan putra-putranya. Dia menyatakan rasa kesedihan karena kemungkinan besar kedua anaknya tidak akan dapat bertemu dengan tanah air sang bapak.

Menurutnya, “Sangat disayangkan sekali rasanya karena saya tidak bisa memperlihatkan tempat lahir saya pada anak-anak.”

Hakim senior kedua di Inggris, Penunjuk Gulungan atau Master of the Rolls, Sir Geoffrey Vos, menyebutkan bahwa keputusan tentang keselamatan Harry bisa ditebak, khususnya saat dia mundur dari posisi sebagai anggota tingkat tinggi dalam lingkar kerajaan dan pergi dari negerinya sendiri.

Dalam laporan terkini yang diterbitkan, Kementerian Dalam Negeri Inggris sudah mengeluarkan paling tidak Rp14 miliar dari keuangan publik untuk menangani perkara bersama Harry. Jumlah ini masih berpotensi naik sebab ada biaya ekstra yang dapat ditambahkan nantinya, seperti contohnya biaya yang berhubungan dengan masa transaksi hingga tanggal persidangan pada 2 Mei 2025.

Berikut ini adalah informasi terakhir tentang Pangeran Harry yang diperkirakan harus menanggung beban biaya untuk proses pengadilan tuntutan serta banding berkaitan dengan keamannya di Inggris.

Bagi Bunda yang mau
sharing
soal
parenting
dan bisa dapat banyak
giveaway,
yuk
join
komunitas Squad. Daftar klik
di SINI.
Gratis!